Serangan Brutal Rizal Fadillah: Cap Jokowi Sebagai ‘Bapak Kebohongan Indonesia’ hingga ‘Panutan Korupsi’!

DEMOCRAZY.ID – Pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadillah, kembali melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan Rizal dalam rangkaian aksi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang mendatangi Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rizal menegaskan, pernyataannya kali ini tidak berkaitan dengan buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri, melainkan dengan penyampaian aspirasi GMKR kepada Mabes Polri dan KPK.

Aksi tersebut digelar pada Senin (10/8/2026), bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Veteran serta menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

GMKR Datangi Mabes Polri dan KPK

Rizal menjelaskan, GMKR melakukan konvoi kendaraan dari Mabes Polri menuju Gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Menurut dia, pernyataan sikap GMKR disampaikan dalam audiensi dengan jajaran Mabes Polri dan pimpinan KPK.

Dokumen tersebut ditandatangani Presidium GMKR yang terdiri dari Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Dr. Muhammad Said Didu, Dr. Marwan Batubara, Laksma (Purn) Moeryono Aladin, M. Rizal Fadillah, SH, serta Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

Rizal mengatakan, secara umum GMKR mendorong agar kinerja Polri dan KPK semakin ditingkatkan, khususnya dalam menangani berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.

Desak Dugaan Pelanggaran Jokowi Diusut

Dalam kesempatan tersebut, Rizal secara khusus meminta aparat penegak hukum mengusut sejumlah dugaan pelanggaran yang menurutnya berkaitan dengan Jokowi.

“Mengingatkan bahwa Jokowi adalah aktor perusak bangsa lebih dari 10 tahun. Oleh karenanya, desakan kepada pihak Mabes Polri ialah untuk segera mengusut dugaan tindakan kriminalnya, baik pengkhianatan negara, kasus KM 50, ijazah palsu, dan lainnya,” tegas Rizal.

Ia juga meminta KPK tidak ragu melakukan penelusuran apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Jokowi maupun keluarganya.

“Demikian juga kepada KPK untuk tidak ragu menyentuh Jokowi dan keluarganya. Bau korupsinya sangat menyengat. Sejak menjabat wali kota, gubernur, maupun presiden,” imbuhnya.

Minta BPK Telusuri Kekayaan Jokowi

Rizal kemudian menyoroti kekayaan Jokowi yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh oleh lembaga negara yang berwenang.

Ia bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri dugaan aliran dana dalam jumlah besar.

“Kekayaannya dikenal publik sangat besar. Mampu membiayai buzzer, pengacara, dukun, partai politik, juga aparat. Sinyalemen besaran ratusan triliun harus dikejar oleh BPK dan PPATK,” timpalnya.

“Bukan tak mungkin ada banyak pencucian uang di sana. Masa pandemi Covid-19 adalah saat pengerukan uang dengan vulgar melalui manipulasi aturan. Setelah lengser, di kediamannya pun ia masih bisa otak-atik harta haram,” sambung Rizal.

Sebut Jokowi Bapak Kebohongan Indonesia

Tidak berhenti di situ, Rizal juga menyinggung polemik ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan di ruang publik.

“Jadi soal bohong, Jokowi adalah pakar yang tidak tertandingi. Pantas menyandang gelar Bapak Kebohongan Indonesia (BKI). Dengan ijazah palsunya ia membohongi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Rizal kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan perjalanan politik Jokowi.

“Jadilah ia wali kota palsu, gubernur palsu, dan presiden palsu,” tegasnya.

Tuding Jokowi Jadi Panutan Korupsi

Rizal juga melontarkan tudingan terkait dugaan korupsi yang diarahkan kepada Jokowi.

“Di dalam negeri Jokowi menjadi referensi korupsi bahkan teladan. Para menteri ketika jadi pesakitan teriak tentang kewajiban setoran kepada raja mafia yang bernama Presiden,” katanya.

Rizal kemudian memberikan julukan lain kepada Jokowi sebagai Panutan Korupsi Indonesia (PKI).

“Mahir berkelit hingga bisa tidak tersentuh Kejagung, KPK, BPK, PPATK, dan lainnya. Gertakannya masih mampu membuat lembaga-lembaga itu gemetar dan menghindar,” lanjutnya.

Singgung Kebijakan Prabowo

Rizal juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan kebijakan yang membebani masyarakat melalui pajak.

“Pak Prabowo jika ingin menambah pundi kas negara bukan dengan mengobrak-abrik uang rakyat dengan pajak, tetapi dengan merampas harta Jokowi yang didapat dengan cara jahat,” tutur Rizal.

“Buat miskin Jokowi, lumayan nambah kaya negara. Jangan biarkan atau beri kesempatan untuk menghambur-hamburkan kekayaan,” sambungnya.

Ia menilai citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada Jokowi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

“Di balik keluguan dan kesederhanaan, di sana ada kerakusan, keangkuhan, dan keculasan,” katanya.

GMKR Bicara Misi Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat

Rizal menjelaskan, GMKR membawa sejumlah agenda yang diklaim berkaitan dengan upaya mengembalikan kedaulatan rakyat.

“Misi GMKR adalah merebut kembali kedaulatan rakyat, mengembalikan kekayaan kepada rakyat, mendorong aparat penegak hukum kembali ke rel tugasnya, melawan arogansi oligarki, serta membasmi PKI,” bebernya.

Lebih jauh, Rizal kembali menggunakan istilah PKI untuk menyebut Jokowi.

“Jokowi PKI harus segera diselesaikan. Panutan korupsi itu layak dihukum mati,” tandasnya.

Ia kemudian menutup pernyataannya dengan seruan perjuangan.

“Slogan rakyat dan para pejuang kemerdekaan harus digelorakan kembali untuk melawan penjajah. Merdeka atau Mati,” kuncinya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Jokowi belum memberikan keterangan terkait pernyataan dan tudingan yang disampaikan Rizal Fadillah.

Artikel terkait lainnya