Said Didu Semprot Penunjukan Qodari Jadi Jubir Istana: Dia Punya Mental ‘Jurumaki’ dan Hancurkan Komunikasi Publik

DEMOCRAZY.ID – Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sekaligus bagian dari tim juru bicara pemerintah Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan.

Kritik salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Melalui unggahannya di media sosial, Said Didu melontarkan kritik keras terhadap gaya komunikasi pejabat pemerintah.

Ia menyebut, “Beginilah kalau yang bermental jurumaki Qodari, Kepala Bakom, diangkat jadi jubir—akhirnya banyak #asalmangap yang memalukan Presiden dan bangsa Indonesia.”

Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian Said Didu, bukan fakta yang telah dibuktikan secara independen.

Baca Juga

Aktivis Ferry Koto Cap Pemerintahan Prabowo ‘Amatiran’: Birokrasi Negara Jadi Rusak Parah!

👇👇

Beginilah kalau yg bermental jurumaki diangkat jadi jubir – akhirnya banyak #asalmangap yg memalukan Presiden dan bangsa Indonesia https://t.co/wYVzqHdCHq

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) September 8, 2026

Secara faktual, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, pada 27 April 2026.

Baca Juga

Duka Mendalam Dunia Pesantren: Begini Kronologi Lengkap KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Maut di Tol Merak

Qodari menggantikan Angga Raka Prabowo.

Pelantikan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026.

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Qodari merupakan Kepala Staf Kepresidenan.

Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan sebelum kemudian menjadi Kepala KSP pada September 2025.

Baca Juga

Setahun Duduk di Kursi Panas Menkeu, Purbaya Akhirnya Bongkar Alasan Kenapa Suka Pakai ‘Gaya Koboi’

Dengan pelantikan sebagai Kepala Bakom, Qodari tercatat telah tiga kali mendapatkan penugasan dalam pemerintahan Prabowo.

Qodari sendiri mengakui bahwa tugas barunya bukan pekerjaan ringan.

Seusai pelantikan, ia mengatakan tanggung jawabnya semakin besar karena banyak program strategis pemerintah yang harus dijelaskan kepada masyarakat.

Ia juga menyatakan akan mendorong komunikasi pemerintah agar semakin baik melalui kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan media massa.

Baca Juga

Menko Zulhas Akui MBG Gagal: Anggaran Besar, Dua Tahun Berjalan, Banyak Masalah!

Dalam struktur komunikasi pemerintah, Qodari juga masuk dalam tim yang menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program Presiden Prabowo.

Sejumlah pejabat lain juga memiliki peran komunikasi, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Qodari sebelumnya mengatakan bahwa secara kelembagaan fungsi juru bicara pemerintah melekat dengan Bakom.

Namun, Presiden juga telah memiliki sejumlah pejabat yang menjalankan fungsi komunikasi kepada publik.

Baca Juga

Babak Baru Aturan Pucuk Pimpinan Polri: Pengamat Bongkar ‘Celah Hukum’ Soal Masa Jabatan Kapolri

Kritik Said Didu tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai efektivitas komunikasi publik pemerintahan Prabowo.

Sorotan terhadap tim komunikasi pemerintah bukan hanya datang dari Said Didu.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Lili Romli sebelumnya menilai pemerintah memang menghadapi persoalan dalam membangun komunikasi publik.

Menurut Lili, bongkar pasang personel komunikasi menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi pemerintah.

Baca Juga

Tragis Sekaligus Ngenes! Mabuk Arak Bali, Kakak Adik di Bekasi Malah Dikira Begal Sampai ‘Babak Belur’ Dipukuli Warga

Ia juga mempertanyakan apakah figur-figur yang kembali ditempatkan dalam tim komunikasi mampu memperbaiki persoalan tersebut.

Pengamat lain juga menilai komunikasi Presiden selama ini belum optimal karena terlalu banyak pihak yang menyampaikan pesan pemerintah sehingga pesan yang diterima masyarakat berpotensi tidak seragam.

Posisi Qodari menjadi strategis karena Bakom RI bertugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah.

Tantangannya semakin besar di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, terutama karena media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik.

Baca Juga

Biar Gak Korupsi, Gaji Pejabat Bakal Naik Gila-Gilaan: Menteri Disebut Bisa Kantongi Rp40 Miliar!

Qodari sendiri menyebut banyaknya program pemerintah sebagai salah satu tantangan utama.

Ia mengatakan berbagai program tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat, termasuk latar belakang dan tujuan kebijakan.

Dengan demikian, kritik Said Didu terhadap Qodari memperlihatkan bahwa penunjukan pejabat komunikasi pemerintah bukan sekadar persoalan pergantian jabatan.

Kinerja komunikasi Bakom akan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana kebijakan Presiden Prabowo dipahami publik.

Baca Juga

Ngamuk di Senayan! Anggota DPR Ida Nurlaela Semprot Pemerintah Gara-Gara Dana Desa Dipakai Bayar Utang Kopdes: Itu Uang Rakyat