Prabowo Selalu Blunder Tiap Kali Berpidato, Pengamat Sentil Keras: Jangan-Jangan Masukan Dari Bawahannya Yang Ngaco?

DEMOCRAZY.ID – Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik, bukan semata-mata karena substansi kebijakan yang dipaparkan, melainkan akibat adanya kekeliruan data saat beliau menyebutkan profil dan rincian upah seorang warga.

Kesalahan penyampaian data ini langsung memicu berbagai tanggapan kritis dari kalangan pengamat serta tokoh politik nasional, salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Sorotan atas Kekeliruan Data dalam Pidato Resmi

Dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo memperkenalkan seorang warga bernama Susana dari Kabupaten Bogor.

Dalam pemaparannya, warga tersebut diperkenalkan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi, namun disertai dengan penyebutan profesi dan besaran penghasilan yang keliru.

“Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian. Buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram,” ucap Prabowo.

Baca Juga

Berikan Dukungan! Amien Rais Puji Langkah PDIP ‘Kritisi’ Jokowi Terkait Polemik Ijazah

Pernyataan tersebut langsung menuai perhatian luas karena informasi yang beredar di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda.

Sosok yang dimaksud diketahui bernama Susanah dan bekerja sebagai perajin kain perca, bukan buruh pengupas bawang.

Selain itu, nominal upah yang diterima yang bersangkutan dilaporkan sebesar Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu seperti yang tertera dalam teks pidato kenegaraan tersebut.

Tanggapan dan Pertanyaan Terkait Alur Informasi

Kekeliruan ini kemudian dikritisi secara tajam oleh Muhammad Said Didu melalui akun media sosial X miliknya. Ia menilai kesalahan sekecil itu seharusnya dapat dihindari dalam forum tertinggi kenegaraan.

Baca Juga

Polemik Ijazah Picu Pemborosan Negara, Kubu Roy Suryo: Gara-Gara Jokowi Yang Melodramatik!

“Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram,” tulis Said Didu dikutip Rabu (19/08/2026).

Namun, Said tidak hanya berhenti pada kritik terhadap kesalahan penyebutan nominal upah.

Ia justru mempertanyakan mekanisme dan validitas penyaringan data yang diterima oleh kepala negara dari para pembantu di sekitarnya sebelum informasi tersebut disampaikan kepada khalayak luas.

“Kita sangat menyayangkan bahwa Bapak Presiden @prabowo saat ini sering sekali salah menyampaikan data yang diakui sebagai masukan dari bawahan,” ujarnya.

Baca Juga

VIRAL! Maba Unpad ‘Disemprot’ Dedi Mulyadi: Kenapa Kamu Dilahirkan dari Bapak Tak Bertanggung Jawab?

Menurutnya, terdapat dua kemungkinan mendasar di balik insiden tersebut, yakni adanya kesalahan suplai data dari tim internal atau murni karena faktor keseleo lidah (slip of tongue) saat berpidato.

“Penyebabnya, bisa karena kesalahan masukan atau keseleo lidah (slip of tongue). Hal seperti ini ke depan harus dikurangi bahkan dihilangkan,” ungkap Said.

Imbauan agar Publik Tidak Terjebak pada Isu Formalitas

Meski menyoroti kesalahan tersebut, Said Didu mengingatkan agar masyarakat maupun para tokoh politik tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk terus-menerus melakukan framing atas kekeliruan verbal semata.

Ia menilai bahwa fokus yang berlebihan pada kesalahan penyebutan berisiko mengalihkan perhatian publik dari substansi penting lainnya yang disampaikan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga

Skenario Cadangan Politik! Begini Kalkulasi ‘Plan B’ Jokowi Jika Gibran Tak Lagi Dampingi Prabowo

“Tapi kita juga sangat menyayangkan bahwa tidak sedikit tokoh yang habiskan waktu untuk lakukan framing kesalahan (mungkin keseleo lidah) tersebut, menutupi dan tidak membahas substansi lain yang disampaikan oleh Presiden untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Dengan demikian, polemik mengenai kesalahan data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran istana untuk memperbaiki sistem verifikasi informasi, sekaligus mendorong publik agar tetap kritis terhadap substansi kebijakan negara secara utuh.