Pengamat: Pernyataan AHY Soal ‘Kekuasaan Ada Batasnya’ Sasar Langsung Poros Solo!

DEMOCRAZY.IDPengamat politik Adi Prayitno menangkap dua hal ketika menganalisis pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berbicara kekuasaan bukan bersifat selamanya dan untuk orang tertentu.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyebut pernyataan AHY secara normatif bisa dianggap bahwa kekuasaan ada batas dan tak bisa melekat ke satu orang.

“Secara alamiah kekuasaan akan berganti,” ujar Adi melalui layanan pesan, Senin (7/9).

Kedua, kata dia, pernyataan AHY soal kekuasaan bukan bersifat selamanya dan untuk orang tertentu bisa dibaca publik sebagai bentuk insinuasi politik.

Menurut Adi, pernyataan AHY tentu tak ditujukan ke Hambalang.

Publik bisa membaca sikap itu ditujukan ke poros politik di Solo yang dianggap masih lapar kekuasaan.

“Banyak pihak yang membaca pernyataan AHY sebagai bentuk sindiran terbuka ke kekuatan politik Solo yang dikesankan publik tak mau berhenti sekali pun sudah tak berkuasa,” ujarnya.

Adi menjelaskan publik bisa menilai laparnya politik Solo berkuasa dari pernyataan Ketum ProJo Budi Arie Setiadi soal percepatan pemilu sebelum 2029.

Dia pun menganggap pernyataan AHY yang mewakili poros politik Cikeas dengan menyindir Solo, tentu membentuk rivalitas menyambut Pilpres 2029.

“Publik makin melihat melihat rivalitas cikeas vs solo makin mengeras,” ujarnya.

Sebelumnya, AHY mengatakan Partai Demokrat dalam kancah politik sempat mengalami kemenangan dan kekalahan.

Menko Infra itu menyebut kejadian tersebut menjadi pertanda Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

Hal demikian dikatakan AHY saat berpidato dalam peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).

“Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY, Sabtu.

AHY dalam pidatonya juga mengatakan kondisi negara berjalan damai dan demokrasi terjaga ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014.

“Kita patut belajar dari sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.

Dia dalam pidato juga mengingatkan bentuk kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi tidak abadi dan bukan untuk seseorang.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar AHY.

Artikel terkait lainnya