Parlemen Bayangan Tegaskan Anies ‘Lebih Baik’ di Luar Kabinet Prabowo, Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, kembali bicara terkait isu yang mendorong Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Heru menilai, wacana tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional, termasuk dorongan masyarakat sipil terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baginya, isu mengenai Anies masuk kabinet Prabowo perlu dicermati secara hati-hati.

Ia menduga, wacana tersebut berpotensi memiliki kepentingan politik, terlebih di tengah menguatnya polemik seputar Gibran dan persoalan ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

Heru juga menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang melakukan perombakan kabinet atau menambah jabatan baru.

Baca Juga

Selundupkan Pasal Demi Muluskan Gibran, Mahfud MD Tuntut 9 Komisioner KPU Diseret ke Pengadilan!

Heru Tolak Wacana Reshuffle Kabinet

Heru secara tegas menyatakan tidak sepakat jika pemerintah kembali melakukan perombakan kabinet atau menambah jumlah kementerian, wakil menteri, maupun badan negara.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran masih menghadapi sejumlah persoalan besar yang membutuhkan perhatian serius.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang, menurut Heru, masih diwarnai kasus dugaan keracunan.

Ia juga menyinggung persoalan mega korupsi yang dinilainya belum menunjukkan penyelesaian secara komprehensif.

Baca Juga

Palti Hutabarat: ‘Blunder Jokowi’ Tak Hanya Hancurkan Dinasti Politiknya, Tapi Bisa Berujung Pidana!

Selain itu, Heru menyoroti perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah menggunakan anggaran negara.

“Kita menolak dilakukan kocok ulang lagi atau reshuffle kabinet dan atau bahkan menambahkan sejumlah kementerian, wakil menteri, badan tinggi negara atau sejenisnya,” ujar Heru, Selasa (13/10/2026).

Heru menekankan, pemerintah perlu lebih fokus membenahi program prioritas dan memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepercayaan Publik terhadap Prabowo

Heru juga mengaitkan persoalan tersebut dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

SMRC Bedah UU Pilpres: Ungkap Kandidat Kuat Penantang Utama Prabowo di 2029!

Ia menambahkan, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja presiden.

Heru turut mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menurutnya menunjukkan respons negatif masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan perilaku Prabowo.

“Bahkan survei dari SMRC terakhir membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan dan tingkah laku Prabowo direspons sangat negatif sekali,” tukasnya.

Ia kemudian menyebut angka 75 persen masyarakat merasa stres melihat kebijakan pemerintah dan hampir 60 persen kebingungan terhadap perilaku Prabowo.

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Kepung DPR Minta Gibran ‘Dimakzulkan’: Terbukti Wapres Tak Punya Ijazah!

Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Heru.

Rincian survei, periode pelaksanaan, pertanyaan yang diajukan, serta metodologi penelitian perlu diperiksa untuk memastikan konteks dan ketepatan angka tersebut.

Heru mengatakan, Parlemen Bayangan Indonesia Pasti akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah meskipun berada di luar lingkaran kekuasaan.

Ia menyebut sikap tersebut sebagai bagian dari peran masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca Juga

Mahfud MD Buka Peluang ‘Pemakzulan Gibran’ di DPR: Lebih Baik ‘Mundur’ Secara Terhormat!

Isu Anies Masuk Kabinet Dikaitkan dengan Pemakzulan Gibran

Heru kemudian menyoroti isu Anies Baswedan yang disebut-sebut didorong untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Ia menyinggung nama sejumlah tokoh yang ikut menggulirkan wacana tersebut, termasuk Refly Harun, Dokter Tifa, dan Syahganda Nainggolan.

Menurut Heru, isu tersebut menarik karena muncul bersamaan dengan dinamika politik mengenai pemakzulan Gibran dan polemik ijazah Jokowi.

Ia menduga ada kepentingan politik yang perlu dicermati di balik dorongan agar Anies masuk ke dalam pemerintahan.

Baca Juga

Mahfud MD Geram: Dibangun 80 Tahun Lebih, Demokrasi Kita ‘Dirusak’ Hanya Karena Menggibrankan Aturan!

“Karenanya dalam mengotak-atik politik praktis, saya melihat bahwa apa yang diinginkan dan juga didorong bahkan meng-create isu-isu berkaitan Anies Baswedan dan secara khusus untuk bisa masuk kabinet, ini lebih kental dengan aspek politik,” jelasnya.

Heru juga mempertanyakan apakah wacana tersebut sekadar dorongan untuk memperluas dukungan terhadap pemerintah atau memiliki kaitan dengan pertarungan politik yang sedang berlangsung.

Heru turut menanggapi pernyataan mengenai kemungkinan Anies telah beberapa kali ditawari posisi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyinggung klaim Refly Harun yang menyebut Anies pernah mendapat tawaran untuk bergabung dengan pemerintahan.

Baca Juga

Saran Menohok Mahfud MD Buat Gibran: Lebih Baik Mundur Terhormat dan Persiapkan Diri Matangkan Konsolidasi 2029!

Menurut Heru, apabila tawaran tersebut benar, perlu dicermati konteks dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya.

Ia juga menghubungkan isu tersebut dengan dinamika menjelang Pilpres 2029, ketika Anies dipandang berpotensi kembali terlibat dalam kontestasi politik nasional.

“Berkaitan dengan landscape politik dan juga hubungannya erat dengan Pilpres 2024, di mana Anies Baswedan dipastikan juga akan masuk dalam kontestasi Pilpres,” terangnya.

Anies Lebih Tepat Berada di Luar Pemerintahan

Di tengah berkembangnya wacana tersebut, Heru menegaskan bahwa bahwa Anies sebaiknya tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Juga

Bongkar Ancaman Pidana! Politikus PDIP Beberkan ‘Pasal’ Bisa Jerat Gibran, KPU, hingga Kementerian Pendidikan

Menurutnya, keberadaan Anies di luar pemerintahan dapat memberikan ruang bagi oposisi untuk menyampaikan kritik sekaligus menawarkan alternatif kebijakan.

Heru menilai, demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan agar pemerintah tidak hanya dikelilingi kelompok-kelompok yang mendukungnya.

“Bagi kita dalam perspektif yang lebih netral, sebenarnya negara lebih pantas tidak memberikan ruangan bagi Anies Baswedan masuk dalam kabinet,” terangnya.

Ia melanjutkan, Anies dapat menjalankan peran sebagai mantan calon presiden yang memberikan kritik dan solusi dari luar pemerintahan.

Baca Juga

Buntut Polemik Syarat Pendidikan Gibran, Syukur Mandar Bersiap Laporkan 7 Anggota KPU ke DKPP!

“Karena Anies Baswedan diberikan ruangan dan panggung sebagai pihak oposisi, mantan calon presiden yang memberikan opsi-opsi kritik dan juga solusinya di luar pemerintah hingga check and balance pemerintah itu masih ada,” imbuhnya.

Heru Ingatkan Bahaya Politik Memborong Kelompok Kepentingan

Lebih lanjut, Heru mengingatkan bahwa upaya merangkul berbagai kelompok politik ke dalam pemerintahan berpotensi mempersempit ruang oposisi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Ia menilai, pemerintah perlu menunjukkan kedewasaan politik dengan memberi ruang bagi pihak yang berbeda pandangan.

Heru juga mengaitkan dinamika tersebut dengan polemik pemakzulan Gibran serta persoalan ijazah Jokowi yang masih menjadi perdebatan di ruang publik.

Baca Juga

Bongkar ‘Pasal Selundupan’ PKPU! Anggota DPR Terkejut ‘Pelanggar Asusila’ Malah Diberi Jabatan Komisaris BUMN

Ia menduga berbagai isu itu dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Namun, hubungan antara wacana Anies masuk kabinet dan gerakan pemakzulan Gibran yang disampaikan Heru masih berupa analisis politik dan belum membuktikan adanya koordinasi atau skenario bersama antartokoh.

Bagi Heru, pemerintah seharusnya tetap berfokus pada penyelesaian masalah rakyat, sementara keberadaan oposisi perlu dipertahankan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi.