Mahfud MD Endus Unsur ‘Kesengajaan’ Kasus Keracunan, MBG Sudah Disabotase?

DEMOCRAZY.ID — Isu krusial mengenai keselamatan anak-anak bangsa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dari kalangan hukum dan tokoh nasional.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, secara terbuka melontarkan kritik keras dan menduga bahwa rentetan kasus keracunan massal yang terus berulang bukanlah sekadar kecelakaan biasa.

Dengan angka korban keracunan yang disebutnya telah menembus puluhan ribu jiwa hanya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, Mahfud menilai ada unsur pembiaran yang disengaja akibat keterikatan kontrak birokratis.

“Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak,” ujar Mahfud dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).

Soroti Beban Dapur Penyuplai dan Desakan Evaluasi Kontrak

Mahfud secara khusus menyoroti kapasitas operasional dapur-dapur penyuplai makanan yang diandalkan untuk menyukseskan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca Juga

Sentilan Menohok Amien Rais ke Jokowi: Sebut Fufufafa Tak Mungkin Dilirik Prabowo Jadi Cawapres di Pemilu 2029, Jangan Ngrapep!

Menurutnya, tekanan beban kerja yang menuntut penyediaan ribuan porsi makanan setiap hari berisiko tinggi membuat para vendor mengabaikan standar kebersihan dan higienitas pangan.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah korektif yang fundamental, termasuk berani mengevaluasi total kontrak kerja sama yang bermasalah.

Apabila vendor terbukti tidak mampu memenuhi standar keamanan pangan, pemerintah diminta untuk tidak ragu memutus kontrak meskipun harus menanggung risiko kerugian anggaran.

“Pemerintah harus mengambil risiko untuk menanggung rugi. Daripada dibiarkan tapi bermasalah terus, satu ruginya terus berkembang, ancaman keracunan akan terus terjadi,” tegasnya.

Baca Juga

Nol Etika! Aksi Berani Seskab Teddy ‘Geser Mikrofon’ Saat Prabowo Sedang Berbicara Langsung Jadi Sorotan Publik

Usung Konsep Dapur Mandiri Berbasis Sekolah dan Desa

Sebagai solusi alternatif agar kejadian serupa tidak terus berulang, Mahfud mendorong perombakan skema distribusi pangan.

Ia menyarankan agar pengelolaan dapur MBG tidak dimonopoli oleh penyedia skala besar, melainkan melibatkan partisipasi langsung masyarakat lokal melalui konsep dapur berbasis sekolah atau desa.

Dengan menggandeng koperasi desa serta menyerap pasokan bahan pangan langsung dari petani dan peternak setempat, rantai pasok makanan dapat dipangkas menjadi jauh lebih pendek.

Model desentralisasi ini dinilai tidak hanya memudahkan pengawasan kualitas higienitas secara transparan, tetapi juga memberdayakan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Baca Juga

Hasil Uji Forensik Ijazah Jokowi Dibongkar: Warnanya Memang Sudah Pudar, Tapi…

Di akhir pandangannya, Mahfud menegaskan bahwa keselamatan nyawa anak-anak Indonesia harus diletakkan jauh di atas kepentingan gengsi politik maupun keberlangsungan program jangka panjang.

“Ini bukan lagi soal gengsi program politik, melainkan hak hidup anak Indonesia. Hentikan kontrak bermasalah itu sekarang, atau petaka ini akan terus memakan korban tak berdosa,” pungkasnya.