Panggung Istana Memanas! Budi Arie Sentil Wacana Pemilu Dipercepat, Pengamat Bongkar Fakta Sebenarnya Hubungan Prabowo dan Gibran

DEMOCRAZY.ID – Wacana percepatan pemilihan umum kembali mencuat ke ruang publik setelah Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, membuka peluang tersebut dalam wawancara khusus bersama Akbar Faizal di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Kamis, 3 September 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PARA Syndicate), Adi Prayitno, turut membeberkan sejumlah data survei internal yang belum dipublikasikan guna membedah dinamika politik nasional di balik manuver tersebut.

Bantahan Isu Tiga Periode dan Skenario Pemilu Dipercepat

Mantan Menteri Komunikasi dan Digital itu menegaskan bahwa pernyataannya soal “keretakan sejarah” yang sempat viral dari forum tertutup relawan murni merupakan analisis dan insting politik pribadinya.

Ia menekankan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan bukan pula sikap resmi dari Projo.

Meski demikian, ketika didesak terkait kemungkinan pemilu dipercepat, Budi Arie tidak menampiknya sebagai salah satu opsi jika situasi menuntut.

Baca Juga

Skandal Kuota Haji Memanas! KPK Turun Tangan Usut Aliran Dana USD 400 Ribu ke Nusron Wahid

Ia berargumen bahwa solusi atas anomali sosial yang terjadi bukanlah skenario politik lain, melainkan pemilihan umum yang dipercepat melalui jalur demokrasi dan konstitusional.

Ia juga menepis keras tudingan bahwa kelompoknya pernah mendorong wacana masa jabatan tiga periode bagi Jokowi, mengingat fokus mereka sebelumnya adalah mempersiapkan sosok penerus lewat forum Musyawarah Rakyat (Musra) di 30 provinsi.

Isyarat Posisi Sekjen PSI dan Kaitan dengan Jokowi

Satu hal lain yang tidak kalah menyita perhatian dalam perbincangan tersebut adalah spekulasi mengenai posisi Budi Arie sebagai calon Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Posisi ini dikaitkan dengan rencana Jokowi yang diisukan akan menduduki kursi Ketua Umum partai tersebut sekitar bulan Oktober hingga November mendatang.

Baca Juga

Desakan Keras GREAT Institute: Gibran Harus Segera ‘Diganti’ Demi Selamatkan Stabilitas Pemerintahan Prabowo!

Menanggapi hal tersebut, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya bukanlah anggota partai, namun ia tidak bisa menolak apabila mandat itu diberikan langsung dalam bentuk perintah oleh Jokowi.

Terkait kubu relawan pendukung Jokowi ke depan, ia meyakini mereka akan tetap bergerak secara mandiri dengan siapa pun jika tidak lagi dilibatkan dalam konstelasi 2029.

Analisis Oposisi dari Dalam dan Dinamika Kekuasaan

Menanggapi manuver tersebut, Adi Prayitno menilai sikap Budi Arie dan Projo sebagai bentuk fenomena politik opposition from within atau oposisi dari dalam pemerintahan.

Ia menilai friksi politik di lingkaran kekuasaan kini semakin terlihat jelas, terutama dengan minimnya eksposur politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini yang dinilai jarang berbicara atau tampil di ruang publik pada tahun kedua masa jabatannya.

Baca Juga

Siapa Frankie MacDonald? Viral Ramal ‘Gempa Besar’ Hancurkan Jakarta Sebelum Akhir 2026!

Sorotan Data Survei: Penolakan Turunkan Presiden hingga Duet Prabowo-Gibran

Dalam pemaparannya, Adi Prayitno menyoroti bahwa secara teori dalam sistem presidensial, presiden terpilih memiliki masa jabatan tetap (fixed term).

Berdasarkan data survei lembaganya dari Juli 2024, sekitar 67 persen publik tercatat menolak upaya apa pun untuk menurunkan presiden di tengah jalan, sementara pihak yang setuju hanya berkisar 14 hingga 15 persen.

Namun di sisi lain, Adi juga membeberkan data survei internal yang belum dipublikasikan terkait keinginan publik atas keberlanjutan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode kedua, di mana proporsi publik yang tidak menginginkan duet tersebut berlanjut mencapai lebih dari 50 persen.

Data survei internal tersebut juga memproyeksikan lonjakan elektabilitas PSI secara signifikan.

Baca Juga

Pergerakan Akbar Konstitusi! Denny Indrayana Gandeng FPP TNI Kerahkan Purnawirawan Kawal Gugatan Ijazah Gibran ke MK

Jika Jokowi hanya duduk sebagai Ketua Dewan Pembina, elektabilitas PSI diperkirakan berada di kisaran 7 hingga 8 persen.

Namun, angka tersebut diprediksi melonjak tajam hingga belasan persen apabila ia resmi menjabat sebagai Ketua Umum.

Kendati demikian, Adi mengingatkan bahwa potensi dukungan tersebut masih rawan menjadi harapan semu jika tidak dikelola secara konsisten di tengah dinamika politik menuju 2029.

Baca Juga

Sikap Tegas UGM Soal Polemik Ijazah Jokowi: Kalau Ternyata Dipalsukan, Pihak Kampus Tak Bisa Disalahkan!