Desakan Keras GREAT Institute: Gibran Harus Segera ‘Diganti’ Demi Selamatkan Stabilitas Pemerintahan Prabowo!
DEMOCRAZY News
7 September 2026 2:38 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti sebelum Pemilihan Umum 2029.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda dalam wawancara khusus bersama pengamat politik Hendri Satrio yang tayang di kanal YouTube milik Hendri, Senin (7/9/2026), dengan judul “SYAHGANDA NAINGOLAN: GIBRAN BAIKNYA SEGERA DIGANTI, NGAPAIN ADA GIBRAN DI REPUBLIK INI!?”
Dalam perbincangan yang berlangsung lebih 30 menit itu, Syahganda menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang konstitusional untuk mengganti posisi wakil presiden melalui mekanisme sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan alasan Gibran masih dibayangi persoalan yang ia sebut sebagai “cacat sejarah” terkait proses pencalonannya maupun polemik ijazah.
Mengambil perbandingan dengan dinamika politik di Filipina antara Presiden Bongbong Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte yang belakangan pecah kongsi, Syahganda menyarankan Prabowo mengambil langkah serupa terhadap Gibran.
“Kalau menurut saya sih usulan saya sih kayak Filipina aja, Sarah disingkirin aja gitu loh,” ujar Syahganda.
Ia bahkan menilai posisi wakil presiden tidak lagi diperlukan mengingat karakter kepemimpinan Prabowo yang dinilainya kuat dan cenderung bekerja sendiri.
“Menurut Bang, bagusnya ya tanpa wakil presiden aja. Toh dia sekarang, dia kan karakternya karakter karismatik ya presiden ini dan solo player. Jadi enggak usah dikasih lagi orang kedua gitu loh,” katanya.
Syahganda menutup pembahasan itu dengan pernyataan tegas soal urgensi pergantian tersebut.
“Iyalah, ngapain ada Gibran di republik ini,” ucapnya sembari tertawa di akhir wawancara.
Baca Juga
Ditanya soal peta hubungan Prabowo dan Gibran menjelang 2029, Syahganda menilai keduanya sudah mulai berseberangan, bukan lagi berjalan satu arah.
Ia mencontohkan langkah Gibran yang belakangan aktif turun ke daerah, termasuk kunjungan ke Papua, yang menurutnya merupakan manuver untuk membangun citra sendiri.
“Kalau menurut saya sih sekarang Gibran juga sudah melawan Prabowo ya, menurut saya ya,” kata Syahganda.
Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut seolah menempatkan Gibran sebagai sosok yang lebih peduli kepada rakyat dibanding Prabowo yang dianggap publik sebagai “solo player”.
Syahganda menyebut manuver itu juga tidak lepas dari peran mantan Presiden Joko Widodo di belakang layar.
Ia mengaku menerima informasi soal adanya “geliat” politik dari Wapres Gibran bersama ayahnya.
Menurutnya, hal itu wajar terjadi karena keduanya merupakan bagian dari kekuatan politik yang masih memiliki jejaring dan sumber daya di lingkaran kekuasaan, termasuk melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam kesempatan yang sama, Syahganda memaparkan hasil pemantauannya terhadap big data percakapan publik di media sosial.
Ia mengklaim tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran secara gabungan berada di kisaran 54 persen, berbeda dari sejumlah hasil survei lembaga lain yang beredar, mulai dari 37 persen, 40 persen, hingga di atas 50 persen.
“Kalau saya, 54, 54, 54 tuh,” ujarnya, seraya menjelaskan bahwa metode big data yang ia gunakan merekam percakapan masyarakat di platform seperti Twitter dan Facebook secara harian.
Yang menarik, Syahganda menilai elektabilitas serta tingkat kepuasan terhadap Gibran secara personal menjadi faktor yang menekan angka kepuasan gabungan.
Menurutnya, jika dihitung terpisah, tingkat kepuasan terhadap Prabowo saja bisa mencapai kisaran 70 persen, bahkan berpotensi naik ke 74 persen seandainya tanpa keberadaan Gibran sebagai wakil presiden.
“Ya mungkin Prabowo bisa 70 ya… Gibrannya ini yang buat hancur gitu loh,” katanya.
Ia menyimpulkan bahwa selisih sekitar 30 persen dari total kepuasan gabungan merupakan kontribusi negatif dari sosok Gibran.
Syahganda turut menyinggung isu perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan terjadi setelah dua tahun masa pemerintahan Prabowo, termasuk kemungkinan pergantian sejumlah pejabat tinggi pada Oktober mendatang.
Ia menilai Prabowo perlu mencari menteri-menteri yang benar-benar memahami arah kebijakan ekonominya, yang ia gambarkan sebagai pergeseran dari pola ekonomi lama menuju model yang lebih berpihak pada negara hadir untuk rakyat.
Terkait spekulasi bahwa Kapolri dan Panglima TNI belum diganti karena Prabowo “takut” terhadap pengaruh Jokowi, Syahganda membantah anggapan tersebut.
Ia menegaskan bahwa sebagai Panglima Tertinggi, Prabowo tidak memiliki alasan untuk takut kepada institusi keamanan mana pun.
“Kalau menurut saya kalau takut sih pasti enggak lah ya, kan presiden usah takut. Dia itu kan panglima tertinggi,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan soal kesan bahwa Prabowo membiarkan pengaruh Jokowi tetap kuat, Syahganda menampiknya.
Ia menilai Prabowo justru telah mengambil sejumlah kebijakan yang berbenturan dengan kepentingan jejaring lama era Jokowi, termasuk dalam isu penertiban lahan sawit dan tambang yang dikuasai secara tidak sah.
“Jadi substansinya sebenarnya kalau Prabowo ini sudah meninggalkan Jokowi, bahkan anaknya sendiri tidak pernah diajak untuk ngurusin kabinet kan,” katanya.
Di sisi ekonomi, Syahganda menilai kepuasan publik secara mayoritas cenderung positif, ditopang oleh kenaikan nilai tukar petani dan nelayan, kenaikan upah buruh, serta program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun ia menekankan bahwa ketidakpuasan publik lebih banyak muncul dari ranah sosial dan hak asasi manusia, bukan dari sisi ekonomi.
“Jadi yang urusan makan menurut saya itu puas secara mayoritas. Nah, urusan non-makan ini yang enggak puas,” ujarnya.
Menutup wawancara, Syahganda juga mengaitkan wacana percepatan Pemilu 2029 dengan ketidakstabilan geopolitik global, mulai dari ketegangan Amerika Serikat dengan sejumlah negara hingga potensi konflik di kawasan Asia terkait Taiwan.
Ia menilai Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan adanya kepentingan asing yang turut bermain dalam dinamika politik dalam negeri, sesuatu yang ia istilahkan sebagai potensi “Londo Ireng” atau infiltrasi kekuatan luar dalam ketidakstabilan politik nasional.
Analisis Politikberita nasionalcatatan kritisdemocrazydemocrazy.iddinamika politikganti gibrangibrangreat instituteistanaIsu Nasionalkrisis politikKritik Politikpengamat politikpergantian kepemimpinanpolemik nasionalprabowo subiantosorotan publiktata negarawakil presiden
Artikel terkait lainnya
