Kasus Tambang PT Position Seret Anak Listyo Sigit, Penyelidikan Polda Malut Dituding Jalan di Tempat?

DEMOCRAZY.ID — Penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Position di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan publik.

Lebih dari satu tahun sejak polemik tersebut mencuat, transparansi serta kepastian perkembangan penyelidikan yang ditangani Polda Maluku Utara masih terus dipertanyakan oleh kelompok masyarakat sipil.

Sejumlah kejanggalan di lapangan—mulai dari hilangnya garis polisi (police line) di lokasi yang disengketakan hingga belum jelasnya tindak lanjut laporan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—menambah panjang daftar persoalan yang menuntut penjelasan aparat penegak hukum.

Persoalan ini tidak hanya berkutat pada dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga merembet pada dugaan pembukaan lahan di dalam wilayah konsesi perusahaan lain serta lambannya kepastian penanganan laporan hukum yang telah dilayangkan.

Desakan KATAM Maluku Utara: Garis Polisi Raib dan Laporan KLHK Menggantung

Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, kembali mendesak jajaran Polda Maluku Utara agar segera membuka secara terang perkembangan penyidikan perkara tersebut kepada publik.

Menurut Muhlis, rangkaian peristiwa di lokasi tambang justru memunculkan tanda tanya besar mengenai keseriusan pengawasan dan komitmen penegakan hukum.

Dalam catatan pemantauan KATAM, terdapat sejumlah fakta lapangan yang dinilai janggal dan belum terjawab:

  • Hilangnya Garis Polisi: Ditreskrimsus Polda Maluku Utara tercatat memasang garis polisi di lokasi pada 27 Februari 2025.Namun, saat dilakukan pemantauan ulang pada 28 April 2025, garis polisi tersebut sudah tidak ditemukan di tempat.
  • Kerusakan Portal Pembatas: Portal pembatas yang sebelumnya dipasang oleh PT Wana Kencana Mineral pada 19 Maret 2025 juga dilaporkan mengalami kerusakan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan lokasi yang berstatus objek penanganan hukum.

  • Tindak Lanjut Laporan KLHK: KATAM mempertanyakan kelanjutan Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK tertanggal 28 April 2025 yang menyoroti dugaan pembukaan lahan oleh PT Position di area konsesi perusahaan lain.

Kronologi Laporan Pidana dan Minimnya Perkembangan Hingga November 2026

Sebelumnya, pada 2 Februari 2026, KATAM secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin terhadap PT Position ke Polda Maluku Utara.

Sepekan berselang, tepatnya pada 9 Februari 2026, Ps Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kompol Rona, sempat menyampaikan bahwa perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan dan penyidik tengah menjadwalkan klarifikasi terhadap pihak pelapor.

Akan tetapi, hingga memasuki November 2026, belum ada pengumuman resmi dari kepolisian terkait peningkatan status perkara maupun penetapan tersangka dalam dugaan pertambangan ilegal tersebut.

Kondisi mandek ini membuat KATAM kembali menagih kejelasan langkah hukum konkret yang telah ditempuh oleh penyidik.

Kontras Penanganan Hukum Warga dan Vonis Bebas Pekerja Tambang

Sorotan tajam juga mengarah pada dugaan ketimpangan perlakuan hukum di wilayah konflik tersebut.

Sebelumnya, dua warga sempat terseret ke meja hijau setelah adanya laporan balik dari pihak perusahaan, yang memicu kritik mengenai tajamnya proses hukum terhadap warga dibanding lambannya pengusutan dugaan pelanggaran tambang.

Dalam rangkaian perkara terpisah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 17 Desember 2025 telah menjatuhkan putusan terhadap dua pekerja tambang, Marsel Bialembang dan Awab Hafidz.

Keduanya dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pemasangan patok.

Meski putusan bebas tersebut tidak serta-merta menjadi bukti hukum atas dugaan tambang ilegal PT Position, vonis itu menjadi bagian penting dari potret konflik hukum yang menyertai operasi di kawasan tersebut.

Isu Konflik Kepentingan, Bantahan Perusahaan, dan Sorotan Kasus Listyo Sigit

Di tengah polemik lambannya penanganan kasus ini, beredar pula isu mengenai dugaan keterlibatan anak mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kepemilikan saham PT Position.

Isu tersebut sempat menyedot perhatian luas karena dikhawatirkan memicu konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum di tubuh kepolisian.

Meski demikian, dugaan kepemilikan saham maupun keterlibatan keluarga Listyo Sigit tersebut hingga kini belum terkonfirmasi melalui bukti dokumen publik.

Kuasa hukum PT Position, Indra R. Maasawet, sebelumnya juga telah membantah keras adanya keterlibatan Kapolri saat itu maupun keluarganya dalam struktur kepemilikan serta pengelolaan perusahaan.

Oleh sebab itu, pembukaan data struktur kepemilikan PT Position secara transparan dinilai krusial agar fakta hukum dapat menjawab spekulasi yang berkembang.

Terlebih, nama mantan Kapolri Listyo Sigit sendiri belakangan turut menjadi sorotan nasional setelah terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta dugaan permufakatan makar.

Kini, bola panas berada di tangan Polda Maluku Utara.

Publik masih menunggu keterangan resmi terbaru dari pihak kepolisian mengenai kelanjutan penyelidikan, nasib laporan Gakkum KLHK, serta misteri raibnya garis polisi di lokasi tambang tersebut, sembari menantikan konfirmasi lanjutan dari pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait.

Artikel terkait lainnya