Gibran Cuma Kursus 6 Bulan Disetarakan SMK, Imam Shamsi Ali Heran: Kok Bisa Jadi Wapres Ya?

DEMOCRAZY.ID – Imam Shamsi Ali turut merespons ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dipersoalkan belakangan ini.

Apalagi setelah surat penyetaraan ijazah SMA Gibran digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena disebut hanya kursus enam bulan.

“Kok bisa wapres ya?,” ucap Shamsi Ali heran melalui cuitannya di X (11/8/2026).

👇👇

Kok bisa wapres ya? pic.twitter.com/SAhQ8W8iGC

Baca Juga

Eks Direktur E BAIS Ingatkan Prabowo: Rakyat Butuh Bukti Nyata, Bukan Omon-Omon!

— Imam Shamsi Ali (@ShamsiAli2) August 10, 2026

Sebelumnya, dokumen keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu polemik publik.

Kali ini, Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga

Skandal Miras! Terbongkar Sosok Pemrakarsa Tantangan Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Alkohol Yang Gemparkan Publik

Gugatan tersebut dilayangkan oleh pemerhati pendidikan, Mercy Smart, bersama tim kuasa hukumnya.

Mereka menilai surat keterangan penyetaraan yang dijadikan basis administrasi pendaftaran Gibran saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 lalu diduga mengandung cacat hukum.

Pembelajaran 6 Bulan Disetarakan SMK 3 Tahun

Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah riwayat pendidikan Gibran saat menempuh studi di UTS Insearch (Language Center) Sydney, Australia.

Baca Juga

Gaduh Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Rektor UGM Beri Peringatan Keras ke Roy Suryo Cs!

Menurut pihak penggugat, program yang diikuti Gibran merupakan kursus singkat selama 6 bulan, bukan jenjang pendidikan formal setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan waktu minimal 3 tahun.

“Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mengambil kursus selama 6 bulan bisa disetarakan dengan SMK yang menempuh waktu belajar minimal 3 tahun? Ini yang mendasar,” ujar salah satu perwakilan tim advokasi usai persidangan persiapan di PTUN, dikutip dari tayangan YouTube BITV, Jumat (7/8/2026).

Pihak penggugat khawatir jika penerbitan surat keterangan penyetaraan semacam ini dibiarkan, maka akan merusak tatanan dan standar hukum pendidikan nasional di Indonesia.

Masalah Nomenklatur dan Tergugat

Dalam persidangan tertutup yang digelar, majelis hakim PTUN menyoroti aspek teknis dan nomenklatur instansi yang menerbitkan surat keterangan tersebut.

Baca Juga

Rocky Gerung Sebut Jokowi Adalah ‘Londo Ireng’ Yang Dimaksud Prabowo, Reaksi Publik: Gelar Mulyono Bertambah Lagi!

Pasalnya, terdapat tiga unsur berbeda yang tercantum dalam dokumen penyetaraan itu, yakni: konsep penyetaraan pendidikan nonformal, label Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini membawahi Dirjen Vokasi, dan tanda tangan pejabat dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Akibat kerumitan nomenklatur tersebut, majelis hakim berencana memanggil dua Direktorat Jenderal (Dirjen) terkait dari kementerian untuk hadir dan memberikan klarifikasi pada persidangan berikutnya.

“Hakim menilai penting untuk memanggil Dirjen terkait untuk memastikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab atau berwenang mencabut surat tersebut jika memang terbukti cacat hukum,” ungkap tim hukum penggugat, Coki.

Bukan Gibran yang Digugat

Di sisi lain, Ferdinand Hutahaean menegaskan, gugatan tersebut ditujukan kepada Kemendikdasmen sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan administrasi, bukan kepada Gibran secara pribadi.

Baca Juga

Sinyal Pecah Kongsi? Relawan Gibran Mulai Bergerak Persiapan Pilpres 2029!

“Gugatan ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan kepada Gibran,” tukasnya.

Dibeberkan Ferdinand, karakter perkara di PTUN memang berbeda dengan gugatan perdata atau pidana karena objek yang dipersoalkan merupakan keputusan tata usaha negara.

“Tetapi karena ini adalah sifatnya gugatan ketatausaha negara, maka yang digugat adalah kementeriannya, keputusannya yang digugat,” jelasnya.

Lanjut dia, keputusan mengenai penyetaraan pendidikan Gibran itulah yang menjadi objek perkara.

Baca Juga

Perburuan Sengit Bonjowi: Bertekad Bongkar Misteri Dokumen Asli dan Skripsi Jokowi dari Internal UGM!

“Bukan Gibran-nya, tetapi keputusan yang menetapkan penyetaraan ijazah Gibran, kursus-kursusnya disetarakan dengan SMK, itulah yang digugat,” imbuhnya.

Ferdinand Sentil Keluarga Jokowi

Ferdinand kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini masih ramai diperdebatkan.

Ia menyebut persoalan pendidikan kini tidak hanya menyoroti Jokowi, tetapi juga putranya yang merupakan Wakil Presiden.

“Aduh, kayaknya keluarga ini memang capek benar ya hidupnya, aduh,” cetusnya.

Baca Juga

Angka Pengangguran Sarjana Meroket Nyaris Dua Kali Lipat, PDIP Tagih Janji Manis Gibran Soal Lapangan Kerja!

“Ijazah bapaknya. Soal ijazah anaknya sekarang. Mengapa mereka ini mengalami hal seperti ini?” sambung dia.

Ferdinand kemudian menyampaikan pandangannya terkait polemik tersebut dengan menggunakan perumpamaan.

“Kalau kita punya nurani yang jernih melihat persoalan ini, maka kita akan tahu bahwa bangkai busuk memang selalu mengeluarkan baunya yang tidak sedap,” tandasnya.

Baca Juga

PDIP Terus Diseret Kasus Ijazah Jokowi, Megawati Geram: Yang Harusnya Disalahkan Itu KPU!