DUH! Kebijakan Rezim Prabowo Bikin Singapura Meradang

DEMOCRAZY.ID — Ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan sumber daya alam (SDA) serta menindak pelanggaran lingkungan kini memicu ketegangan diplomatik dengan Singapura.

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai negara tetangga tersebut meradang lantaran ruang gerak oligarki dan korporasi asal negara singa putih itu dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia kini dikunci rapat.

Menurut Said Didu, selama dua tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo berhasil membongkar celah-celah manipulatif yang selama ini menjadikan Indonesia sekadar sapi perah bagi pihak asing.

Said Didu: Indonesia Tegas, Singapura Meradang!

Said Didu membeberkan lima langkah strategis pemerintahan Prabowo yang membuat Singapura merangsek naik pitam dan kehilangan posisi dominannya atas Indonesia:

1. Penertiban oligarki yang menguasai sektor SDA.

   Baca Juga

   

   Soroti Rekam Jejak Terkait Israel, PKS Desak Pramono ‘Tinjau Ulang’ Konser Andrea Bocelli di Jakarta!

2. Pengendalian ketat atas perdagangan mineral dan komoditas strategis.

3. Pengembalian sumber daya alam serta aset-aset milik negara.

4. Pemberantasan korupsi secara masif.

5. Penegakan hukum tanpa pandang bulu.

   Baca Juga

   VIRAL! Kapolres Kapuas Hulu Pukul Warga, Tetap Diperiksa Propam Meski Damai Secara Adat

“Indonesia tegas, Singapura meradang. Ketegasan Rezim Prabowo terhadap penertiban oligarki, pengendalian perdagangan mineral dan komoditas strategis, pengembalian SDA, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum membuat Singapura meradang,” kata Said Didu, Jumat (30/10/2026).

Said Didu menguraikan bahwa Singapura sempat berupaya melancarkan serangan balik melalui narasi media dan propaganda di ruang publik untuk merendahkan posisi Indonesia.

Namun, gertakan tersebut mentah di tangan pemerintah yang konsisten menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi didikte oleh Singapura seperti pada masa-masa lalu.

Isu Karhutla dan Penghentian Pasokan Gas ke Singapura

Ketegangan antarnegara ini makin meruncing seiring langkah Kementerian Kehutanan menindak tegas 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan, termasuk di antaranya perusahaan asal Singapura dan Malaysia.

Baca Juga

Pernyataan Menohok Pakar Hukum Demokrat Terkait Putusan MA: Gibran Batal Demi Hukum dan Tidak Sah Menjabat Wapres!

Singapura sempat mendesak penegakan hukum dan mengancam menyeret korporasi tersebut ke bursa efek mereka, namun Indonesia merespons dengan diplomasi berdikari agar tidak didikte dalam forum internasional.

Pukulan paling telak bagi Singapura terjadi sejak 24 Oktober 2026, ketika pemerintah Indonesia resmi memangkas pasokan gas alam cair melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik per hari.

Pemerintah mengalihkan pasokan gas tersebut untuk memprioritaskan krisis energi dan kebutuhan listrik dalam negeri di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.

Meski Singapura merengek menuntut komitmen kontrak komersial, Indonesia tetap berdiri tegak mengutamakan kedaulatan energi nasional di atas kepentingan asing.

Baca Juga

Bocoran Info: Partai Koalisi Pemerintah Sepakat Gibran Mundur!