Borok Ambisi Dikuliti, PDIP: Jokowi Belum Puas Meski Sudah Berkuasa Selama Dua Periode!

DEMOCRAZY.ID – Respons terhadap pernyataan Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, yang diduga menyinggung masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa lebih cepat dari 2029 terus berdatangan.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, merasa geram dengan kesan rakus kekuasaan yang ditunjukkan Budi Arie dan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, Guntur Romli menyinggung status Budi Arie yang banyak dikaitkan namanya dengan kasus judi online (judol), yang mendapat perlindungan saat dirinya menjadi menteri.

“Budi Arie ini bukannya harus diperiksa kasus dugaan terlibat judol, atau pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan, kok malah nyerocos soal percepatan 2029,” kata Guntur Romli dikutip Rabu (26/8/2026).

Dia tidak habis pikir dengan pikiran Budi Arie maupun Jokowi.

Pasalnya kata dia, negara saat ini menghadapi banyak masalah seperti bencana alam seperti kebakaran di Kalimantan, Gempa di NTT, kekeringan di Jawa, maupun Sumatera yang belum sepenuhnya pulih.

“Pemilu 2029 juga masih jauh, kok bisa-bisanya Budi Arie nyerocos di samping Jokowi soal kemungkinan percepatan 2029. Ini kesannya Budi Arie dan Jokowi yang haus kekuasaan. Jadi presiden dua periode tidak cukup bagi Jokowi, Budi Arie yang pernah jadi menteri kemudian dipecat jadi menteri juga belum merasa cukup,” kata Guntur Romli.

Guntur Romli juga merasa heran dengan pikiran segelintir elit di lingkaran istana lama, yang memikirkan skenario percepatan kekuasaan, di tengah rakyat Indonesia masih berjibaku dengan asap, reruntuhan, dan sawah kekeringan.

Padahal menurut dia, mereka seharusnya turut memikirkan bagaimana memadamkan api di Kalimantan, bagaimana memulihkan Sumatera, bagaimana menolong NTT.

“Tapi hitung-hitungan insting soal 2029 yang katanya bisa lebih cepat. Acara katanya relawan, relawannya kok nggak dikirim ke NTT, dikirim ke beberapa titik-titik bencana, malah manuver-manuver politik saja yang diomongin,” tambahnya.

Guntur Romli juga menyinggung apa yang dipikirkan Projo soal rencana demo yang diagendakan 27 Agustus 2026.

“Budi Arie bicara di depan Jokowi minta Projo peka terhadap anomali. Menyebut demo 27 Agustus sebagai riak yang harus diwaspadai. Tapi coba tanya balik, riak siapa yang sebenarnya sedang dipelihara di sini?” katanya.

Pasalnya menurut Guntur Romli, masyarakat yang turun aksi pada 27 Agustus membawa aspirasi perlawanan terhadap praktik korupsi di Indonesia, karena harga yang membuat hidup semakin berat, hingga ketimpangan keadilan.

“Bukan karena ingin ada percepatan kekuasaan untuk kelompok tertentu. Dua periode jadi presiden ternyata belum cukup, kursi menteri yang sudah dicopot ternyata juga belum bikin puas,” sebut Guntur Romli.

Dia menilai, sisa-sisa kuasa yang dimiliki Jokowi dan Budi Arie tampaknya masih ingin digunakan untuk memiliki panggung.

“Yang tersisa dari kekuasaan lama itu rupanya masih ingin punya panggung, masih ingin ikut menentukan arah, bahkan ketika Republik sedang berduka oleh bencana di berbagai daerah,” sebutnya.

Karena itu, dia menilai apa yang dipertontonkan Budi Arie dan Jokowi tersebut seakan-akan ingin menunggangi demo dan aksi-aksi yang sebenarnya bertujuan murni protes resmi kepada pemerintah.

Tetapi mereka justru menunggangi dengan manuver politik mereka sendiri.

“Rakyat sudah cukup lelah jadi korban bencana alam, jangan pula dijadikan korban bencana ambisi kekuasaan yang tak pernah tahu kapan harus berhenti,” tegas Guntur Romli.

Sebelumnya dalam pertemuan yang dihadiri Jokowi, Budi Arie mengatakan bahwa dirinya memiliki insting mengenai kemungkinan terjadinya perubahan lebih cepat dari perkiraan.

Ia kemudian meminta agar kemungkinan tersebut turut diperhitungkan, meski menurutnya belum tentu semua pihak menginginkan hal itu terjadi.

“Saya ingin sampaikan, dan saya sudah diizinkan Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?” ujar Budi Arie, Selasa (25/8/2026).

Budi kemudian mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan adanya perubahan sebelum tahun yang selama ini menjadi patokan.

“Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong, oh ini 2029, ini 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” tukasnya.

Pernyataan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk percepatan yang dimaksud Budi Arie.

Singgung Kondisi Politik dan Gerakan Massa

Budi kemudian mengaitkan pandangannya dengan sejumlah dinamika sosial yang terjadi belakangan.

Ia menyebut adanya aksi demonstrasi serta situasi masyarakat yang menurutnya menunjukkan kondisi tidak normal.

“Jangan maksud saya begini loh, saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini adalah yang abnormal di masyarakat saat ini,” jelasnya.

Ia lantas menyinggung aksi massa di Pati dan Madura serta membandingkannya dengan situasi menjelang Reformasi 1998.

“Ini demo Pati, Madura, demo Pati ikut tandingan, nah ini kayak 98, pasti kalah yang preman,” bebernya.

Artikel terkait lainnya