MISTERI Kematian Lambang Babar Masih Gelap Gulita! Nama Hashim Adik Prabowo Kembali Disorot, Siapa Berani Membuka Kasus Ini?

DEMOCRAZY.ID – Dua peristiwa yang terjadi dalam pusaran kasus pencurian arca Museum Radya Pustaka, Solo, pada 2007 hingga 2009 menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan: seorang arkeolog yang ikut membongkar perkara meninggal secara misterius, sementara pengusaha yang rumahnya menjadi tempat ditemukannya sejumlah arca justru divonis bebas.

Arkeolog itu bernama Lambang Babar Purnomo.

Ia merupakan pejabat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah sekaligus saksi ahli dalam perkara pencurian dan pemalsuan arca Museum Radya Pustaka.

Sementara pengusaha yang pernah terseret dalam perkara kepemilikan arca tersebut adalah Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Tidak ada bukti yang dipublikasikan dalam pemberitaan yang menghubungkan Hashim dengan kematian Lambang.

Vonis bebas Hashim dalam perkara kepemilikan arca juga merupakan putusan pengadilan yang harus dihormati.

Namun, dua fakta itu tidak menghapus pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar: mengapa kematian seorang saksi penting dalam perkara besar tersebut tidak pernah memperoleh penjelasan yang terang bagi publik?

Kini, ketika Hashim berada dalam lingkaran keluarga Presiden, pertanyaan mengenai transparansi dan kesetaraan penegakan hukum menjadi semakin relevan.

Bukan untuk menuduh seseorang tanpa bukti, melainkan untuk menguji apakah negara benar-benar sanggup menuntaskan perkara lama tanpa melihat siapa yang pernah berada di dalam pusarannya.

Lambang Membongkar Arca Palsu, Jejak Mengarah ke Rumah Hashim

Kasus ini bermula ketika sejumlah pegawai Museum Radya Pustaka mencurigai keaslian arca yang dipajang.

Sekitar November 2007, pemeriksaan BP3 Jawa Tengah memastikan bahwa sejumlah arca yang berada di museum bukanlah benda asli.

Pada 5 November 2007, BP3 melaporkan persoalan tersebut kepada Poltabes Solo.

Lambang menjadi salah satu pejabat yang menandatangani berita acara pemeriksaan.

Penyelidikan kemudian mengarah pada enam arca yang hilang dari koleksi museum.

Sebagian arca ditemukan di rumah Hashim Djojohadikusumo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada November 2007.

Salah satu arca, Nandisa Wahana, dikembalikan kepada Direktorat Purbakala pada 19 Desember 2007.

Temuan itu menjadikan Lambang salah satu figur penting dalam pengungkapan perkara pencurian dan pemalsuan benda bersejarah tersebut.

Namun, penyelidikan tidak berhenti pada persoalan benda purbakala.

Posisi Lambang sebagai saksi ahli membuat keterangannya menjadi bagian penting dari proses hukum.

Ada Teror Sebelum Lambang Ditemukan Tewas

Pada Sabtu, 9 Februari 2008, Lambang ditemukan meninggal di kawasan Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta.

Tubuhnya berada di selokan bersama sepeda motor Honda Astrea yang dikendarainya.

Kematian tersebut langsung memunculkan tanda tanya karena sebelumnya Lambang disebut pernah mengalami tekanan dan teror berkaitan dengan keterlibatannya dalam perkara arca.

Kepala BP3 Jawa Tengah saat itu, Tri Atmadji, mengungkapkan bahwa Lambang pernah bercerita mengalami teror ketika menjadi saksi ahli.

Tri tidak menjelaskan secara terperinci bentuk ancaman tersebut, tetapi menyatakan menyerahkan penyelidikan kepada kepolisian.

Keanehan lain muncul dari keterangan seorang kolega Lambang, Koos Siti Rohmani.

Ia mengaku menerima panggilan telepon dari Lambang sekitar pukul 06.28 WIB pada pagi ketika arkeolog tersebut ditemukan meninggal.

Suara yang terdengar tidak jelas, tetapi Siti meyakini penelepon adalah Lambang.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai waktu kematian yang ketika itu diperkirakan terjadi sebelum pukul 06.00 WIB.

Hasil pemeriksaan forensik juga mencatat adanya luka sayatan di kepala dan retak pada bagian depan leher Lambang.

Namun, polisi saat itu menegaskan belum dapat menyimpulkan penyebab kematian.

Temuan luka tersebut masih harus dicocokkan dengan kondisi tubuh, sepeda motor, dan jejak di lokasi kejadian.

Artinya, dugaan pembunuhan tidak bisa dinyatakan sebagai fakta hukum.

Tetapi, temuan forensik, kabar teror, dan perbedaan keterangan waktu kematian merupakan alasan kuat mengapa penyelidikan menyeluruh dibutuhkan.

Hashim Divonis Bebas, Tetapi Pertanyaan Publik Tidak Selesai

Perkara kepemilikan arca yang menyeret Hashim berakhir dengan vonis bebas di Pengadilan Negeri Surakarta pada 14 Januari 2009.

Majelis hakim menyatakan unsur kesengajaan dalam dakwaan jaksa tidak terbukti.

Salah satu pertimbangannya adalah dokumen dari Keraton Surakarta dan BP3 yang ketika itu menyebut keenam arca bukan benda cagar budaya.

Namun, terdapat persoalan penting dalam dokumen tersebut.

Dalam perkara terpisah, pengadilan sebelumnya telah menyatakan dokumen yang digunakan untuk menerangkan status arca itu palsu.

Heru Suryanto, terdakwa dalam perkara pencurian dan pemalsuan arca, dinyatakan bersalah pada 30 Juni 2008.

Majelis hakim dalam perkara Hashim tetap mempertimbangkan bahwa ketika arca berada dalam kepemilikannya, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut palsu.

Atas dasar itu, unsur pidana yang didakwakan tidak terbukti.

Putusan bebas tersebut merupakan fakta hukum.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan Hashim terlibat dalam pencurian arca ataupun kematian Lambang hanya berdasarkan fakta bahwa arca pernah ditemukan di rumahnya.

Tetapi, publik juga berhak mempertanyakan mengapa kematian saksi ahli yang berada di tengah perkara besar itu tidak memperoleh penyelesaian yang transparan.

Di sinilah persoalan ini memiliki dimensi politik dan etika kekuasaan.

Hashim bukan sekadar pengusaha yang pernah menjadi terdakwa dalam perkara arca.

Ia adalah adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Hubungan keluarga tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduhnya melakukan pelanggaran hukum.

Namun, kedekatan dengan pusat kekuasaan juga tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk menghindari pertanyaan publik.

Justru karena menyangkut nama anggota keluarga Presiden, transparansi menjadi semakin penting.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa tidak ada perkara yang dibiarkan gelap hanya karena melibatkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elite politik.

Presiden Prabowo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perkara yang terjadi sebelum dirinya menjabat.

Namun, sebagai kepala negara, pemerintahannya tetap menghadapi tuntutan moral untuk menjamin bahwa penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi, termasuk ketika pertanyaan publik menyentuh anggota keluarganya sendiri.

Ada dua persoalan yang tidak boleh dicampuradukkan: vonis bebas Hashim dalam perkara kepemilikan arca dan misteri kematian Lambang.

Yang pertama telah diputus pengadilan.

Yang kedua menyangkut penyelidikan kematian seorang warga negara yang pernah menjadi saksi penting dalam perkara tersebut.

Jika penyelidikan kematian Lambang belum memberikan jawaban yang memadai, aparat penegak hukum seharusnya menjelaskan status penanganan kasus, hasil pemeriksaan forensik, dan alasan apabila perkara tidak dilanjutkan.

Jika ditemukan bukti baru yang sah, penyelidikan patut dipertimbangkan kembali sesuai ketentuan hukum.

Jangan Biarkan Kematian Saksi Menjadi Catatan yang Dilupakan

Kasus Lambang Babar Purnomo bukan semata-mata cerita lama tentang pencurian benda purbakala.

Ini adalah ujian terhadap keseriusan negara melindungi orang yang menjalankan tugasnya, menjaga warisan sejarah, dan memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.

Lambang meninggal ketika proses hukum kasus arca masih berjalan.

Kejaksaan saat itu menyatakan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah tetap dapat digunakan dalam persidangan.

Perkara arca berlanjut, tetapi kematian saksi ahli tersebut meninggalkan persoalan tersendiri.

Hingga kini, pertanyaan yang patut diajukan bukan siapa yang harus disalahkan tanpa bukti, melainkan mengapa rangkaian kejanggalan yang pernah dicatat dalam pemberitaan tidak menghasilkan penjelasan yang benar-benar tuntas bagi publik.

Kekuasaan tidak boleh menjadi ruang yang kebal dari pertanyaan.

Nama besar, kekayaan, jabatan, maupun hubungan keluarga dengan Presiden tidak boleh mengurangi kewajiban negara untuk menjelaskan setiap perkara yang menyangkut kepentingan publik.

Lambang Babar Purnomo telah meninggal.

Namun, pertanyaan tentang kematiannya belum semestinya ikut dikuburkan.

Sumber: AKTUAL

Artikel terkait lainnya