Surat Terbuka 150 Guru Besar Minta ‘Gibran Mundur’, Hersebuno Arief: Ini Sangat Serius Karena Menyangkut Etika!
DEMOCRAZY News
21 Oktober 2026 9:39 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Jurnalis senior, Hersebuno Arief memberikan komentarnya soal turun tangannya para akademisi di isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.
Lewat salah satu unggahan video di Channal YouTube, Hersebuno Point, ia mengatakan sudah begitu serius menghadapi isu ini.
Saking seriusnya soal isu ini, mereka sampai turun tangan langsung dengan melayangkan surat terbuka meminta Gibran mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
“Jadi kalau kita simak ini tidak bisa dianggap main-main karena para Guru besar sudah turun ke gelanggang,” kata Hersebuno Arief.
Setelah langkah yang diambil oleh para Guru Besar ini, ia mengatakan langkah berikutnya sebagai respon adalah pergerakan dari para mahasiswa.
Baca Juga
“Dan ini tentu saja kita menunggu langkah dari para mahasiswa setelah para guru besarnya turun langsung,” sebutnya.
Masalah ini disebut Hersebuno sebagai masalah yang sangat serius karena ini berbicara dan berkaitan dengan etika dan sebagai seorang pengajar
“Ini memang sangat serius karena ini berkaitan dengan etika dan sebagai seorang pengajar mereka, menilai dan tadi nilai perjuangan disebutkan tadi,” jelasnya.
Jika situasi seperti ini disebutnya, bagaimana marwah para pendidik bisa memberikan ilmunya jika mengetahui Wakil Presidennya tidak memiliki ijazah atau lulus SMA
“Bagaimana mereka mau menanamkan nilai-nilai perjuangan, nilai integritas, intelektualitas, etika dan sebagainya kepada para mahasiswanya jika Gibran yang tidak lulus SMA bisa jadi Wakil Presiden,” terangnya.
Surat Terbuka 150 Guru Besar
Adapun untuk isi surat terbuka ini, guru besar menyatakan bahwa MK tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi karena alasan legal standing dan batasan prosedural.
Namun, majelis hakim konstitusi dinyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait keabsahan dokumen/ijazah luar negeri yang setara dengan SLTA/sederajat pada saat pendaftaran pemilihan presiden.
“Fakta hukum yang terungkap di lembaga peradilan tertinggi konstitusi ini membawa implikasi moral dan etis yang teramat berat bagi jalannya roda pemerintahan,” tulis Forum Guru Besar Indonesia dalam Surat Terbuka, dikutip Selasa (20/10).
Tiga Poin Keprihatinan Utama
Surat terbuka menyoroti tiga isu utama:
1. Runtuhnya keteladanan dan etika bernegara
Syarat pendidikan minimal disebut sebagai batas administratif paling mendasar.
Menurut forum, ketiadaan keabsahan dokumen tersebut melanggar asas kepatutan, kejujuran, dan keteladanan.
Mereka merujuk pada Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menekankan kewajiban pejabat publik mundur jika tindakannya memicu kontroversi moral.
Baca Juga
2. Krisis legitimasi di mata generasi muda dan institusi pendidikan
Para akademisi mempertanyakan bagaimana mereka bisa menanamkan integritas akademik dan kepatuhan hukum kepada mahasiswa jika posisi wakil presiden dianggap cacat secara administratif.
Hal ini dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi pendidikan nasional.
3. Beban politik bagi Presiden dan stabilitas nasional
Forum menilai ketiadaan legitimasi moral akan terus menjadi polemik yang mengikis kredibilitas pemerintah di tingkat domestik maupun internasional.
Mereka menekankan pentingnya kepemimpinan yang fokus pada keadilan dan kesejahteraan rakyat tanpa tersandera krisis kepercayaan publik.
Desakan Pengunduran Diri Sukarela
Forum Guru Besar Indonesia menghimbau Gibran untuk “mengambil langkah kesatria dan berjiwa besar” dengan mengundurkan diri secara sukarela.
Langkah tersebut, menurut mereka, akan dicatat sejarah sebagai pengorbanan politik terhormat demi menjaga marwah konstitusi dan etika berbangsa.
Surat juga mengetuk pintu hati Presiden Prabowo Subianto agar melihat persoalan ini sebagai ujian komitmen mencegah cacat moral di birokrasi tertinggi.
Kepada Joko Widodo, forum berharap kearifan sebagai negarawan untuk memberikan pandangan jernih demi kehormatan keluarga dan masa depan demokrasi Indonesia.
Baca Juga
Surat terbuka ditandatangani atas nama inisiator yang antara lain Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Idrus Paturusi, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, dan sejumlah guru besar lainnya, disertai daftar panjang nama-nama profesor dari berbagai disiplin ilmu.
“Dengan ini kami menghimbau dan mendesak Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil langkah kesatria dan berjiwa besar dengan menyatakan Mengundurkan Diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah pengunduran diri secara sukarela tidak akan mengecilkan arti keberadaan Saudara, melainkan akan dicatat oleh sejarah sebagai sebuah pengorbanan politik yang terhormat demi menyelamatkan marwah konstitusi serta etika berbangsa dan bernegara di negeri tercinta Indonesia,”
“Kami berterima kasih atas pengabdian Saudara selama ini. Semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami juga mengetuk pintu hati Presiden Prabowo Subianto untuk melihat persoalan ini bukan sekadar dinamika politik, melainkan ujian pertama atas komitmen Presiden mencegah cacat moral di birokrasi tertinggi. Begitu pula kepada Saudara Joko Widodo, kami berharap kearifan dan kebijaksanaan Saudara sebagai seorang negarawan untuk ikut memberikan pandangan yang jernih demi menyelamatkan kehormatan keluarga sekaligus masa depan sejarah demokrasi Indonesia. Demikian “Himbauan Moral” ini kami sampaikan.
Jakarta, 19 Oktober 2026
Hormat kami,
Forum Guru Besar Indonesia
Surat Terbuka ini kami tembuskan kepada yth.
Presiden Prabowo Subianto dam Saudara Joko Widodo
150 guru besarAnalisis Politikberita politikdemocrazydemocrazy.idetika bernegaragibran mundurgibran rakabuminghersubeno ariefisu istanakrisis legitimasimosi tidak percayapolitik nasionalsorotan publiksurat terbuka guru besar
Artikel terkait lainnya
