Skandal Dokumen Pendidikan Terbongkar! KBRI Canberra Tegaskan Program Pathway Australia Tak Setara SMA

DEMOCRAZY.ID – Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra Yuli Rahmawati menjelaskan Pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA.

Menurut dia, program pathway merupakan program yang diikuti bagi calon mahasiswa yang akan menempuh jenjang pendidikan sarjana.

Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pada pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

“Secara khusus pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa pathway, baik professional education maupun pathway yang ada di Australia merupakan setara dengan Senior Secondary School,” kata Yuli yang terhubung secara daring dengan sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Dia menjelaskan, bahwa pelaporan hasil pendidikan WNI di Australia tidak dilakukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga

Misteri Dokumen Gibran Makin Kusut! Kemendikdasmen Sebut Cuma Serahkan Sertifikat Absensi, Hakim Langsung Skakmat: Mana Ijazahnya?

Namun, Atase Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memberikan informasi khusus, termasuk surat keterangan bagi calon mahasiswa yang datang ke Australia.

Pada kesempatan yang sama, Yuli mengonfirmasi bahwa KBRI di Canberra dan KJRI di Sidney melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen terkait pendidikan Gibran.

“KJRI Sydney sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada permohonan dokumen-dokumen yang terkait,” tandas dia.

Diketahui, sejumlah pihak mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempersoalkan jenjang pendidikannya.

Baca Juga

Kejutan Politik! Rocky Gerung Resmi Diberi Kursi Wantimpres oleh Prabowo Usai Pasang Badan Dukung MBG

Gugatan ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan alias Subhan Palal, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing alias Mercy Sihombing.

Dalam permohonannya, mereka menduga bahwa Gibran terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Untuk itu, para pemohon menilai perlu dilakukan pembatalan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada sidang sebelumnya, para pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Baca Juga

Resmi! Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari

Mereka juga meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam petitumnya, MK diminta Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mereka juga memohon agar Mahkamah menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Baca Juga

Bocoran Ring 1 Istana! 8 Nama Calon Wantimpres Prabowo Mencuat, Ada Pratikno hingga Rocky Gerung

“Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Bambang Widjojanto saat membacakan petitum.

MK juga diminta untuk memerintahkan MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.