‘Dosa-Dosa’ Jokowi Yang Sulit Dilupakan Umat Islam!

DEMOCRAZY.ID — Penulis dan pengamat politik Ustadz Nuim Hidayat melalui tulisan opininya menyoroti jejak rekam sepuluh tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap kelompok Islam di Indonesia.

Dalam tulisannya yang bertajuk Dosa-Dosa Jokowi yang Sulit Dilupakan Umat Islam, ia menilai rangkaian kebijakan di era pemerintahan Jokowi–Luhut telah menciptakan tekanan keras dan menyisakan luka mendalam bagi sebagian besar elemen umat Islam.

Pembubaran HTI dan FPI serta Polemik Kebebasan Berserikat

Menurut Ustadz Nuim Hidayat, salah satu kebijakan yang paling membekas adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Juli 2017 melalui penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ia menyoroti bahwa pencabutan status badan hukum tanpa melalui proses pengadilan tersebut menuai keberatan serius dari berbagai tokoh, seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, hingga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang kala itu tampil membela prinsip negara hukum dan hak berserikat.

Langkah serupa kemudian menimpa Front Pembela Islam (FPI) yang resmi dilarang aktivitas maupun penggunaan simbolnya oleh pemerintah pada 30 Desember 2020.

Nuim menilai kebijakan pembubaran dua organisasi massa Islam tersebut merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dalam membatasi ruang gerak politik umat Islam, sementara organisasi non-Islam tetap dibiarkan bergerak bebas.

Tragedi KM50 dan Proses Hukum Terhadap Ulama

Ustadz Nuim Hidayat juga mengangkat tragedi tewasnya enam anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM50 sebagai peristiwa memilukan yang dinilai tidak ditangani secara transparan.

Ia mencontohkan pertemuan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) yang dipimpin Amien Rais dengan Jokowi di Istana Negara pada 9 Maret 2021 yang hanya berlangsung singkat sekitar 15 menit, di mana pemerintah menyerahkan penanganan kasus pada mekanisme hukum dan rekomendasi Komnas HAM.

Selain itu, tulisan tersebut menyoroti rentetan penahanan dan vonis penjara terhadap sejumlah tokoh dan aktivis Islam pasca-Gerakan 212, antara lain:

Kebijakan Deradikalisasi Birokrasi dan Perspektif Pengamat Internasional

Dalam tulisannya, Ustadz Nuim Hidayat turut mengutip pandangan ilmuwan politik Australian National University (ANU), Greg Fealy, melalui tulisannya Jokowi’s Repressive Pluralism (2020).

Fealy menilai pemerintahan Jokowi saat itu menjalankan pendekatan represif yang sistematis terhadap kelompok Islamis dan memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko mengikis nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

Nuim juga menyinggung kebijakan internal pemerintahan pada masa itu, seperti program deradikalisasi aparatur sipil negara (ASN) di era Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang membatasi promosi pejabat eselon 1 dan 2 berdasarkan aktivitas media sosial, serta kebijakan di lingkungan Kementerian Agama di era Yaqut Cholil Qoumas—termasuk pergantian sejumlah penceramah di instansi pemerintah dan pencoretan jadwal dai seperti Ustadz Bachtiar Nasir.

Menutup tulisannya, Ustadz Nuim Hidayat memandang bahwa pascapurna tugas pada 2024, kritik terhadap Jokowi kian meluas hingga menyasar isu politik dinasti dan polemik hukum yang belakangan mencuat.

Mengutip pernyataan Amien Rais serta merenungkan ayat suci Al-Qur’an (Surah Fathir ayat 43 dan Surah An-Nahl ayat 26), ia menilai setiap rekayasa dan kebijakan yang dinilai zalim pada akhirnya akan berbalik menimpa perancangnya sendiri.

Artikel terkait lainnya