Sinyal Pisah Jalan Jokowi-Prabowo Makin Nyata: Tahu Survei Kepuasan Pemerintah Anjlok, Solo Langsung Bergerak!
DEMOCRAZY News
31 Agustus 2026 12:40 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan adanya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 dapat dibaca sebagai sinyal awal.
Menurutnya, kubu Joko Widodo (Jokowi) kini mulai bersiap mengambil langkah politik di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ray menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “soft deklarasi” yang mengindikasikan bahwa kubu Jokowi siap mengambil jalur politik yang berbeda atau bahkan berpisah jalan dengan Prabowo pada kontestasi Pilpres 2029 mendatang.
“Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang,” kata Ray dalam sebuah diskusi yang digelar pada Jumat (28/8/2026).
Lebih lanjut, Ray juga menyoroti kemunculan potongan video pernyataan Budi Arie yang beredar luas di tengah masyarakat.
Baca Juga
Ia menilai bagian video yang dipotong tersebut justru memuat substansi paling krusial sekaligus menyimpan potensi kerawanan politik yang tinggi.
“Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” ujar Ray menegaskan pandangannya.
Polemik ini sendiri bermula ketika Budi Arie berbicara dalam sebuah forum dengan posisi duduk di samping Jokowi.
Dalam kesempatan itu, ia mengaku memiliki insting politik yang membaca potensi perubahan situasi nasional dapat terjadi lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.
Bahkan, Budi Arie sempat menyinggung analogi sejarah berupa “patahan sejarah” seperti percepatan Pemilu 1999 pasca-transisi politik akhir 1990-an.
Kendati pernyataan tersebut memicu spekulasi luas, Budi Arie belakangan telah memberikan klarifikasi bahwa pandangan tersebut murni analisis pribadinya dan tidak mewakili Jokowi.
Kubu Jokowi Dinilai Punya “Amunisi” di Tengah Penurunan Kepuasan Publik
Terlepas dari klarifikasi yang ada, Ray melihat manuver ini dari kerangka konstelasi politik jangka panjang menuju 2029.
Ia berpandangan bahwa kelompok di sekitar Jokowi saat ini merasa memiliki sejumlah modal dan kekuatan politik (amunisi) sehingga tidak harus bergantung penuh pada kepemimpinan Prabowo.
“Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” ungkap Ray.
Analisis tersebut turut dikaitkan oleh Ray dengan tren pergeseran persepsi serta penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang terekam dalam berbagai lembaga survei teranyar.
Berdasarkan data Survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merosot tajam ke angka 37 persen (34 persen menyatakan puas dan 3 persen sangat puas).
Sebaliknya, mayoritas responden yakni 62 persen menyatakan tidak puas (50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali).
Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan catatan pada Desember 2025 yang sempat menyentuh 75 persen, lalu turun menjadi 58 persen pada Maret 2026.
Secara personal, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada di angka 40 persen, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 33 persen.
Tekanan di sektor ekonomi—terutama persoalan mahalnya harga kebutuhan pokok serta sulitnya lapangan pekerjaan—menjadi pemicu utama, di mana 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk.
Temuan senada juga dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melalui survei pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden.
Kinerja Presiden Prabowo tercatat berada di angka 51,1 persen, mengalami koreksi jauh jika dibandingkan dengan capaian pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
SMRC turut mencatat adanya penurunan apresiasi publik pada aspek ekonomi, politik, hingga penegakan hukum.
Bagi Ray, dinamika perubahan persepsi masyarakat ini merupakan variabel penting yang akan terus mewarnai peta jalan politik menuju 2029.
Apabila tren penurunan kepuasan terhadap pemerintah terus berlanjut, situasi tersebut diprediksi akan memberikan keleluasaan lebih besar bagi faksi politik di sekitar Jokowi untuk mengambil sikap yang lebih independen.
berita nasionalberita terhangatdinamika politikdiskursus publikIsu Terkinijokowikabar terbarukoalisi pemerintahanopini publikpecah kongsiperbincangan publikperistiwa viralpisah jalanprabowo subiantosolo bergeraksorot publiksorotan mediasorotan politiksuara rakyatsurvei kepuasan pemerintahwarta nasional
Artikel terkait lainnya
