Makin Di atas Angin! Dokter Tifa Siapkan Gugatan Baru Hantam Rektor UGM Usai Menang Telak di Pengadilan

DEMOCRAZY.ID – Kuasa Hukum Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, Wirawan Adnan mengaku bakal menggugat rektor Universiras Gadjah Mada (UGM) atas dugaan manipulasi dokumen ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo, pada 1 Agustus 2026 mendatang.

Ia menyatakan, gugatan itu bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta demi mencari keadilan dan kebenaran terhadap ijazah milik Jokowi.

“Tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta, hanya satu yang kami gugat Rektor Universitas Gadjah Mada, di Jogja,” katanya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).

Gugatan itu, lanjut Wirawan, didasarkan akibat tidak ditemukannya ijazah Jokowi, usai Komisi Informasi Provinsi (KIP) menggeledah kantor arsip daerah Solo.

“Sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah, ternyata Jokowi nggak punya ijazah,” katanya.

Baca Juga

Sinyal Perang Dingin! Jokowi Disebut Sadar Ditolak Prabowo, Ini Awal Mula ‘Keris’ Gibran Siap Dicabut

Gugatan tersebut, kata Wirawan, dilakukan melalui Citizen Lawsuit (CSL) di Pengadilan Negeri Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang.

“Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP Semarang,” pungkasnya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebelumnya mengabulkan eksepsi Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, dalam perkara dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, buntut tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hakim menyatakan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum.

Baca Juga

Harus Terus Digugat! Inilah Deretan Fasilitas dan Jabatan Mewah Yang Dinikmati Jokowi Berkat Ijazah Palsu

Dengan demikian, perkara tersebut tidak berlanjut ke tahap pembuktian atau surat dakwaan dikembalikan ke jaksa penuntut umum.

Dalam putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Christina Endarwati dan didampingi hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina menyatakan perlawanan Tifauzia Tyassuma tersebut diterima.

Selain itu, majelis hakim juga memutuskan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

“Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma batal demi hukum,” kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga

Sinyal Pelanggaran Konstitusi Terkuak! Profesor UI Ungkap 5 Alasan Kenapa Universitas Republik Indonesia ‘Cacat Hukum’

Dalam pertimbangan putusan sela itu, hakim menilai surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsider dan kedua subsider telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis yakni pencemaran nama baik.

Namun menggunakan dua undang-undang berbeda secara bersamaan.

Dua Undang-undang tersebut yakni Pasal 310 ayat 1 berdasarkan KUHP lama dan Pasal 433 ayat 1 KUHP baru.

Majelis hakim menilai, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Baca Juga

Konspirasi Terbongkar? Tata Letak Kursi Gibran Dinilai Sengaja Didesain Demi ‘Citra Politik’ Putra Jokowi

Kubu Jokowi Tegaskan Sidang Dokter Tifa Bisa Lanjut Meski Dakwaan Batal: Jaksa Tinggal Perbaiki

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara mengatakan, jika persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu kliennya, tetap berlanjut.

Meskipun, hakim telah menerima eksepsi Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.

Sebab, kata Rivai, dalam amanahnya hakim hanya sekedar meminta memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscuur libel.

“Sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekadar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscuur libel,” kata Rivai dalam keterangannya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga

Suara Perlawanan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Dijebloskan ke Rutan KPK: Saya Dikriminalisasi!

Dia mengatakan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum lantaran Hakim menilai bahwa JPU seharusnya tidak mencampurkan Pasal pada KUHP baru dan lama dalam satu delik.

JPU, lanjut Rivai, masih bisa melakukan perbaikan atas kesalahan dalam dakwaan sebagaimana penilaian Hakim.

JPU juga dapat menyerahkan kembali dakwaan ke Pengadilan.

Rivai menilai bahwa dakwaan JPU sebenarnya telah cukup baik.

Baca Juga

Skakmat Penguasa! Mahfud MD Layangkan Surat Terbuka ke Prabowo, Beberkan Kekacauan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Namun, dia menyatakan tetap menghormati putusan Majelis Hakim yang membatalkan dakwaan JPU.

“Kembali ke pihak jaksa, sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari, hitungan hari selesai,” jelas Rivai.

Rivai mengaku jika Jokowi, sebelumnya telah siap untuk menghadiri persidangan ini.

Namun, karena dalam putusan sela dakwaan dibatalkan maka Jokowi bersedia hadir pada persidangan berikutnya.

Baca Juga

Prabowo Semprot Media: Pemerintah Perbaiki 67 Ribu Sekolah, Kenapa Yang Disorot Malah Foto Halaman Depan Sekolah Roboh?

“Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu,” ujarnya.

“Tapi ternyata kan putusan sela ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu, ya. Dan untuk itu kita hormati, dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya,” imbuhnya.