Rocky Gerung: Prabowo Harus Segera ‘Putus’ Perjanjian Politik dengan Jokowi Demi Kehormatan Kekuasaan!

DEMOCRAZY.ID — Istana Negara mendadak berguncang hebat! Pengamat politik sekaligus filsuf akademis Rocky Gerung membongkar analisis menohok terkait bobroknya fondasi Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam wawancara eksklusif di program ROSI Kompas TV bersama Rosianna Silalahi, Rocky menegaskan bahwa Oktober 2026 menjadi momen terjadinya Radical Break (pemutusan radikal) dalam peta politik nasional.

Rocky menilai masa lalu perjanjian elektoral 2024 yang mengikat Prabowo dengan faksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan koalisi tambun kini telah bertransformasi menjadi beban reputasi (liability) paling berbahaya yang mengancam legitimasi kepemimpinan Presiden.

Radical Break: Batalkan Perjanjian Politik Elektoral 2024!

Rocky membongkar logika di balik kocok ulang (reshuffle) kabinet dan masuknya deretan figur militer ke lingkaran utama kekuasaan.

Menurutnya, evaluasi paruh jalan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak independen di dalam memimpin kabinet akibat tersandera oleh barter politik masa lalu demi meraih kemenangan Pilpres.

Baca Juga

Prof Henri Subiakto Curiga Masalah Beruntun Pemerintahan Prabowo Bukan Kebetulan, Ada Skenario Besar dari Solo?

Tetapi, mempertahankan transaksi politik status quo hingga 2029 adalah tindakan konyol yang siap membenturkan Presiden dengan jurang kebangkrutan politik.

“Perjanjian politik dengan partai-partai demi kepentingan elektoral harus berhenti sekarang! Bikin perjanjian baru dengan pandangan ideologis dia yaitu sosialisme. Pindah dari perjanjian politik ke perjanjian etis,” tegas Rocky Gerung.

Ia melayangkan peringatan tajam bahwa jika Radical Break ini tidak dieksekusi secara total untuk membersihkan kabinet, legitimasi Presiden Prabowo akan hancur tergerus.

Perjanjian politik yang dulu menjadi aset kini telah berubah menjadi benalu (liability).

Baca Juga

Saiful Mujani Buka-Bukaan Skenario Mengejutkan Pemilu 2029 Usai UU Pemilu Disahkan: Siapa Bakal Diuntungkan?

Cacat Ijazah Gibran: Liability Terbesar Prabowo!

Ketika ditanya mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini tersudut usai Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan ketiadaan bukti ijazah SMA/SLTA yang sah, Rocky menyebut hal tersebut sebagai variabel beban yang sudah diprediksinya sejak awal.

Ia menggarisbawahi bahwa secara etis dan etika ketatanegaraan, krisis legitimasi yang menimpa sang putra mahkota telah menjadi katastrofi politik yang membendung kinerja pemerintahan.

“Reaksi etis saya adalah untuk mencegah berlanjutnya katastrofi ini. Secara etis harusnya berhenti (mundur). Kalau mau diproses, itu urusan DPR melalui Pansus,” seru Rocky menanggapi keheranan publik atas sikap Gibran.

Bola Panas Pemakzulan Ada di DPR: Hentikan Basa-Basi Politik!

Rocky menyudahi perdebatan akademi terkait ijazah bodong Gibran karena ranah analisis filsafat hukumnya di MK telah usai.

Baca Juga

Blak-Blakan! Ahmad Doli Komisi II DPR Bongkar Kronologi ‘Pasal Gibran Banget’ di PKPU

Kini, bola panas pelengseran sepenuhnya berada di tangan Parlemen Senayan melalui pembentukan Pansus Hak Angket DPR dan dorongan gerakan mahasiswa serta publik.

Ia mengingatkan bahwa ketakutan akan guncangan politik di tepi jurang—sebagaimana pernah menimpa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—adalah takdir historis yang harus dihadapi seorang Presiden jika ingin merebut kembali kedaulatan independensinya dari cengkeraman dinasti Solo.

Di saat rakyat dan mahasiswa terus bergerak menuntut kepastian etika bernegara, akankah Presiden Prabowo memilih melangkah melakukan Radical Break total mencopot Gibran, ataukah membiarkan pemerintahannya karam terseret beban dinasti?

[VIDEO]

Baca Juga

Jimly Asshiddiqie dan OC Kaligis Soroti Syarat Pendidikan Capres-Cawapres serta Polemik Ijazah Gibran