Bocor Alus Tempo Preteli ‘Motif Tersembunyi’ di Balik Pencopotan Listyo Sigit

DEMOCRAZY.ID – Pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri disebut berlangsung lebih cepat dari rencana awal setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan intelijen dan informasi dari sejumlah narasumber.

Laporan siniar Bocor Alus Politik Majalah Tempo menyoroti dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mengawal safari politik Joko Widodo (Jokowi).

Informasi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam laporan mengenai dinamika pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan.

Menurut laporan, Prabowo mengirimkan surat presiden (surpres) pergantian Kapolri ke DPR pada malam 30 September 2026.

Padahal, pergantian pimpinan Polri disebut sebelumnya diperkirakan berlangsung pada akhir Oktober atau awal Januari.

Baca Juga

Mahfud MD: Jokowi Dibiarkan Berjuang Sendiri, Prabowo Menikmati Polemik Ijazah Gibran!

Perubahan jadwal itu memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Meski demikian, dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas politik yang disebut dalam laporan Tempo tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Pergantian Kapolri Disebut Berlangsung Mendadak

Laporan Bocor Alus Politik menyebut keputusan pergantian Listyo Sigit berkaitan dengan informasi yang diterima Prabowo mengenai dugaan bantuan aparat kepolisian kepada PSI serta pengawalan safari politik Jokowi di berbagai daerah.

Dalam proses pergantian tersebut, Suyudi Ario Seto dipilih untuk menggantikan Listyo Sigit.

Baca Juga

Sudah 9 Kali Sidang, Dokter Tifa Heran Jokowi Tak Kunjung Muncul: “Pelapor Kok Malah Ngumpet?”

Laporan yang dikutip Fajar.co.id juga menyebut Suyudi dikenal memiliki kedekatan dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berdasarkan catatan desk hukum Tempo.

Namun, kedekatan yang disebut dalam laporan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kepentingan politik dalam penunjukan Kapolri baru.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan pergantian pimpinan Polri merupakan bagian dari pembenahan internal institusi.

Ia membantah adanya muatan politis di balik pencopotan Listyo Sigit.

Baca Juga

Prof Henri Subiakto Curiga Masalah Beruntun Pemerintahan Prabowo Bukan Kebetulan, Ada Skenario Besar dari Solo?

Pernyataan tersebut menjadi salah satu tanggapan yang perlu diperhitungkan dalam membaca dugaan di balik pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Listyo Sigit Disebut Sempat Ditawari Jabatan Menteri

Laporan Tempo juga mengungkap pembicaraan mengenai kemungkinan jabatan Listyo Sigit setelah tidak lagi memimpin Polri.

Sebelum pencopotan, Listyo disebut sempat diajak berdiskusi oleh orang dekat Prabowo mengenai posisi yang dapat ditempatinya.

Ia dikabarkan mendapat tawaran untuk mengisi sejumlah posisi di kementerian teknis.

Baca Juga

Saiful Mujani Buka-Bukaan Skenario Mengejutkan Pemilu 2029 Usai UU Pemilu Disahkan: Siapa Bakal Diuntungkan?

Namun, tawaran itu disebut ditolak karena Listyo merasa tidak memiliki latar belakang keahlian yang sesuai dengan bidang kementerian yang ditawarkan.

Sebagai alternatif, Listyo disebut mengusulkan diri untuk memimpin Kantor Staf Presiden (KSP).

Posisi tersebut dinilai strategis untuk membantu penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur yang diwarisi dari pemerintahan Jokowi.

Salah satu proyek yang disebut dalam laporan itu adalah kelanjutan ruas Jalan Tol Trans-Sumatera hingga Aceh, yang dikabarkan mengalami hambatan.

Baca Juga

Blak-Blakan! Ahmad Doli Komisi II DPR Bongkar Kronologi ‘Pasal Gibran Banget’ di PKPU

Meski pembicaraan mengenai posisi baru disebut telah berlangsung, kepastian waktu pencopotan Listyo dikabarkan baru diterimanya secara mendadak pada pagi 1 Oktober 2026 ketika menghadiri upacara kenegaraan di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Rotasi Besar-Besaran di Tubuh PolriPergantian Kapolri kemudian diikuti rotasi sejumlah pejabat kepolisian.

Menurut naskah sumber, sebanyak 88 perwira menengah dan tinggi mengalami rotasi, termasuk 19 posisi Kapolda yang disebut diumumkan melalui telegram resmi Polri dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pelantikan.

Bagian Monitoring Center (MC) Polri juga dilaporkan mengalami perombakan struktur.

Baca Juga

Jimly Asshiddiqie dan OC Kaligis Soroti Syarat Pendidikan Capres-Cawapres serta Polemik Ijazah Gibran

Naskah sumber menyebut pusat pemantauan tersebut pada periode sebelumnya digunakan untuk memantau komunikasi pejabat, pengusaha, hingga aktivis.

Namun, rincian mengenai jumlah personel yang dirotasi, waktu penerbitan telegram, serta perubahan struktur Monitoring Center perlu dicocokkan dengan dokumen resmi Polri sebelum dipublikasikan sebagai fakta yang terverifikasi.

Pergantian dan rotasi tersebut berlangsung di tengah perubahan susunan pejabat pemerintahan.

Akan tetapi, hubungan langsung antara rotasi internal Polri dan dugaan bantuan kepada PSI belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam naskah sumber.

Baca Juga

Bongkar Kejahatan Hukum! Denny Indrayana Bongkar Siasat ‘Pasal Selundupan’ KPU Demi Muluskan Karpet Merah Gibran

Baca Juga:Skor Prabowo-Gibran Kalah Jauh dari Mahfud, Anies dan Ahok, SMRC Ungkap Alasannya!Suyudi Ario Seto Menggantikan Listyo SigitNaskah sumber menyebut Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Oktober 2026.

Suyudi menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dari jabatan tersebut.

Sebelum pelantikan, DPR RI disebut menyetujui Suyudi sebagai Kapolri setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan.

Proses tersebut dilaporkan berlangsung sekitar 30 menit dengan Suyudi sebagai calon tunggal.

Baca Juga

Amien Rais Minta Prabowo Lobi Jokowi Agar Gibran ‘Mundur’ Demi Cegah Gelombang People Power!