DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi akhirnya angkat bicara terkait polemik pernyataannya mengenai kemungkinan adanya “percepatan politik” sebelum Pemilu 2029.
Budi Arie menepis anggapan bahwa pernyataannya tersebut mengarah pada tindakan makar atau upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan percepatan politik tetap harus ditempatkan dalam koridor demokrasi dan konstitusi.
“Kalau mau (Pemilu) dipercepat dianggap makar, nggak dong,” tegas Budi Arie saat tampil dalam podcast Gaspol, Kamis (27/8/2026).
Pernyataan itu menjadi respons atas beragam tafsir yang muncul setelah video Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan adanya perubahan politik sebelum 2029 beredar luas di media sosial.
Sebelumnya, pernyataan tersebut memicu sorotan dari sejumlah kalangan politik.
Wacana “percepatan” bahkan sempat dikaitkan dengan kemungkinan pergantian pemerintahan sebelum masa jabatan Prabowo-Gibran berakhir.
Dalam wawancara tersebut, Budi Arie juga ditanya mengenai kemungkinan skenario pergantian kepemimpinan apabila Presiden Prabowo Subianto tidak menyelesaikan masa jabatannya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pergantian Presiden telah diatur dalam konstitusi.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dalam kondisi tertentu, terdapat mekanisme ketatanegaraan yang mengatur posisi Wakil Presiden.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, posisi Wakil Presiden dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi kemungkinan tersebut, Budi Arie menegaskan bahwa mekanisme transisi kekuasaan tidak dapat serta-merta disebut sebagai sebuah konspirasi politik.
“Ya, itu konsekuensi logis. Kita serahkan semuanya kepada aspirasi dan kehendak rakyat,” ujar Budi Arie.
Pernyataan Budi Arie kembali menarik perhatian karena sebelumnya sejumlah elite politik meminta agar istilah “percepatan” dijelaskan secara utuh agar tidak menimbulkan spekulasi.
Wacana tersebut juga memunculkan berbagai tafsir di ruang publik, termasuk dugaan adanya skenario politik tertentu untuk mengamankan posisi Gibran.
Namun, Budi Arie menegaskan pandangannya mengenai kemungkinan percepatan politik tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk melakukan tindakan di luar mekanisme demokrasi.
Polemik ini bermula ketika Budi Arie dalam sebuah forum sebelumnya mengaku memiliki insting bahwa dinamika politik nasional bisa bergerak lebih cepat dari perkiraan menuju 2029.
Pernyataan itu kemudian menjadi perbincangan luas setelah dikaitkan dengan situasi politik nasional dan posisi Jokowi yang hadir dalam forum tersebut.
Dengan klarifikasi terbarunya, Budi Arie menekankan bahwa setiap perubahan politik harus tetap berada dalam jalur demokrasi dan mekanisme konstitusional.
Ngeri banget mainnya ya.🤦 https://t.co/yMcG0abY9i pic.twitter.com/pVf5yv9teW
— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) August 24, 2026