DEMOCRAZY.ID – Evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren penurunan sepanjang 2026.
Berdasarkan paparan Tempo Data Science, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada Agustus 2026 tercatat hanya 37 persen.
Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Penilaian terhadap kinerja Prabowo secara individu berada di kisaran 40 persen, sedangkan Gibran tercatat 33 persen.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran secara keseluruhan berada di angka 37 persen pada Agustus 2026.
Dalam penilaian menggunakan skala 10, kepuasan publik terhadap Prabowo berada pada skor 5,8.
Sementara itu, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh skor 5,7 dan Gibran mendapatkan skor 5,3.
Paparan tersebut menunjukkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih relatif rendah, dengan skor rata-rata berada di kisaran 5,8.
Jika dibandingkan dengan Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah disebut mengalami penurunan sekitar 38 poin persentase.
Survei tersebut juga memetakan tingkat ketidakpuasan berdasarkan wilayah dan kelompok usia responden.
Banten menjadi wilayah dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni mencapai 76 persen.
Disusul Jakarta dengan 73 persen, Jawa Tengah dan DIY 68 persen, Sumatera 66 persen, Jawa Barat 66 persen, serta Maluku dan Papua 62 persen.
Sementara itu, tingkat ketidakpuasan di Kalimantan tercatat 58 persen, Jawa Timur 51 persen, Sulawesi 48 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 43 persen.
Berdasarkan kelompok usia, tingkat ketidakpuasan tertinggi berada pada kelompok usia 26–30 tahun, yakni 74 persen.
Kelompok usia 21–25 tahun mencatat 67 persen, hingga 20 tahun 66 persen, 36–40 tahun 65 persen, 31–35 tahun 64 persen, serta 46–50 tahun 64 persen.
Adapun kelompok usia 41–45 tahun berada di angka 60 persen, 56–60 tahun 61 persen, 51–55 tahun 57 persen. Sementara kelompok usia di atas 60 tahun menjadi yang terendah dengan 46 persen.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan masyarakat.
Sebanyak 27 persen responden yang tidak puas menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal atau terus mengalami kenaikan sebagai alasan utama.
Keluhan berikutnya adalah pendapatan dari pekerjaan atau tingginya pengangguran sebesar 14 persen.
Kemudian kondisi ekonomi yang memburuk atau tidak stabil sebesar 13 persen.
Sebanyak 10 persen responden menilai kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.
Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap mahal atau langka menjadi alasan ketidakpuasan bagi 8 persen responden.
Program MBG yang dinilai bermasalah atau tidak memberikan manfaat juga disebut oleh 8 persen responden.
Meski tingkat kepuasan menurun, masih terdapat sejumlah alasan yang membuat sebagian masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Alasan utama responden yang merasa puas adalah bantuan sosial yang dirasakan masyarakat, dengan persentase 16 persen.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di posisi berikutnya dengan 15 persen.
Kemudian program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sebesar 10 persen.
Program pemerintah yang dinilai berjalan atau terlaksana mencapai 9 persen, sedangkan kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa sebesar 7 persen.
Pemberantasan korupsi yang dinilai berjalan baik juga menjadi salah satu alasan kepuasan, dengan persentase 7 persen.
Publik juga memberikan sejumlah masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki pemerintah.
Menurunkan atau menstabilkan harga kebutuhan pokok menjadi prioritas tertinggi dengan 19 persen.
Berikutnya, memperbanyak dan mempermudah akses lapangan pekerjaan sebesar 16 persen.
Sebanyak 13 persen responden berharap pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara 9 persen meminta perbaikan terhadap kinerja dan kompetensi pejabat atau aparatur pemerintah.
Evaluasi dan perbaikan terhadap program MBG juga menjadi perhatian, dengan persentase 8 persen.
Menariknya, paparan tersebut juga memuat simulasi elektabilitas sejumlah tokoh yang berpotensi menjadi kandidat presiden pada Pemilu 2029.
Dalam format pertanyaan terbuka, nama Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41 persen.
Di bawah Dedi, Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 15 persen, disusul Anies Rasyid Baswedan dengan 10 persen.
Gibran Rakabuming Raka dan Sherly Tjoanda masing-masing memperoleh 4 persen.
Berikutnya Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Joko Widodo masing-masing memperoleh 3 persen.
Mahfud MD mendapatkan 2 persen, sedangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berada di angka 1 persen.
Dalam simulasi pertanyaan dengan menyebutkan nama kandidat, elektabilitas Dedi Mulyadi bahkan tercatat 42 persen.
Prabowo berada di posisi kedua dengan 15 persen dan Anies 10 persen.
Gibran memperoleh 6 persen, sementara Ganjar Pranowo dan Sherly Tjoanda masing-masing 4 persen.
AHY memperoleh 3 persen, Mahfud MD 2 persen, sedangkan Khofifah Indar Parawansa 1 persen.
Sebanyak 5 persen responden disebut belum menentukan pilihan.