Skenario Tukar Guling Kekuasaan? Pengamat: Jika Gibran Disingkirkan, PDIP Dipastikan Merapat ke Koalisi Prabowo!

DEMOCRAZY.ID — Peta koalisi dan konstelasi politik nasional kembali diulas tajam oleh para pengamat.

Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menilai peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk merapat dan bergabung ke dalam gerbong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka sangat lebar.

Namun, peluang rekonsiliasi besar tersebut diiringi dengan satu syarat mutlak: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus tersingkir atau tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan.

Menurut Muslim, akar persoalan yang selama ini menjadi tembok tebal dan mengganjal komunikasi politik antara partai berlogo banteng moncong putih itu dengan Istana adalah keberadaan sang wakil presiden serta bayang-bayang pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Persoalan yang menjadi ganjalan bagi PDIP adalah keberadaan Gibran. Hubungan PDIP dengan Jokowi sudah sangat buruk. Jokowi maupun Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” ujar Muslim Arbi, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga

Tragedi di Jantung Ibukota! Kronologi Lengkap Bentrokan Berdarah di Menteng, Pecah Gara-Gara Ribut Sepele Saat Sarapan Nasi Uduk

Akar Konflik Pilpres 2024 dan Beban Politik Istana

Lebih lanjut, Muslim mengenang kembali awal mula keretakan hubungan politik yang kian meruncing sejak kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Keputusan Jokowi yang dinilai memberikan dukungan terselubung kepada pasangan Prabowo-Gibran, alih-alih mengusung kader resmi partainya sendiri yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memicu luka mendalam di internal PDIP.

Perbedaan haluan politik tersebut menciptakan jurang pemisah yang membuat hubungan emosional dan strategis antara elite PDIP dengan lingkaran Jokowi terputus total.

Akibatnya, gerak pemerintahan Prabowo saat ini kerap didera sorotan tajam karena bayang-bayang pengaruh masa lalu.

Baca Juga

Perlawanan Balik Para Koruptor Dimulai! Kasus Febrie Adriansyah Disusupi ‘Skenario Jahat’ Hancurkan Penegak Hukum

“Pemerintahan Prabowo selalu mendapatkan sorotan karena keberadaan Gibran dan dianggap masih dikendalikan Jokowi,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila hambatan struktural tersebut dapat disingkirkan, ruang dialog dan komunikasi strategis antara Presiden Prabowo dengan kekuatan terbesar di parlemen—yakni PDIP—akan mencair dengan sendirinya demi mengokohkan stabilitas nasional.

Soroti Posisi Duduk Protokoler hingga Desakan Penggantian

Dalam kesempatan yang sama, Muslim turut mengomentari polemik tata letak protokoler kenegaraan yang sempat viral, di mana posisi duduk Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna ditempatkan sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan berdampingan langsung dengan Presiden.

Menurut pandangannya, formasi tersebut justru sudah selayaknya demikian di tengah dinamika yang ada.

Baca Juga

Tantangan Terbuka di Jateng Memanas! Ganjar Pranowo Beri Sindiran Telak ke Kaesang: Mau Nyalon Atau Cari Perkara?

Ia pun secara terbuka mendesak agar Kepala Negara lebih peka membaca diskursus publik serta mengambil langkah politik yang berani guna mengamankan stabilitas jangka panjang.

“Prabowo harus mendengar aspirasi rakyat dengan segera menyingkirkan Gibran,” ucap Muslim tandas.

Dengan kalkulasi bahwa Presiden Prabowo membutuhkan soliditas dukungan politik yang kuat di parlemen menghadapi berbagai tantangan ke depan, opsi merangkul PDIP dinilai sebagai langkah rasional—meskipun harus melewati turbulensi politik yang melibatkan perombakan formasi di pucuk pimpinan eksekutif tertinggi negara.

Baca Juga

Skenario Gelap Mulai Terkuak! Keluarga Sutrimo Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Beberkan Kronologi Janggal hingga Singgung Teror Orang Misterius