DEMOCRAZY.ID – Politikus PDIP Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Beathor bahkan menduga terdapat dua orang berbeda yang sama-sama bernama Joko Widodo.
Menurut Beathor, salah satu Joko Widodo disebut masuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1980 dan memiliki hubungan pertemanan dengan almarhumah Sri Adiningsih.
Sementara sosok lainnya, menurut dia, adalah Joko Widodo yang kemudian dikenal publik dengan nama Jokowi dan menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Ada dua orang yang bernama Joko Widodo. Yang satu Joko Widodo yang masuk ke UGM pada tahun 1980 di Kehutanan. Kawannya almarhum Sri Adiningsih. Terus ada Joko Widodo yang disingkat menjadi Jokowi dan menjadi populer,” kata Beathor di podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (5/9/2026).
Beathor kemudian mengemukakan dugaan bahwa terdapat persoalan mengenai status pendidikan Jokowi.
Ia mengklaim Jokowi yang pernah menjadi presiden tidak sempat mengikuti wisuda sebagai sarjana.
“Joko Widodo yang pernah menjadi presiden tidak sempat diwisuda menjadi sarjana karena dia cuma sampai sarjana muda,” ujarnya.
Beathor juga mengungkapkan, dugaan mantan Rektor UGM Pratikno yang mengatur membuat ijazah sarjana kehutanan untuk Jokowi.
Beathor juga menyinggung soal jadwal akademik UGM yang, menurut klaimnya, pernah dirilis oleh pihak humas kampus pada 2019.
Ia mempertanyakan waktu penerbitan ijazah dan pelaksanaan wisuda Jokowi yang disebut terjadi pada November.
Menurut Beathor, jadwal akademik UGM dalam satu tahun mencakup beberapa periode wisuda, yakni Februari, Mei, Agustus, dan Desember.
“Humas UGM tahun 2019 sudah merilis jadwal akademik untuk wisuda setahun itu empat kali. Februari, Mei, Agustus, Desember. Ijazah dan wisudanya Jokowi ini kok November,” katanya.
Ia menyebut adanya dugaan anomali yang, menurut versinya, tidak sesuai dengan kalender akademik UGM.
Beathor meyakini persoalan tersebut akan semakin terbuka apabila terjadi perubahan kepemimpinan di kampus tersebut.
“Setelah rektor ini diganti akan terbongkar. Pasti terbongkar,” ujarnya.
Beathor juga menyoroti munculnya tekanan dari sebagian pihak yang menuntut pergantian pimpinan UGM.
Ia menilai civitas akademika UGM harus ikut menjaga nama baik kampus dan membuka ruang bagi proses pencarian fakta.
“Gelombang massa menuntut rektor itu mundur. Apakah orang beribu-ribu yang ada di UGM membiarkan kampusnya hancur?” katanya.
Di sisi lain, Beathor menilai fokus pencarian dan pembuktian mengenai polemik ijazah tersebut tidak seharusnya dialihkan ke tempat lain.
“Proses pencarian ini diarahkan ke Pasar Pramuka, bukan malah ke UGM. Seharusnya yang diperdebatkan itu bukan ijazah produk UGM,” pungkas Beathor.
[FULL VIDEO]