Skandal Ijazah Gibran Kian Membara, Ade Armando Bersuara: Gibran Memang Tidak Punya Ijazah SMA!

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana kembali menyoroti persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai perkara tersebut tidak bisa dipandang sebatas persoalan administrasi pencalonan.

Menurut Denny, apabila benar terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan minimal calon wakil presiden, konsekuensinya dapat merambah ke ranah konstitusional.

Atas dasar itu, Denny bahkan mendorong Gibran untuk mempertimbangkan mundur dari jabatan wakil presiden. Menurut dia, pilihan tersebut akan lebih baik ketimbang persoalan berkembang menjadi proses pemakzulan yang panjang dan berpotensi memicu ketidakstabilan politik.

“Mas Wapres, dari kacamata konstitusi bernegara, soal tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA ini bukan permasalahan sederhana. Ini masalah serius,” ujar Denny.

Baca Juga

Terlalu Sering Beri Pujian ke Menterinya, Pengamat Lempar Kritik Keras: Prabowo Itu Presiden Buta dan Tuli!

Denny merujuk pada Pasal 7A UUD 1945. Pasal tersebut mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Ia mengatakan, apabila dugaan mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran kelak terbukti, persoalan itu dapat berimplikasi terhadap mekanisme pemberhentian wakil presiden.

“Artinya, jika ternyata Mas Wapres sejatinya tidak mempunyai pendidikan SMA atau sederajat, maka Mas Wapres akan berhadapan dengan proses peradilan pemakzulan (impeachment) sebagai Wakil Presiden,” kata Denny.

Penjelasan soal Pendidikan Gibran

Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Ade Armando menilai terdapat kekeliruan dalam memahami riwayat pendidikan Gibran.

Baca Juga

Kabar Baik? Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Bongkar Rahasia Besar, Pemakzulan Gibran Bisa Dilakukan Asal Syarat Ini Terpenuhi

Menurut Ade, Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA yang diterbitkan oleh sekolah di Indonesia.

Namun, kondisi tersebut tidak berarti Gibran tidak pernah menempuh pendidikan menengah.

Gibran tercatat bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002-2004.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2004-2007.

Baca Juga

Dituding Ulur Waktu, Roy Suryo Balik Sentil Jokowi: Sejak Awal Dia Yang Bikin Panjang, Terlalu Banyak Bohongnya!

Gibran kemudian melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford pada 2007-2010.

Ade mengatakan persoalan utamanya adalah apakah pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan menengah di Indonesia.

Menurut dia, jawabannya sudah jelas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat keterangan penyetaraan terhadap pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri.

“Faktanya, dia memang tidak memiliki ijazah SMA dari Indonesia tapi itu bukan berarti dia tidak pernah sekolah menengah,” ujar Ade.

Baca Juga

Kisah Masa Kuliah Terkuak? Teman Seangkatan Jokowi di UGM Ungkap ‘Misteri’ Soal Ijazah hingga Skripsi Mesin Ketik!

Ia menilai keputusan pemerintah mengenai penyetaraan tersebut menjadi dasar bahwa riwayat pendidikan Gibran telah diakui secara administratif.

Dengan demikian, menurut Ade, semestinya tidak lagi ada keraguan mengenai jenjang pendidikan menengah yang pernah ditempuh Gibran.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Baca Juga

Geger Dunia Pendidikan! Calon Kadet Asma Wafa Mundur dari Kedokteran Unhan Usai Diminta Lepas Hijab

Sebuah kiriman dibagikan oleh Ade Armando (@adearmando_official)

Polemik mengenai syarat pendidikan itu pun dinilai telah berulang kali muncul meski pemerintah sebelumnya sudah memberikan penjelasan.

Perbedaan pandangan tersebut membuat isu pendidikan Gibran kembali menjadi perdebatan.

Baca Juga

Sontak Bikin Geger! Mahfud MD Bongkar Lagi Kasus Sambo dan Mega Skandal Rp349 Triliun

Di satu sisi, Denny melihat persoalan itu dari perspektif persyaratan konstitusional dan kemungkinan konsekuensi terhadap jabatan wakil presiden.

Di sisi lain, Ade menekankan adanya dokumen penyetaraan pendidikan yang telah diterbitkan pemerintah.

Polemik ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden ditafsirkan serta diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Baca Juga

PANAS! Babak Baru Sengketa Ijazah Gibran: Gugatan Diterima PTUN Jakarta di Tengah Riuh Sayembara Miliaran Rupiah