Rapor Merah Dua Tahun Kabinet! Tiga Menteri Ini Disebut Layak ‘Ditendang’ dari Pemerintahan Presiden Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Aktivis Muhammad Said Didu menilai ada tiga menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya sudah diganti.

Ketiganya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Menurut Said Didu, pergantian ketiga menteri tersebut perlu dipertimbangkan pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto.

Langkah itu dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Menteri ESDM simbol Solo dan sepertinya menyatakan tetap setia pada Solo dalam kasus Gibran ini saya dengar-dengar isunya,” kata Said Didu, dalam podcast Refly Harun Official, Senin (19/10/2026).

Baca Juga

Prediksi Gatot Nurmantyo Terbukti? Jurnalis Senior Bongkar ‘Operasi Garis Dalam’ Prabowo!

Bahlil Disorot soal BBM dan LPG 3 Kg

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belakangan menjadi sorotan publik menyusul polemik ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg) yang dilaporkan langka di sejumlah wilayah Indonesia.

Persoalan tersebut memicu perhatian masyarakat karena BBM dan LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas sehari-hari.

Raja Juli Disorot soal Karhutla

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mendapat sorotan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Said Didu menyinggung persoalan karhutla yang disebut berlangsung selama berbulan-bulan dan menimbulkan dampak asap di berbagai wilayah.

Baca Juga

Terbukti Tak Miliki Ijazah SMA, Prof Ikrar Nusa Bhakti Heran Gibran Masih Nekat Bertahan di Kursi Wapres

Penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Nusron Wahid Dikaitkan dengan Kasus Hukum

Adapun Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut disorot terkait perkara korupsi yang disebut berkaitan dengan lingkungan kementeriannya.

Dalam informasi yang disampaikan, orang kepercayaan Nusron disebut pernah terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Nusron juga disebut telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait persoalan yang berkaitan dengan kementeriannya.

Baca Juga

Lobi-Lobi Tingkat Tinggi! Said Didu Bocorkan Pertemuan Jokowi dan Prabowo Jelang Putusan MK Soal Gibran, Disebut Menunggu 2 Jam

Namun, pemanggilan untuk pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Status hukum dan konteks perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi KPK.

Prabowo Sudah Delapan Kali Reshuffle KabinetSejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan sejumlah perombakan kabinet atau reshuffle.

Dalam data yang disebutkan, jumlah reshuffle tersebut mencapai delapan kali.

Baca Juga

Peta Jalan Hukum dan Politik Senayan: Ini Bedanya Hak Angket DPR dan Pemakzulan dalam Skandal Ijazah Gibran

Survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) merekam tingkat persetujuan publik terhadap keputusan Prabowo merombak kabinet.

Sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju dengan langkah tersebut.

Survei itu dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Baca Juga

Ray Rangkuti Sebut 60 Persen Parpol Siap Gulirkan ‘Hak Angket’ Gibran: Tinggal Tunggu Lampu Hijau Istana!

Daftar Pejabat yang Dilantik pada Reshuffle Terakhir

Berikut daftar pejabat yang disebut dilantik Presiden Prabowo pada perombakan kabinet terakhir:

1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
2. Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.Dr.
3. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.
4. M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
6. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
7. Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Penilaian Said Didu mengenai tiga menteri yang seharusnya diganti tersebut menambah sorotan terhadap kinerja kabinet Prabowo di tengah berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Baca Juga

Merusak Marwah Bangsa, Rizal Fadillah Serang Habis Dinasti Jokowi: Demokrasi Bukan Milik Keluarga!