Rahasia Gelap Kekuasaan Jokowi! Terungkap Alasan Mengapa Partai-Partai Besar, Termasuk Golkar, Begitu Mudah Dikendalikan
DEMOCRAZY News
13 Juli 2026 6:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Jagat media sosial dan panggung politik tanah air kembali diguncang oleh spekulasi tingkat tinggi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini, sebuah testimoni mengejutkan dari mantan perwira intelijen membuka kotak pandora mengenai apa yang disebut-sebut sebagai “desain besar” pelemahan partai politik melalui instrumen penegakan hukum.
Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, secara terbuka menyoroti pernyataan super-pedas yang dilontarkan oleh Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra.
Pernyataan Radjasa tidak main-main: ia membidik mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dengan sebutan yang mengerikan, yakni sebagai “algojo” politik sang mantan presiden.
‘Operasi Sadis’ di Balik Megakorupsi Asabri dan Jiwasraya
Bukan rahasia lagi jika kasus korupsi raksasa PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya telah menyeret banyak nama besar.
Namun, Radjasa melemparkan sudut pandang yang jauh lebih liar dan mencengangkan.
Menurutnya, penanganan kasus-kasus mega-skandal tersebut sengaja didesain bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai alat “penyanderaan politik” yang sangat sistematis.
Target utamanya? Partai Golkar—salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia.
“Ada peran Kejaksaan khususnya Febrie Ardiansyah yang sangat sadis dalam menundukkan atau menyandera Golkar di kasus Asabri dan Jiwasraya,” tulis Henri Subiakto melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, yang dikutip pada Senin (13/7).
Melalui analisis tajamnya, Radjasa membeberkan bagaimana dua tokoh sentral beringin, yakni Airlangga Hartarto (mantan Ketua Umum Golkar) dan Aburizal Bakrie (Ketua Dewan Pembina Golkar), diduga “dipegang ekornya” melalui keterkaitan aliran dana dalam kasus tersebut.
“Karena yang menggunakan dana Asabri adalah Airlangga Ketua Golkar, kemudian di Jiwasraya yang menggunakan dana Jiwasraya adalah Bakrie (Aburizal Bakrie), pembina. Di situlah dia (Febrie) memainkan upaya ‘penegakan hukum’,” ungkap Radjasa secara blak-blakan dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn.
Strategi ‘Gantung Tebe’: Dibiarkan Bebas, Asal Tunduk
Menariknya, analisis ini mengungkap bahwa alih-alih menjebloskan para tokoh kakap tersebut ke dalam jeruji besi, proses hukum justru sengaja dibuat menggantung.
Pola ini dinilai sebagai strategi “sandera politik” yang sempurna.
Kedua tokoh tersebut tidak benar-benar dikorbankan, melainkan dibiarkan berada di bawah bayang-bayang ancaman hukum agar tetap patuh di bawah kendali kekuasaan.
Dampaknya luar biasa. Menurut Henri Subiakto, argumen dari mantan intelijen ini sangat masuk akal dan sekaligus menjawab teka-teki besar yang selama ini membingungkan publik: Mengapa Jokowi bisa memiliki cengkeraman yang begitu kuat dan mutlak atas partai-partai politik besar di Indonesia?
“Argumentasi Pak Kolonel mantan intelijen ini masih cukup rasional untuk memahami sebagian peta politik, kenapa Jokowi begitu kuat menguasai partai-partai besar,” imbuh Henri dengan nada menyindir.
Tujuan akhir dari operasi senyap ini disinyalir amat pragmatis.
Golkar diduga kuat dipersiapkan untuk menjadi “kendaraan politik” cadangan bagi Jokowi—baik untuk memuluskan wacana tiga periode yang sempat berembus kencang kala itu, maupun sebagai benteng perlindungan politik (backup) pasca-lengser dari kursi RI-1.
Habis Manis Sepah Dibuang: Nasib Sang ‘Algojo’ di Era Baru
Namun, politik adalah panggung yang cair sekaligus kejam. Babak baru kini dimulai.
Henri Subiakto mengendus adanya keretakan dan pergeseran episentrum kekuatan.
Ironisnya, Febrie Adriansyah yang dulunya disebut-sebut sebagai eksekutor tangguh, kini justru terdepak dari posisinya.
Mengapa sang “algojo” disingkirkan? Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa loyalitas Febrie kini telah bergeser ke arah penguasa baru, bukan lagi tunduk pada titah lama sang mantan presiden.
“Apa demikian? Kita tunggu dan lihat perkembangan politik yang semakin terbuka di depan kita,” tandas Henri mengakhiri cuitannya, menyisakan misteri besar bagi publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung maupun lingkaran dekat Joko Widodo belum memberikan respons resmi terkait tudingan serius ini.
Satu hal yang pasti: tirai drama politik dan hukum di Indonesia baru saja disingkap sebagian, dan pertarungan di balik layar tampaknya akan semakin memanas.
Artikel terkait lainnya
