DEMOCRAZY.ID — Gelagat dan gestur tubuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi bahan santapan empuk para pengamat dan pegiat media sosial.
Kali ini, sorotan tajam tertuju pada raut wajah Gibran yang terlihat murung saat duduk sejajar dengan jajaran Menteri Koordinator dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Terlebih lagi, dalam tata letak meja sidang tersebut, posisi duduk Gibran terpantau sudah tidak lagi berada tepat di samping Presiden Prabowo Subianto.
Pemandangan ganjil ini langsung memantik reaksi pedas dari pegiat media sosial Chusnul Chotimah.
Melalui akun X pribadinya, Chusnul blak-blakan menuding situasi tersebut sebagai buah bitter dari praktik politik dinasti yang dipaksakan demi melanggengkan kekuasaan sang ayah, yang pada akhirnya menjadikan sang anak sebagai tumbal psikologis di panggung kekuasaan.
“Begini akibat anak dipaksakan, bapak yang gila kekuasaan, anak yang jadi korban,” tulis Chusnul, dikutip Kamis (23/7/2026).
Begini akibat anak dipaksakan, bapak yg gila kekuasaan, anak yg jadi korban.
Sorotan Sidang Kabinet Paripurna: Berwajah Murung, Posisi Duduk Wapres Gibran Tak Lagi di Samping Presiden Prabowohttps://t.co/HNrsBeCuGq https://t.co/RvZsXVJtMh pic.twitter.com/e2qOhrBEJi
— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) July 21, 2026
Pergeseran posisi tempat duduk itu sontak memicu bola liar di ruang publik.
Spekulasi paling ekstrem bahkan menyebut bahwa orang nomor dua di Indonesia tersebut seolah-olah telah “diturunkan pangkatnya” secara de facto, hingga posisinya dipandang setara dengan para menteri koordinator belaka.
Menanggapi liar dan masifnya narasi miring tersebut, jurnalis senior Hersubeno Arief ikut angkat bicara melalui kanal YouTube Hersubeno Point.
Kendati mengakui bahwa dinamika visual di meja kabinet memicu tanda tanya besar, Hersu mengingatkan publik agar tetap merujuk pada koridor konstitusi yang berlaku.
“Narasinya berubah menjadi liar. Ada yang menyebut Gibran diam-diam pangkatnya itu sudah diturunkan, atau posisinya itu sekarang hanya sekelas Menko dan tidak lagi berperan sebagai Wakil Presiden,” ujar Hersu.
Namun, ia menegaskan secara tegas bahwa secara hierarki tata negara, posisi seorang Wakil Presiden mustahil disetarakan dengan Menko, mengingat mandat konstitusionalnya jelas sebagai pemegang hak suksesi darurat apabila kepala negara berhalangan tetap.
“Padahal kan Wakil Presiden ini, bagaimanapun juga, kelasnya pasti di atas para Menko karena dia kan setiap saat akan bisa menggantikan posisi Presiden,” jelasnya.
Meredam gaduh spekulasi yang kadung merembes ke mana-mana, pihak Istana akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi resmi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perubahan tata letak tempat duduk dalam sidang paripurna tersebut sama sekali tidak menyiratkan adanya sinyal keretakan politik di internal pemerintahan.
Menurut Prasetyo, perombakan formasi meja sidang murni didasarkan pada pertimbangan teknis operasional semata demi kelancaran koordinasi kementerian.
“Kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah bapak presiden berada di tengah-tengah. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari bapak wakil presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” elak Prasetyo.
Meski Istana berupaya meredam isu lewat dalih “kebutuhan teknis”, bahasa tubuh dan pergeseran simbolis di lingkaran inti kekuasaan telanjur dibaca publik sebagai sinyal rapuhnya harmoni di pucuk pimpinan nasional.