Prabowo Diberi Peringatan Keras: 3 Masalah Ini Bisa Bikin ‘Lengser’ di Tengah Jalan!

DEMOCRAZY.ID — Peringatan bernada ancaman serius dilemparkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar tidak bernasib tragis di tengah jalan.

Ia memetakan tiga lubang jarum mematikan yang berpotensi merubuhkan fondasi kekuasaan jika tidak segera diantisipasi dengan langkah konkret.

Tiga Alarm Rezim: Dari Hantu Krisis 1998 hingga Skandal Istana

Dalam analisisnya, Denny menggarisbawahi bahwa kejatuhan sebuah pemerintahan tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan akumulasi dari persoalan struktural dan moral yang gagal diselesaikan.

Faktor pertama yang disorot adalah ancaman krisis ekonomi, sebuah momok klasik yang terbukti ampuh meruntuhkan kedigdayaan rezim Orde Baru pada 1998 silam.

“Jadi, saya mengatakan ada tiga hal yang bisa menyebabkan satu rezim itu tumbang. Kalau krisis ekonomi kita udah sama-sama paham lah. Contoh nyatanya 98, krisis moneter,” kata Denny, Rabu (5/8/2026).

Faktor kedua berkaitan erat dengan borok birokrasi dan kekuasaan, yakni skandal publik berupa korupsi.

Bagi Denny, praktik culas tersebut tetap menjadi hantu paling merusak yang menggerus legitimasi moral penguasa di mata rakyat.

“Skandal publik yang paling mengganggu menurut saya pasti korupsi. Akar masalah kita masih sama di situ,” tegasnya.

Sementara faktor ketiga menyentuh wilayah yang lebih sensitif, yakni skandal pribadi.

Meskipun batasan privasi harus dihormati, ia mengingatkan bahwa perlindungan tersebut serta-merta gugur manakala perilaku personal menyerempet pelanggaran hukum, konflik kepentingan, hingga pembohongan publik.

Mengungkit Isu Amien Rais dan Tuntutan Klarifikasi Istana

Dalam konteks skandal pribadi ini, Denny turut menyeret memori publik pada lontaran kontroversial politikus senior Amien Rais yang sempat membongkar dugaan persoalan privat di lingkaran terdekat istana—yang menyeret nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Presiden Prabowo.

Merujuk pada klasifikasi teoritis karya John B. Thompson dalam Political Scandal Power and Visibility in the Media Age, ia membedah bahwa skandal publik umumnya terbagi atas tiga ranah: asusila, keuangan, dan kekuasaan.

Oleh karena itu, isu sensitif yang dilemparkan ke ruang publik tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kejelasan.

“Ruang pribadi memang patut dihormati. Namun perlindungan privasi berhenti ketika perbuatan pribadi menyentuh pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, hingga kebohongan kepada publik,” terangnya.

“Dalam konteks itu, unggahan Bapak Amien Rais yang melontarkan dugaan adanya skandal privat di lingkaran istana seharusnya dijawab secara serius dan berbasis fakta,” tambahnya.

Meski demikian, ia menegaskan posisinya bukan untuk memvonis kebenaran tudingan tersebut, melainkan menuntut transparansi agar tidak menjadi duri dalam sekam bagi stabilitas istana.

“Nah, sama sekali saya tidak menyatakan dugaan tersebut pasti benar dan berdasar, justru karena tuduhannya serius, ia tidak boleh dibiarkan menggantung,” tegasnya.

Menutup pandangannya, Denny mendesak agar istana tidak merespons berbagai alarm bahaya tersebut sekadar lewat retorika pidato politik semata, melainkan tindakan nyata berupa kebijakan ekonomi yang kredibel, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, serta keterbukaan moral yang paripurna.

Artikel terkait lainnya