DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menyita perhatian publik.
Di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, program tersebut tetap dipertahankan pemerintah.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, melihat keberadaan MBG bukan hanya berkaitan dengan kebijakan sosial pemerintah.
Menurut dia, secara politik, program tersebut sudah sangat melekat dengan sosok Prabowo.
Henri mengatakan, kuatnya keterkaitan MBG dengan Presiden membuat setiap perkembangan program tersebut berpotensi ikut memengaruhi citra politik Prabowo.
Ia menilai keberlanjutan MBG sangat bergantung pada keputusan dan kehendak Presiden.
“Secara politik, MBG itu identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Terus dan tidaknya program MBG ini tergantung kehendak, kemauan dan pikiran Prabowo,” ujar Henri, dikutip fajar.co.id, Jumat (11/9/2026).
Henri kemudian menjelaskan bahwa bukan hanya keberlanjutan program yang akan dikaitkan dengan Presiden.
Kualitas pelaksanaannya pun, menurut dia, berpotensi menjadi cerminan dari kebijakan yang diambil Prabowo.
“Begitu pula baik buruknya kualitas MBG secara keseluruhan juga identik dengan kualitas pengambilan keputusan Prabowo,” tukasnya.
Menurut Henri, cakupan MBG yang sangat luas membuat pengawasan terhadap program tersebut menjadi tantangan besar.
Ia menyentil banyaknya titik pelaksanaan di berbagai wilayah yang menurutnya dapat menjadi celah munculnya persoalan.
“Operasional MBG yang sangat luas dengan potensi ribuan titik kelemahan yang terbentang di seluruh Indonesia menjadi resiko politik yang sangat berbahaya bagi nama baik dan reputasi Presiden Prabowo,” ucap dia.
Persoalan tersebut, lanjut Henri, semakin kompleks karena MBG melibatkan banyak orang dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda.
” Mengendalikan kualitas MBG yang begitu luas, dengan melibatkan begitu banyak orang dengan berbagai macam kualitas di berbagai daerah membuka peluang Prabowo jadi sasaran tembak secara politik,” jelasnya.
Henri kemudian memberikan gambaran mengenai risiko yang dapat muncul dari tingkat pelaksanaan program.
Menurutnya, kesalahan yang terjadi di satu titik pelayanan saja bisa berkembang menjadi persoalan yang berdampak terhadap nama baik Presiden.
“Ibaratnya Kalau ada SPPG teledor atau tidak hati hati dalam menyediakan MBG maka resikonya adalah nama baik Prabowo,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak lain memanfaatkan kelemahan dalam sistem pelaksanaan MBG untuk memperoleh keuntungan.
“Belum lagi jika ada pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan dari kerentanan sistem MBG, lagi lagi resikonya adalah kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Prabowo,” kata Henri.
Sorotan berikutnya diarahkan Henri pada kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.
Ia menekankan bahwa berulangnya kejadian tersebut menunjukkan bahwa program dengan cakupan nasional memiliki tingkat kerawanan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Dengan banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah yang terus saja terjadi dan menelan banyak korban adalah sebuah fakta bahwa MBG itu penuh resiko dan sangat terbuka dari sabotase maupun kesalahan karena keteledoran para petugasnya,” imbuhnya.
Henri juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah dapat memastikan seluruh pekerja yang terlibat dalam penyediaan MBG menjalankan tugas secara hati-hati.
Pertanyaan itu muncul karena program tersebut melibatkan banyak SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Persoalannya, percayakah kita pada semua karyawan SPPG di seluruh Indonesia tidak akan teledor dan tidak akan berbuat kesalahan hingga memunculkan produk MBG yang rendah kualitasnya atau bahkan beracun dan berbahaya?,” timpalnya.
Tidak hanya persoalan teknis, Henri turut mengaitkan kerentanan MBG dengan dinamika politik.
Ia mengingatkan bahwa persaingan politik dapat berlangsung keras dan tidak selalu terbebas dari upaya untuk menjatuhkan lawan.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan program tersebut dimanfaatkan sebagai celah untuk menyerang Presiden secara politik.
“Percayakah kita bahwa saat aktivitas politik itu sering diwarnai perebutan kekuasaan secara sadis, hitam dan kejam,” jelasnya.
Henri melanjutkan pandangannya dengan menyinggung kemungkinan sabotase yang menurutnya dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Tidak mungkin ada upaya kesengajaan, sabotase untuk menghancurkan Prabowo lewat kasus kasus keracunan MBG yang akibatnya nampak dramatis hingga mengikis kepercayaan publik padanya?,” cetusnya.
Atas berbagai risiko tersebut, Henri menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo.
Ia meminta kepala negara mempertimbangkan posisi MBG sebagai salah satu kebijakan yang memiliki potensi risiko politik.
Henri menilai kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang reputasi pemerintah.
“Please pak Prabowo, sadarlah, bahwa MBG itu adalah titik lemah, yang memungkinkan musuh atau siapapun dengan mudah merusak reputasi hingga legitimasi anda,” bebernya.
Meski demikian, Henri menegaskan bahwa program tersebut bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo.
Namun, ia melihat MBG memiliki tingkat keterbukaan risiko yang cukup besar karena pelaksanaannya berlangsung secara luas dan melibatkan banyak pihak.
“MBG memang tidak satu satunya masalah, namun itu merupakan salah satu sebab yang paling terbuka,” sesalnya.
Lebih jauh, Henri kembali mengingatkan Presiden agar tidak hanya melihat MBG dari sisi keberhasilan program, tetapi juga memperhitungkan konsekuensi politik yang mungkin muncul.
Henri bilang, semakin kuat pemerintah mempertahankan dan membanggakan program tersebut, semakin besar pula risiko politik yang harus dihadapi apabila muncul persoalan di lapangan.
“Dimana semakin gigih anda membenarkan dan membanggakan MBG, maka bisa membuat semakin rawan posisi politik pak Prabowo sebagai Presiden dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini dan ke depan,” kuncinya.