Gawat! Omongan Guru Besar IPDN Ini Bikin Publik Cemas: ‘Pemerintahan Prabowo Menuju Jurang Kegagalan’

DEMOCRAZY.ID – Dinamika kritik terhadap arah kebijakan dan tata kelola negara kembali mencuat setelah para pakar dan akademisi senior memberikan pandangan kritis mengenai efektivitas serta pola kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Para pengamat menilai bahwa evaluasi mendalam serta keterbukaan terhadap koreksi eksternal menjadi elemen krusial untuk mencegah berlanjutnya berbagai persoalan struktural dalam roda pemerintahan.

Pandangan Pakar Mengenai Potensi Evaluasi Tata Kelola

Perhatian publik tertuju pada analisis yang disampaikan oleh Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid, yang menyoroti perlunya perbaikan mendasar terhadap pola kepemimpinan yang sedang berjalan.

Berdasarkan pengamatannya sebagai akademisi di bidang politik dan pemerintahan, ia menilai bahwa arah kebijakan saat ini memerlukan koreksi cepat agar tidak berdampak buruk pada pencapaian target jangka panjang negara.

“Saya ini kan ahli pemerintahan, ahli politik. Sama dengan kalau ahli sepak bola melihat pertandingan bola. Tidak perlu menunggu sampai babak kedua selesai baru dia tahu siapa menang,” ujar Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga

Berikan Dukungan! Amien Rais Puji Langkah PDIP ‘Kritisi’ Jokowi Terkait Polemik Ijazah

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proyeksi terhadap jalannya pemerintahan dapat dibaca melalui pola-pola penanganan masalah yang konsisten diterapkan oleh para pemegang kekuasaan.

“Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai lima tahun sudah pasti gagal. Sekarangnya sudah gagal. Jadi kalau tidak dikoreksi akan gagal terus sampai di ujung,” katanya.

Tantangan Menerima Kritik dan Kebutuhan Koreksi Diri

Dalam pandangannya, hambatan terbesar dalam memperbaiki sistem birokrasi dan kebijakan sering kali datang dari keengganan pihak eksekutif untuk menerima masukan yang konstruktif dari luar lingkaran kekuasaan.

Ryaas Rasyid menilai bahwa proses koreksi tidak akan berjalan mulus apabila pemerintah masih menunjukkan sikap tertutup terhadap kritik publik maupun evaluasi akademis.

Baca Juga

Polemik Ijazah Picu Pemborosan Negara, Kubu Roy Suryo: Gara-Gara Jokowi Yang Melodramatik!

“Dikoreksi ini tidak gampang karena pihak yang bersangkutan itu termasuk sulit untuk menerima kritik apalagi koreksi,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa inisiatif perubahan harus lahir dari kesadaran internal penyelenggara negara itu sendiri, di mana Presiden beserta jajarannya dituntut untuk proaktif membenahi strategi pengelolaan negara sebelum masalah yang ada semakin sulit dikendalikan.

“Makanya harus dikoreksi. Dan mungkin lagi ditolong, dia harus menolong dirinya sendiri,” tegasnya.

Urgensi Menjaga Stabilitas dan Kinerja Pemerintahan

Kritik tajam yang dilayangkan oleh kalangan akademisi ini pada dasarnya menekankan pentingnya responsibilitas politik dari para pengambil kebijakan.

Baca Juga

VIRAL! Maba Unpad ‘Disemprot’ Dedi Mulyadi: Kenapa Kamu Dilahirkan dari Bapak Tak Bertanggung Jawab?

Pemerintah diimbau untuk tidak mengabaikan berbagai catatan kritis yang disampaikan oleh para ahli, mengingat stabilitas nasional serta kepercayaan publik sangat bergantung pada seberapa transparan dan terbuka para pemimpin dalam menerima evaluasi.

Dengan menjadikan kritik sebagai instrumen perbaikan kinerja, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga marwah konstitusi di tengah berbagai tantangan zaman yang kian kompleks.

[FULL VIDEO]

Baca Juga

Skenario Cadangan Politik! Begini Kalkulasi ‘Plan B’ Jokowi Jika Gibran Tak Lagi Dampingi Prabowo