

DEMOCRAZY.ID — Peta persaingan politik nasional menjelang kontestasi pemilihan presiden mendadak diwarnai kejutan besar.
Melejitnya tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sukses menyalip elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden petahana Prabowo Subianto dalam sejumlah lembaga survei terkemuka, langsung memantik spekulasi liar di ruang publik.
Temuan dari dua lembaga riset independen secara mengejutkan menempatkan posisi Dedi Mulyadi di puncak bursa aspirasi publik:
Menanggapi fenomena politik yang cukup mencengangkan ini, Pengamat Politik Tony Rosyid mengajak publik untuk tidak sekadar melihat angka-angka permukaan, melainkan membaca skenario strategis yang tengah dimainkan di balik layar.
Terlebih lagi, status Dedi Mulyadi yang hingga kini masih tercatat sebagai kader Partai Gerindra memunculkan tanda tanya besar mengenai arah angin politik sang kepala daerah.
“Pertanyaan di atas penting diajukan untuk membaca skenario apa yang sedang dimainkan dan ke mana arah serta targetnya. Pertanyaan ini merupakan upaya menelusuri strategi politik yang sedang digodok di panggung belakang,” ujar Tony.
Ia tidak menampik bahwa melejitnya dukungan terhadap Dedi Mulyadi turut diiringi oleh desas-desus mengenai hubungan internal yang mulai merenggang dengan para elite petinggi di lingkaran Partai Gerindra.
Spekulasi ini kian kompleks tatkala dikaitkan dengan potensi manuver perpindahan kubu, termasuk rumor kedekatan sejumlah jejaring kekuasaan dengan poros partai lain seperti Partai Golkar di bawah komando Bahlil Lahadalia.
“Kedua survei menunjukkan bahwa elektabilitas dia berada di posisi teratas. Kinerja Dedi Mulyadi seorang diri? Atau ada tokoh besar yang sedang memainkannya? Rumornya Dedi Mulyadi mulai berseteru dengan elite di Gerindra,” tambahnya.
Kendati hasil survei masih bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada konstelasi situasi ke depan, para pengamat sepakat bahwa tren pergerakan angka ini berpotensi merombak total formasi dukungan elite dan peta koalisi partai politik nasional jika terus berlanjut.
Apakah moncernya elektabilitas ini murni refleksi kepuasan publik terhadap kepemimpinan daerah atau bagian dari desain pergeseran kekuatan politik jangka panjang?