Bisakah Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran Meski Satu Partai dengan Prabowo? Begini Aturannya!

DEMOCRAZY.ID – Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad masuk dalam daftar delapan tokoh potensial pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Kemunculan nama Dasco memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kader Partai Gerindra untuk mendampinginya di pemerintahan.

Pasalnya, Dasco merupakan politikus Gerindra, partai yang juga dipimpin Prabowo.

Namun, aturan ketatanegaraan tidak secara tegas melarang Presiden dan Wapres berasal dari partai politik yang sama.

Nama Dasco disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai salah satu dari delapan tokoh yang dapat menjadi bahan pertimbangan Prabowo.

Selain Dasco, terdapat Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Doli menilai para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.

Meski demikian, daftar tersebut merupakan pandangan Doli, bukan pencalonan resmi dari masing-masing partai.

Secara konstitusional, mekanisme penggantian Wapres yang mengundurkan diri berbeda dengan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut diperinci dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Presiden mengajukan dua calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Sementara itu, dalam mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyebut pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari partai berbeda.

Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur persyaratan individu calon tanpa mensyaratkan perbedaan keanggotaan partai.

Meski demikian, mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong tetap mengacu pada ketentuan khusus Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan calon pengganti Gibran harus memperhatikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, tetapi prosesnya tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam UU MD3.

Ia juga menegaskan tidak ada persoalan apabila Prabowo mengajukan kader Gerindra karena partai tersebut merupakan salah satu pengusung utama dalam koalisi sebelumnya.

Pandangan berbeda mengenai tafsir ketentuan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai UUD 1945 tidak mensyaratkan calon pengganti Wapres harus berasal dari partai pengusung pasangan presiden sebelumnya.

Menurut Jimly, Pasal 8 Ayat (2) hanya menyebut dua calon yang diusulkan Presiden tanpa mencantumkan ketentuan mengenai asal partai.

Ia juga menyoroti perbedaan antara pengisian satu jabatan Wapres yang kosong dan kondisi ketika jabatan Presiden serta Wapres kosong secara bersamaan.

Dari sisi politik, Dasco sebelumnya pernah membantah kabar yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran sebagai Wapres.

Pada 4 November 2026, ia menyebut informasi tersebut sebagai kabar bohong melalui akun media sosialnya.

Namun, namanya kemudian kembali disebut Doli dalam daftar delapan tokoh potensial pada 14 November 2026.

Penyebutan tersebut tidak serta-merta menunjukkan Dasco telah menerima pencalonan atau mengubah sikapnya mengenai isu tersebut.

Dengan demikian, kesamaan partai antara Prabowo dan Dasco bukan larangan otomatis untuk pengisian jabatan Wapres.

Gerindra merupakan bagian dari partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, sehingga menurut penjelasan Yusril, kader partai tersebut dapat dipertimbangkan.

Namun, Dasco belum menjadi calon resmi pengganti Gibran.

Keputusan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Prabowo, sedangkan pemilihan satu Wapres baru menjadi kewenangan MPR.

Artikel terkait lainnya