Lampaui Ketentuan Aturan UU Pemilu, Ketua MPR Ungkap Ada ‘Dua Poin’ Tambahan Syarat Pengganti Gibran

DEMOCRAZY.ID — Pimpinan MPR RI menegaskan bahwa proses pengisian kursi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka akan melalui tahapan verifikasi berkas yang sangat ketat.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya wajib melampirkan total 22 persyaratan bagi dua nama kandidat yang diusulkan ke parlemen.

Jumlah tersebut melampaui ketentuan baku dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat 20 syarat utama.

Dua poin tambahan yang menyertai pengusulan tersebut diduga mencakup kelengkapan dokumen administratif tambahan atau instrumen pendukung khusus yang disesuaikan dengan mekanisme transisi kekosongan jabatan di tingkat parlemen.

Berikut rincian lengkap 20 syarat normatif pencalonan wakil presiden berdasarkan UU Pemilu:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

  3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden merupakan Warga Negara Indonesia.

  4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

  5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

  6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

  8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

  9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

  10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

  11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

  12. Terdaftar sebagai pemilih.

  13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

  14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

  15. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

  16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

  17. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

  18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

  19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

  20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Mekanisme Verifikasi Parlemen

Guna menguji validitas seluruh persyaratan—termasuk pemeriksaan rekam jejak kesehatan jasmani-rohani hingga keabsahan dokumen ijazah para kandidat—pimpinan MPR telah menugaskan Tim Verifikasi khusus yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat.

Seluruh instrumen administratif tersebut disiapkan agar Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden dapat berjalan akuntabel sesuai koridor konstitusi.

Artikel terkait lainnya