DEMOCRAZY.ID – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri masih menyelidiki pelaporan kasus penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa kasus yang dilaporkan pada 7 Oktober lalu masih dalam tahap penyelidikan.
Susatyo juga mengatakan bahwa sejumlah saksi telah diperiksa dalam perkara suket Gibran.
“Masih penyelidikan dan sudah klarifikasi para saksi terkait,” kata Susatyo saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menambahkan, bahwa pihaknya masih memerlukan saksi tambahan sebelum menentukan tahap penyidikan.
Sejauh ini, kata Susatyo, saksi dari pelapor telah diperiksa sejak pelaporan perkara suket sebulan lalu.
“Ada dari saksi pelapor dan beberapa ahli telah diklarifikasi,” ungkap Susatyo.
Meski begitu, Susatyo enggan menanggapi soal kemungkinan Gibran diperiksa dalam perkara ini.
Ia hanya memastikan pelaporan itu masih bergulir di Bareskrim dan pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan.
“Nanti kami update lagi, sementara masih pengumpulan bahan keterangan saksi dan lampiran bukti-bukti yang dikirim pelapor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa (yang mencakup Aliansi Rakyat Menggugat dan Jawara Bela Umat/Pejabat).
Dalam perkara ini, Ahmad Khozinudin bertindak sebagai kuasa hukum pelapor yakni D.
Samsudin alias Ustaz Raja dari Aliansi Rakyat Menggugat dan Ustaz Riyadi dari Jawara Bela Umat/Pejabat.
Laporan dilayangkan ke Bareskrim Polri dengan status Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Rabu (7/10/2026) lalu, sehari setelah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan.
Objek dalam laporan ini adalah surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) saat itu.
Advokat Ahmad Khozinudin membeberkan alasan melaporkan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) pendidikan sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024.
Bareskrim menerima laporan Khozinudin sebagai aduan masyarakat (dumas) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah laporan resmi.
Pelapor mempersoalkan Suket nomor 9149 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Ketua Tim Advokasi Penegak Etika Moral ini, alasan pihaknya melaporkan anak Joko Widodo itu didasari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
“Objek yang dilaporkan Suket, pasal yang dilaporkan 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan Suket tadi yakni Gibran,” kata Khozinudin di Bareskrim Polri, Rabu (7/10/2026).
Ahmad menambahkan, meskipun MK tidak menerima permohonan atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), namun dalam pertimbangan hukumnya, putusan ini mengonfirmasi beberapa hal.
Di antaranya yaitu tak ditemukannya ijazah SLTA atau sederajat sebagaimana syarat minimal pendidikan bagi calon wakil presiden.
“Pertama, MK telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA. Bahkan bukan hanya ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah SMK, tidak pula memiliki ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan,” ujarnya.
Adapun satu-satunya syarat yang diajukan Gibran kata Khozinudin yakni Suket dengan nomor 9149 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Dan suket inilah yang kemudian dianggap sebagai standar penyetaraan pendidikan Gibran yang dianggap setara dengan pendidikan SMA,” ujarnya.
Ahmad Khozinudin berkeyakinan bahwa Gibran tidak memiliki salah satu di antara tiga objek yang disetarakan yakni sertifikat kelulusan dari luar negeri, ijazah dari luar negeri dan tidak memiliki diploma dari luar negeri.
“Satu-satunya yang dijadikan sandaran adalah Grade 12 dari Insearch UTS Sydney, Australia yang seolah-olah itu sudah menjadi setara atau sederajat dengan pendidikan SMA di Indonesia,” ujarnya.
Dalam laporannya, Khozinudin yakin jika bukti yang ia lampirkan ke Bareskrim sesuai dengan putusan MK yang menguatkan jika Gibran tak memiliki ijazah SMA.
“MK ini bahkan menegaskan Gibran ini tidak pernah menyetorkan syarat-syarat itu. Dan dalam hal yang lain, MK itu telah melakukan dua hal sekaligus dan ini menjadi sempurna keterangan MK untuk kami jadikan pertimbangan untuk membuat laporan polisi,” lanjutnya.
Khozinudin mengaku, saat dirinya menghadap penyidik, Bareskrim menerima putusan MK terkait PHPU itu menjadi dasar pelaporan.
Ia juga memastikan jika Bareskrim menyatakan dumas akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan.
Mantan kuasa hukum Roy Suryo ini juga memastikan tak ada pandangan yang berbeda soal dumas maupun laporan polisi (LP).
“Dan kepolisian tadi memberikan perspektif bahwa Dumas itu juga tidak berbeda dengan LP,” katanya.