Politikus PDIP Sentil Hasil Sadapan Prabowo Dicetak dan Dikirim ke Solo, Singgung ‘Kurir Boyolali’

DEMOCRAZY.ID – Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli menyentil soal hasil penyadapan Listyo Sigit Prabowo yang dicetak, kemudian dikirim ke Solo menggunakan ‘kurir Boyolali’.

Menurutnya, ini bukan lagi cerita spionase kelas teri.

Dia mengutip pernyataan Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas, mantan Seskab, sekaligus ahli geopolitik dan pertahanan, yang membongkar cara kerja operasi senyap penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil sadapan tidak dikirim lewat WhatsApp atau aplikasi terenkripsi. Datanya diunduh dari server “Lawful Interception Management System” (LIMS) memakai USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik. Setelah itu, dokumennya dibawa kurir dari Jakarta ke kota lain,” kata Guntur Romli, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan alasan prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang begitu rumit.

Pasalnya, server LIMS merekam setiap jejak aktivitas.

Jejak digital bisa dilacak, sedangkan kertas yang dibawa tangan manusia jauh lebih sulit dilacak.

Ini merupakan cara kerja orang yang sadar sedang melakukan kejahatan besar dan tahu persis apa yang harus disembunyikan.

Lalu, ke mana kertas-kertas itu dibawa?

Andi Widjajanto menyebut BIN dan Bareskrim diyakini sudah mengantongi identitas dalang utama di atas Listyo Sigit, yang terlacak melalui jalur distribusi dokumen tersebut.

Tak hanya itu, politikus senior Akbar Faizal juga ikut menyindir melalui media sosial.

“Selamat pagi Kurir Boyolali. Apa kabarmu?”

Boyolali, kota kecil yang hanya sepelemparan batu dari Solo.

Guntur kemudian mengingatkan pernyataan eks Menko Polhukam Prof.

Mahfud MD yang menyebut produk final sadapan tersebut sampai ke Solo.

Menurut Guntur, saat ini potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu: dicetak di Jakarta, dibawa kurir, lalu tiba di kota yang sudah diduga.

“Kalau BIN dan Bareskrim sudah tahu, tunggu apa lagi? Panggil kurirnya, sita dokumennya, dan ikuti alamat tujuannya. Rakyat berhak tahu siapa yang setiap pagi membaca rahasia Presiden sambil ngopi di rumahnya,” tuturnya.

“Jangan sampai kurirnya ditangkap, tapi penerimanya tetap tersenyum tipis,” tandas mantan kader PSI ini.

Hasil Sadap Presiden Dicetak Lalu ‘Dibawa Kurir’ dari Jakarta ke Kota X dan Y, Dalang di Atas Listyo Sigit Sudah Dikantongi BIN!

Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri diyakini telah mengantongi identitas dalang utama beserta jejaring di atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Identitas tersebut dipastikan terlacak melalui alur distribusi dokumen fisik hasil sadapan yang dikirim via kurir dari Jakarta ke kota lain.

Pengamat Pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, membeberkan taktik operasi senyap ini.

Para pelaku sengaja menghindari aplikasi pesan terenkripsi maupun ruang digital guna memutus jejak elektronik.

Sebagai gantinya, data yang disedot dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik (print out).

Pemindahan secara manual ini terpaksa dilakukan mengingat teknologi LIMS selalu merekam jejak aktivitas (log) secara mutlak pada server.

“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi, Selasa (17/11/2026).

Terkait pelaksanaan operasi, Andi memastikan penyadapan di lingkungan Istana ini merupakan praktik nyata deep state (negara dalam negara).

Mantan Sekretaris Kabinet tersebut menegaskan, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak pernah memiliki wewenang maupun perangkat penyadapan.

Menurutnya, infrastruktur intelijen yang digunakan dalam kasus ini murni dibawa secara ilegal oleh Listyo Sigit dari jabatannya terdahulu di kepolisian.

“Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya,” jelas Andi.

Kendati struktur jejaring diyakini telah terpetakan utuh oleh otoritas keamanan, kepolisian saat ini sengaja menahan laju penanganan kasus.

Merespons langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menghentikan penyidikan di level Listyo Sigit sebagai penerima akhir tunggal, Andi menilai pemerintah sedang menarik “rem darurat”.

Langkah deeskalasi (penurunan eskalasi) tersebut diambil bukan karena aparat penegak hukum gagal membongkar dalang utama, melainkan didasari pertimbangan krusial terkait stabilitas politik dan ekonomi nasional.

“Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan,” tegas Andi.

Artikel terkait lainnya