Sindiran Menohok Publik: Gibran Jadi Wapres Padahal Ijazah Setara Bimbel, Guru untuk Masuk Dapodik Saja Minimal S1!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Reza Sudrajat mengomentari dugaan ijazah terakhir Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diduga setara bimbingan belajar (bimbel).

Padahal, guru untuk terdaftar pada sistem datata pokok pendidikan (dapodik) minimal sarjana.

“Guru untuk bisa terdata di dapodik atau EMIS aja selain minimal harus S1, juga harus melampirkan ijazah dari SD sampe lulus kuliah,” kata Reza dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (26/9/2026).

Karenanya, dia menilai tak adil ketika ijazah terakhir untuk sosok seperti Gibran hanya setara bimbel.

“Sementara ijazah Wapres yang disinyalir setara ijazah bimbel, saya rasa kurang adil,” ucap Reca.

Baca Juga

Ulama Bilang Jokowi Tak Akan Berani Datang ke Sidang Roy Suryo: Keimanan Saya Mengatakan Ijazah Itu Palsu!

Di sisi lain, Reza menyoal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih besar dari anggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

“Apalagi ditengah terpangkasnya anggaran pendidikan. Biaya Pemilu sama MBG gedean biaya MBG kok, Pemilu sekitar 71 Triliun. MBG 240 Triliun,” pungkasnya.

Permohonan Diskualifikasi Gibran

Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan permohonan diskualifikasi Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait pencalonannya sebagai wakil presiden pada 2024.

Baca Juga

Peringatan Keras dari Mantan Panglima TNI: Prabowo Disebut dalam ‘Bahaya Besar’, Diminta Waspada Tingkat Tinggi!

Pemohon tersebut Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, pakar hukum tata negara Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mereka mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi setiap calon, termasuk calon wakil presiden.

Syarat tersebut disebut sebagai bagian dari ketentuan pencalonan yang harus dipenuhi sejak awal.

Baca Juga

Isu Keretakan di Lingkaran Pemerintahan Memanas: Gibran Jarang Diajak Rapat Kabinet, Diisukan Mau Diselesaikan Bareng Menteri Titipan Jokowi!

Para Pemohon berpendapat, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, persoalannya bukan sekadar menyangkut kelengkapan administrasi pencalonan.

Mereka bahkan mendalilkan kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap keabsahan pencalonan hingga penetapan hasil pemilu.

“Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif,” kata kuasa hukum para Pemohon, Bambang Widjojanto, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Tim Hukum Militan Gerakan Bersama Rakyat (Militan Gibran 08 Nusantara) selaku Pihak Terkait.

Baca Juga

Jejak Digital Kembali Diungkit Publik! Pengakuan Lama Jokowi Soal Istri Tak Lulus Kuliah Bikin Gelar Akademik Iriana Mendadak Disorot

Kuasa hukum Pihak Terkait, Tri Sandhi Wibisono, menilai persoalan yang diajukan para Pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden tidak termasuk kewenangan konstitusional MK dalam perkara PHPU.

Menurut dia, kewenangan MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilu.

“Karena perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah menyelesaikan perkara ‘perselisihan hasil pemilu’ pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,” ujar Tri.

Ia merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman.

Baca Juga

Prabowo Pilih Bungkam, Jokowi Dianggap Masih Terlalu Kuat: Agenda Pemakzulan Gibran Dipastikan ‘Gagal Total’?

Dengan demikian, terdapat perbedaan posisi antara para Pemohon dan Pihak Terkait mengenai objek yang dapat diperiksa MK dalam perkara tersebut.

Para Pemohon membawa persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke dalam perkara PHPU, sementara Pihak Terkait mempersoalkan apakah isu tersebut dapat diperiksa dalam kerangka sengketa hasil pemilu.