Pasti ketika nama ini disebut, banyak yang bertanya-tanya:
– “Bukannya kebalik, Gibran & KDM?”
– “KDM kan Gerindra. Mana bisa?”
Mari kita bedah analisisnya.
Jokowi sengaja memasang anaknya bukan sebagai Capres karena elektabilitasnya pasti akan terjun bebas dengan segala polemik yang terjadi belakangan ini tentang Gibran.
Makanya Jokowi cukup legowo untuk menaruh anaknya di Cawapres lagi agar publik bisa menilai kematangan Gibran akan diuji selama 2 periode menjadi Wapres dan elektabilitas paslon akan didongkrak oleh KDM.
Baru lah di 2034 nanti Gibran maju sebagai Capres karena tidak bisa lagi dicalonkan sebagai Wapres menurut UU tentang Pemilu.
Lalu bagaimana dengan KDM?Bagi geng Solo, tidak ada loyalitas yang absolut kepada partai.
Jokowi itu orang sipil yang berkarier melalui jalur pengusaha, bukan karier politik.
Sehingga kaderisasi kepada partai tidak mengakar kepadanya.
Begitu juga KDM.
Dia tipe politisi yang cukup identik seperti Jokowi.
Yaitu seorang populis.
Keduanya tidak punya alasan yang kuat untuk menjadi militan kepada partai.
Jokowi yang dibentuk dari Walikota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden selama 2 periode oleh PDI-P saja masih bisa banting setir.
Apalagi KDM yang baru dibentuk Gerindra cuma dari Gubernur Jabar?
Namun jangan salah arti bahwa KDM & Gibran itu kepemimpinannya ada di KDM.
Dealnya begini:
“Saya kasih kamu mandat sebagai Capres. Dana kampanye saya yang biayai. Tugasmu adalah keluar dari Gerindra. Kendaraan politik PSI siap menunggu. Tapi jangan sekarang. Nanti keluarnya mendekati 2029.”
Enak banget dong?
Biaya kampanye ditanggung penuh.
Kendaraan politik juga dipersiapkan.
Relawan militan siap menerima komando.
Tapi cost-nya apa?
70% keputusan ada di tangan Gibran.
30% keputusan ada di tangan KDM.
Nah loh…Memangnya bisa seorang Wapres yang pegang kendali?
Secara hukum tata negara tidak bisa.
Tetapi kita pisahkan dulu konteks yang dimaksud ‘pegang kendali’ nya ini seperti apa?
Cantik kan, permainan politiknya?
Sehingga proyeksinya dinasti politik Jokowi tidak akan terputus dari 2014-2024 (2 periode Jokowi presiden), 2024-2034 (2 periode Gibran wapres), 2034-2044 (2 periode Gibran presiden), hingga 2044-2049 nanti.
Lalu 2044 siapa lagi yang bakal dipasang?
Kaesang.
Kaesang memangnya bisa apa?
Ingat, kita baru melihat kapasitas Kaesang di hari ini.
Makanya kelihatannya sepele.
Kita tidak akan pernah tahu 18 tahun ke depan dia akan menjadi seperti apa dan akan sekuat apa?
Apalagi 2029 nanti targetnya sudah kelihatan jelas bahwa Kaesang akan maju mencalonkan diri ke DPR RI melalui PSI.
Dia akan dididik sampai matang di sana oleh ayahnya mulai dari menjadi anggota legislatif dulu.
Baru setelah itu naik ke eksekutif seperti wali kota dan gubernur.
Dan tidak menutup kemungkinan akan mencalonkan diri sebagai presiden di masa depan.
Perhatikan polanya.Jokowi sudah mulai bergerak safari politik ke pelosok-pelosok daerah bahkan dari jauh hari.
Tujuannya agar memperkuat konsolidasi suara pemilihnya di seluruh daerah supaya 2029 nanti PSI bisa lolos parliamentary threshold dan masuk Senayan.
Bahasa sederhananya: ayah sayang anak.
Pertanyaan terakhir yang mungkin ada dibenak Anda:
“Kenapa nggak Jokowi saja yang mencalonkan diri lagi?”
Jawabannya adalah Jokowi tahu kapan dia harus mendapatkan panggung, dan kapan dia memberi panggung politik kepada yang lain.
Baginya, tampil di panggung politik dalam 2 periode sudah cukup.
Kalau maju lagi, maka potensi simpati publik akan menurun drastis dan pendukung militannya perlahan akan berkurang karena dianggap mengaminkan pernyataan PDI-P yang bilang kalau Jokowi itu punya ambisi untuk 3 periode.
Dia tahu kapan harus ngerem.
Makanya Jokowi taruh anaknya yang menjadi political office di ring satu, sedangkan dia memilih menjadi political influence.
Apa sih maksudnya political office dan political influence?
Sederhananya, political office adalah kekuasaan secara formal seperti jabatan, instrumen, atau perangkat negara.
Sedangkan political influence itu adalah kekuasaan yang mengandalkan pengaruh, kekuatan ketokohan dan tidak perlu menduduki jabatan formal, akan tetapi perannya tetap dibutuhkan oleh perangkat negara untuk dimintai pandangan strategisnya.
Itulah kenapa banyak pejabat yang datang ke tembok ratapan Solo.
Selamat datang di dinasti politik modern.
Kalau di zaman orde baru Soeharto memimpin 32 tahun.
Di zaman sekarang Jokowi juga mungkin akan memimpin bisa lebih lama dari itu.
Bedanya ia memimpin dibalik layar.
Tapi tulisan di atas jangan terlalu di bawa serius.
Karena itu hanyalah sebuah analisis mendalam dari saya yang belum terbukti.
(Cakra Adi Negara)