Akademisi Beberkan Ciri-Ciri ‘Ketum Parpol’ Diduga Ikut Terseret Skandal Penyadapan Prabowo!

DEMOCRAZY.ID — Misteri mengenai siapa figur politik papan atas yang ikut menyokong operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan titik terang.

Akademisi Ali Syarief melemparkan analisis menohok terkait spekulasi keterlibatan seorang ketua umum partai politik besar dalam skandal intelijen gelap yang dipimpin mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Sabtu (7/11/2026), Ali Syarief membedah ciri-ciri pimpinan parpol yang diduga menjadi bagian dari konspirasi spionase tingkat tinggi tersebut.

Ali Syarief: Ketum Parpol Terlibat Penyadapan Prabowo Bukan dari Partai Kecil, PDIP, atau Demokrat!

Ali Syarief menegaskan bahwa sosok ketua umum partai politik yang terseret dalam pusaran penyadapan ini bukanlah pimpinan partai gurem atau partai kecil yang tak memiliki pengaruh parlemen.

“Membaca siapa ketua partai yang terlibat dalam penyadapan: 1. Bukan Partai Gelora (maksudnya bukan partai kecil-kecil). 2. Ketumnya dibesarkan bahkan terlalu dekat dengan pengguna penyadapan. (Bukan PDI-P, Bukan Pula PD),” tegas Ali Syarief.

Baca Juga

Geger Telepon Presiden RI Disadap, Percakapan Rahasia Ini Terbongkar!

Dengan menyisihkan PDIP, Demokrat, dan partai-partai kecil, Ali mengerucutkan dugaan pada figur ketua umum partai besar pendukung utama rezim terdahulu yang memiliki relasi patronase amat kuat dengan lingkaran Solo.

Mengarah ke Sosok “Penganugerah Gelar Raja Jawa”

Lebih jauh, Ali Syarief melontarkan sindiran tajam mengenai identitas asli ketua umum partai politik yang dimaksud dengan mengaitkannya pada peristiwa politik ikonik masa lalu.

“Patut diduga, dia adalah ‘penganugerah Raja Jawa’ itu?” tandas Ali.

Petunjuk tersebut mengarahkan pandangan publik pada pimpinan partai politik besar yang dulu pernah secara terbuka memberikan sanjungan dan gelar politik “Raja Jawa” kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Refly Harun Beberkan Alasan Prabowo ‘Lebih Mewaspadai’ Anies Baswedan Dibanding Para Ketua Umum Parpol

Membaca siapa ketua partai yang terlibat dalam penyadapan: 1. Bukan Partai Gelora (maksudnya bukan partai kecil-kecil). 2. Ketumnya dibesarkan bahkan terlalu dekat dengan pengguna penyadapan. (Bukan PDI-P, Bukan Pula PD).

Patut diduga, dia adalah “penganugerah Raja Jawa” itu?

— Ali Syarief – アリ・シャリーフ (@alisyarief) November 7, 2026

https://t.co/j52al8K9Dp

— Ali Syarief – アリ・シャリーフ (@alisyarief) November 7, 2026

Baca Juga

Makin Derasnya Serangan ke Jokowi, Burhanuddin Muhtadi Beri Saran Agar Gibran Segera Mundur!

Ini dia orangnya https://t.co/W5FC1j63PM

— Ali Syarief – アリ・シャリーフ (@alisyarief) November 7, 2026

Rekam Jejak Kejahatan Penyadapan LIMS dan Penghapusan Data

Skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya telah menyeret tiga perwira tinggi sebagai tersangka resmi Bareskrim Polri yang diumumkan langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11/2026):

Baca Juga

Politikus Demokrat Jansen Sitindaon: Gibran Sudah Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Wakil Presiden!

1. Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso

Ketiga tersangka terbukti memerintahkan penyadapan ilegal sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026 dengan memasukkan nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa surat permohonan penyidikan yang sah.

Baca Juga

Roy Suryo Ungkap Info A1: Aktor Utama di Balik Perintah Listyo Sigit Lakukan Penyadapan Akan Segera Ditangkap, Termul Panik!

Guna menutupi kejahatan pidana tersebut, pada Oktober 2026 para tersangka diduga kuat memerintahkan penghapusan catatan log sistem secara masif.

Terbongkarnya keterlibatan pimpinan parpol “penganugerah Raja Jawa” dalam skandal penyadapan LIMS ini makin mempertegas bahwa penyadapan terhadap Presiden Prabowo merupakan operasi politik terencana untuk melancarkan agresi kekuasaan demi mengamankan eksistensi kelompok Solo di pemerintahan!