Sentilan Menohok Mahfud MD: Presiden Kita Itu ‘Tidak Suka’ Pada Kritik!

DEMOCRAZY.ID — Topeng retorika negara demokrasi yang kerap didengungkan oleh penguasa kembali dikuliti tajam oleh tokoh hukum nasional sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Ia secara terbuka menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai figur pemimpin yang anti terhadap kritik, meskipun di permukaan selalu mempersilakan masyarakat melontarkan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.

Kritik pedas ini dilayangkan Mahfud menyusul pernyataan kontroversial Kepala Negara yang melabeli sejumlah elemen kritis—mulai dari jurnalis, pengamat, hingga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)—dengan sebutan historis yang sarat konotasi negatif: “londo ireng”.

Mahfud mengingatkan bahwa istilah tersebut memiliki beban sejarah yang sangat berat dan menyakitkan.

Dalam khazanah tradisi dan catatan perjuangan bangsa, “londo ireng” (Belanda hitam) adalah julukan peyoratif bagi pihak pribumi yang berkhianat dan menjadi jongos penjajah kolonial demi kepentingan asing.

“Jadi kalau orang disebut londo ireng itu kalau kritik dia, seperti LSM, pengamat, jurnalis yang paling banyak, itu agak menyakitkan karena londo ireng itu sejarahnya pengkhianatan terhadap perjuangan,” tegas Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (31/7/2026).

Retorika Demokrasi Berbuah Hantaman Balik

Meski pihak Istana sempat berupaya memadamkan bara kemarahan publik dengan berdalih bahwa ucapan sang presiden tidak dimaksudkan untuk menyerang seluruh insan pers, pengamat, maupun aktivis secara general, Mahfud menilai klarifikasi setengah hati tersebut sama sekali tidak menghapus substansi pelabelan yang telanjur dilontarkan.

Menurutnya, ada standar ganda yang dipraktikkan oleh kekuasaan saat ini: di satu sisi menepuk dada mengklaim Indonesia adalah negara demokratis, namun di sisi lain langsung bereaksi keras dan menyerang balik setiap suara sumbang yang menguliti kebijakan pemerintah.

“Presiden ini tidak suka pada kritik, selalu mengatakan ini negara demokrasi, silakan kritik pemerintah, tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif,” sentil Mahfud.

Ia menegaskan bahwa esensi dari sebuah negara merdeka dan demokratis adalah ruang dialog serta adu argumentasi yang sehat.

Perbedaan pandangan dan kritik tajam seharusnya dijawab dengan transparansi kebijakan, bukan malah dibungkam menggunakan stigmatisasi politik yang berpotensi melukai moral kelompok masyarakat tertentu.

Kilas Balik: Stigma “Londo Ireng” di Panggung PKB

Polemik ini bermula ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keras dalam Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC).

Di hadapan para kader, Prabowo secara blak-blakan menuding mentalitas pengkhianat bangsa masih mengalir di era modern lewat baju-baju profesi tertentu.

“Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng… Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis (23/7/2026).

Bahkan, dalam rangkaian kalimat yang sama, Kepala Negara secara terbuka mempertanyakan loyalitas finansial para pengawas independen negara dengan nada retoris yang menyudutkan: “Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?”

Pernyataan frontal dari lingkaran Istana ini dinilai semakin mempertegas sinyal darurat kebebasan berpendapat di bawah kendali rezim saat ini.

Artikel terkait lainnya