DEMOCRAZY.ID – Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat buka suara terkait polemik penurunan pigura foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat.
Menurut mereka, penurunan foto yang kemudian diletakkan terbalik itu merupakan tindakan spontan salah seorang peserta audiensi.Penjelasan tersebut disampaikan pimpinan rombongan audiensi, Andri P. Kantaprawira.
Dia menjelaskan, audiensi dan diskusi bersama pimpinan DPRD Jabar berlangsung pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 14.00 hingga 15.30 WIB.
Kegiatan itu diawali dengan penyampaian pernyataan sikap Masyarakat Sipil Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi simbolis penyerahan pigura foto Gibran Rakabuming Raka.
Namun, aksi penurunan pigura foto yang menjadi sorotan publik justru terjadi setelah acara ditutup, tepatnya saat para tokoh dan pimpinan DPRD Jabar melakukan sesi foto bersama.
“Penurunan pigura foto mantan Wakil Presiden RI terjadi ketika momen foto bersama para tokoh dengan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setelah acara ditutup, yaitu ketika peserta audiensi dibarisan belakang secara spontan menurunkan foto pigura mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang ada di ruangan Banggar dan dijadikan sarana dalam foto bersama yang kemudian jadi berita media cetak dan elektronik,” tulis Andri dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Andri menegaskan, tindakan tersebut bukan bagian dari agenda atau skenario yang disiapkan oleh rombongan audiensi.
Menurutnya, aksi simbolis yang telah direncanakan sebelumnya hanya sebatas penyampaian pigura foto dalam rangkaian kegiatan tersebut.
“Aksi tersebut adalah tindakan spontan oleh yang bersangkutan bukan merupakan tindakan yang di desain oleh rombongan,” katanya.
Dia juga menyebut Ketua DPRD Jabar, Buki Wibawa, telah memberikan penjelasan langsung beberapa menit setelah peristiwa itu terjadi.
Menurut Andri, Buki menyampaikan bahwa penurunan foto tersebut merupakan tindakan personal.
“Sebagaimana penjelasan langsung Ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa ketika ditanya langsung beberapa menit setelah aksi itu terjadi, bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan personal dan DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai kapan waktu penurunan foto Gibran akan mengikuti aturan dan kebijakan/arahan pemerintah secara nasional,” ungkapnya.
Andri menegaskan, pihaknya perlu memberikan klarifikasi agar peristiwa tersebut tidak dikaitkan dengan proses audiensi maupun penerimaan pimpinan DPRD Jabar terhadap rombongan Masyarakat Sipil Jawa Barat.
“Masyarakat Sipil Jawa Barat terhadap peristiwa yang dinyatakan polemik oleh DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan penegasan klarifikasi bahwa kejadian tersebut murni spontanitas dari yang bersangkutan sebagaimana dapat dilihat dari video dan liputan yang ada, sehingga tidak berkait sama sekali dengan fasilitasi dan dialog di DPRD Provinsi dalam audiensi tersebut, yang mana kami telah diterima dengan baik oleh para pimpinan DPRD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andri menyampaikan pandangan aliansi mengenai status Gibran setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Dalam keterangannya, aliansi menyebut pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB.
Atas dasar itu, Masyarakat Sipil Jawa Barat menilai Gibran tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden sejak waktu pengunduran dirinya tersebut.
“Masyarakat Sipil Jawa Barat memandang bahwa tindakan spontanitas penurunan pigura foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri secara resmi kepada MPR tercatat sekitar pukul 11.00 WIB, maka secara yurisprudensi sejak waktu tersebut Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI,” tegasnya.
Aliansi pun menilai penurunan pigura foto pada Kamis siang tersebut sebagai bentuk ekspresi emosional yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
“Sehingga penurunan pigura foto Kamis 12 November 2026 pada sekitar pukul 15.30 WIB merupakan aksi dan ekspresi emosional yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tutup Andri.