Dinilai Mustahil Kuasai PDIP dan Golkar, Sosok Ini Ungkap Motif Jokowi Akhirnya Pilih Besarkan PSI

DEMOCRAZY.ID — Spekulasi mengenai arah manuver politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca-lengser dari Istana terus memicu sorotan tajam.

Akademisi Ali Syarief membongkar analisis pedas terkait alasan di balik keputusan Jokowi yang akhirnya memilih berlabuh dan berupaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Ali Syarief, bergabungnya Jokowi ke partai gurem tersebut bukan bentuk strategi idealis, melainkan opsi pelarian politik setelah ambisinya untuk merebut dan memimpin partai politik papan atas nasional—seperti PDI Perjuangan (PDIP) hingga Partai Golkar—kandas total.

Ali Syarief: Gagal Kuasai PDIP dan Ditolak Golkar, Jokowi Terpaksa Lari ke PSI!

Melalui pernyataan terbuka di akun X miliknya, Ali Syarief menelanjangi keputusasaan politik trah Solo yang kehilangan panggung utama usai terdepak dari PDIP dan mendapat penolakan keras dari internal Golkar.

“Mengapa Jokowi ngurus PSI? Ya kan, ingin jadi Ketum partai besar, gagal; berusaha di PDI-P pun mustahil dan gagal. Di Golkar ditentang. Akhirnya, dengan bangga memperlihatkan KTA PSI,” sindir Ali Syarief, Senin (26/10/2026).

Baca Juga

Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Masuk DPR, Begini Respons Resmi dan Sikap Tegas PKS!

Analisis ini menguliti fakta bahwa syahwat kekuasaan Jokowi untuk tetap memegang kendali atas mesin partai politik dipaksa turun kelas.

Setelah resmi mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan memamerkannya dalam Rakorda PSI di Bandung, Jokowi kini harus puas hanya dengan menunggangi partai minoritas.

Mengapa Jokowi ngurus PSI? Ya kan, ingin jadi Ketum partai besar, gagal; berusaha di PDI-P pun mustahil dan gagal. Di Golkar ditentang. Akhirnya, dengan bangga memperlihatkan KTA PSI.

— Ali Syarief – アリ・シャリーフ (@alisyarief) October 26, 2026

Baca Juga

Soal Polemik Ijazah Gibran, Sosok Ini Sebut Prabowo ‘Ragu-Ragu’ Ambil Sikap Tegas: Ada Apa?

Pengukuhan Ketua Dewan Pembina PSI: Pelarian Politik Demi Benteng 2029

Guna menampung mantan penguasa yang kini tak berpartai besar tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI menjadwalkan agenda khusus untuk mengukuhkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada 16 November 2026 mendatang.

Momentum ini bertepatan dengan Rapimnas dan peringatan HUT PSI di Surabaya, Jawa Timur.

Sejumlah pengurus daerah, seperti DPD PSI Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, hingga Surakarta, mulai dikerahkan untuk menyuarakan dukungan, berharap tuah dan popularitas Jokowi mampu mengerek partai gurem tersebut lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.

Tamparan Keras Bagi Mantan Penguasa

Langkah Jokowi yang harus bersusah payah mengurus PSI menjadi tamparan keras bagi konsolidasi kekuasaan Solo.

Baca Juga

Mendadak Bahas ‘Cawe-Cawe’ Politik dan Pelanggaran Konstitusi, SBY Sengaja Sindir Jokowi?

Di saat putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terus digoyang isu pemakzulan dan sengketa ijazah fiktif di PTUN, sang ayah justru terlempar dari gelanggang partai raksasa dan dipaksa membina partai kecil.

Manuver ke PSI ini mempertegas isolasi politik yang dialami klan Solo: terbuang dari benteng banteng, ditolak oleh partai beringin,