Mendadak Bahas ‘Cawe-Cawe’ Politik dan Pelanggaran Konstitusi, SBY Sengaja Sindir Jokowi?

DEMOCRAZY.ID — Pernyataan kenegarawanan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi sentilan keras bagi penguasa hari ini.

Dalam pemaparannya, SBY menegaskan pentingnya etika bernegara dengan menyerahkan seluruh penilaian atas kepemimpinannya kepada rakyat dan sejarah, seraya menolak untuk mencampuri atau intervensi (cawe-cawe) terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Pernyataan mendalam tersebut disampaikan SBY dalam program Endgame Town Hall bersama Gita Wirjawan di Jakarta.

SBY menekankan bahwa jabatan presiden adalah institusi hukum yang sakral, bukan panggung pribadi apalagi alat pelanggengan dinasti kekuasaan.

SBY: Presiden Itu Lembaga, Bukan Orang, Bukan Pribadi!

SBY mengingatkan bahwa landasan utama kepemimpinan seorang presiden adalah konstitusi dan akal sehat, bukan syahwat politik kelompok atau kepentingan keluarga.

Baca Juga

Soal Polemik Ijazah Gibran, Sosok Ini Sebut Prabowo ‘Ragu-Ragu’ Ambil Sikap Tegas: Ada Apa?

Konstitusi merupakan kompas mutlak yang wajib dipatuhi oleh setiap pengurus negara saat mengambil kebijakan strategis maupun merespons aspirasi rakyat.

“Teman-teman. Presiden itu lembaga, bukan orang, bukan pribadi,” tegas SBY menelanjangi pola kepemimpinan yang menyimpang dari prinsip dasar republik.

Ia membeberkan bahwa selama sepuluh tahun memimpin Indonesia bersama Jusuf Kalla, setiap keputusan berani—mulai dari penanganan tsunami Aceh, perdamaian Helsinki, pelunasan utang IMF lebih cepat dari jadwal, penanganan krisis ekonomi global 2008, hingga operasi militer pembebasan kapal Sinar Kudus di Somalia—diambil dengan kalkulasi risiko yang matang demi kepentingan bangsa.

“Harus kita bebaskan lebih jauh jarak Jakarta Somalia dibandingkan London ke Folkland dulu. Tetapi harus kita ambil. Mengapa harus kita ambil? Karena kita itu misi kita rujukannya jelas dan tentu ada risiko tapi kita kalkulasikan risiko itu,” terangnya.

Baca Juga

Digugat Relawan Gibran, Denny Indrayana Langsung Pasang Badan-Bongkar ‘Modus Lama’ Milik Jokowi

Biarkan Sejarah dan Rakyat yang Menilai, Bukan Cawe-Cawe Kekuasaan

SBY menggarisbawahi bahwa setelah purna tugas, seorang mantan pemimpin wajib tahu diri dan membiarkan rakyat serta catatan sejarah yang menghakimi rekam jejaknya.

Sikap ini berbanding terbalik dengan fenomena cawe-cawe dan kebiasaan menggunakan instrumen kekuasaan demi memaksakan kelanjutan dinasti.

“Biarkan sejarah yang mencatat, biarkan rakyat Indonesia, apakah yang kami lakukan dulu benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat,” terang SBY.

Refleksi moral SBY ini selaras dengan buku yang pernah ditulisnya menjelang Pilpres 2024, Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong, yang mengingatkan batas-batas etika kekuasaan.

Baca Juga

Menguak Pesan Terselubung di Balik Meja Jokowi dan Gibran: Sinyal Keras Lawan ‘Isu Pemakzulan’?

Tamparan kenegarawanan dari SBY ini kian memperjelas kontras antara pemimpin sejati yang menghormati konstitusi dengan penguasa yang sibuk menabrak hukum demi memuluskan jalan bagi anak cucunya!

Baca Juga

PDIP Jadikan Pengkhianatan Jokowi dan Keluarganya Sebagai ‘Case Study’ Utama di Sekolah Partai!