DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan sejarah” sebelum Pemilu 2029 memicu respons keras dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan.
Kurniawan menilai pernyataan yang disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut berpotensi mengganggu soliditas pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus berlangsung sesuai dengan mekanisme konstitusional.
“Pernyataan ini sangat mengganggu para pendukung Bapak Prabowo Subianto. Padahal selama ini Pak Prabowo sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi maupun Saudara Budi Arie sendiri,” tegas Kurniawan, Selasa (25/8/2026).
Menurut Kurniawan, pergantian kekuasaan melalui mekanisme Pemilu 2029 merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, ia menolak apabila terjadi perubahan kepemimpinan sebelum masa tersebut melalui mekanisme di luar ketentuan konstitusi.
“Pergantian kekuasaan secara konstitusional di 2029 adalah hal lumrah dalam proses politik. Tapi kalau pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, itu jelas melanggar konstitusi. Apalagi ini ditiupkan oleh pihak-pihak yang selama ini dihormati oleh Pak Prabowo,” ujarnya.
Kurniawan mengaku kecewa dengan narasi yang disampaikan Budi Arie.
Ia menyebut pernyataan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan pendukung Prabowo, terlebih hubungan antara Prabowo dan Jokowi selama ini dinilainya berjalan baik.
“Balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari kami para pendukung Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa GCP tidak mempersoalkan pergantian kekuasaan yang dilakukan melalui jalur konstitusional pada 2029.
Yang menjadi keberatan, kata dia, adalah wacana perubahan kepemimpinan sebelum waktu yang telah ditentukan.
“Tapi kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto,” tegas Kurniawan.
Kurniawan bahkan menilai pernyataan Budi Arie telah melewati batas kepatutan dalam komunikasi politik.
Ia pun meminta agar tidak ada pihak yang membuat narasi yang dapat memicu kegaduhan di tengah pemerintahan yang sedang berjalan.
“Sekali lagi, apa yang disampaikan Budi Arie sangat tidak etis dan kami mengecam keras. Dan itu yang dilakukan adalah tidak sopan dan keterlaluan,” katanya.
Sebagai bentuk sikap politik, Kurniawan menyatakan para pendukung Prabowo siap memperkuat dukungan terhadap pemerintahan saat ini.
Ia mengatakan konsolidasi akan dilakukan untuk memastikan program pemerintahan Prabowo dapat berjalan tanpa terganggu dinamika politik yang dinilai tidak perlu.
“Kami merasa kecewa dan kami mengatakan bahwa kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta menyukseskan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Kurniawan juga menyampaikan rencana menggelar apel akbar sebagai bagian dari konsolidasi pendukung Prabowo.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk merespons perkembangan politik nasional yang belakangan dinilainya mengkhawatirkan.
“Saya beserta seluruh pendukung Prabowo akan merapatkan barisan, akan menggelar apel akbar guna mengantisipasi perkembangan politik belakangan ini yang kurang baik-baik saja,” jelas Kurniawan.
Ia meyakini Prabowo memiliki agenda dan visi yang jelas dalam menjalankan pemerintahan.
Karena itu, Kurniawan berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi politik agar tetap kondusif dan tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.
👇👇
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) Kurniawan mengecam pernyataan Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan dinamika politik bergerak lebih cepat sebelum 2029. Menurut Kurniawan, pernyataan tersebut mengecewakan para pendukung Presiden Prabowo… pic.twitter.com/v88OjqngsJ
— SINDOnews (@SINDOnews) August 25, 2026
Polemik ini bermula dari pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya akselerasi atau “percepatan sejarah” dalam dinamika politik nasional sebelum 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara yang turut dihadiri Jokowi.
Video pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah dibagikan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99.
Dalam video itu, Budi Arie menyampaikan analisis mengenai kemungkinan dinamika politik bergerak lebih cepat dibandingkan skenario Pemilu lima tahunan.
Ia bahkan menyebut telah menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie yang langsung disambut seruan “siap” dari para peserta.
👇👇
Lihat postingan ini di Instagram
Baca JugaSebuah kiriman dibagikan oleh Denny Indrayana (@dennyindrayana99)
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam spekulasi mengenai kemungkinan perubahan konstelasi politik nasional sebelum Pemilu 2029.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Istana Kepresidenan maupun DPP Projo terkait kecaman yang disampaikan GCP.