DEMOCRAZY.ID – Isu mengenai kemungkinan pecahnya demonstrasi besar hingga kerusuhan pada Agustus kembali menjadi perhatian publik.
Mengingat, Indonesia baru saja mencatat sejarah baru demo besar-besaran dengan membakar sejumlah fasilitas umum termasuk kantor DPRD pada Agustus 2025 lalu.
Namun, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, justru melihat situasi tersebut belum mengarah pada potensi kerusuhan besar.
Henri mengatakan bahwa gejolak sosial tidak muncul begitu saja.
Menurutnya, dibutuhkan pemicu atau trigger yang mampu mengubah keresahan masyarakat menjadi kemarahan massal.
Ia pun membuka kemungkinan berbeda apabila terdapat kekuatan politik dengan sumber daya besar yang sengaja memanfaatkan kekecewaan publik untuk mendorong perubahan politik.
Henri mengaku sempat mendapat pertanyaan dari sejumlah rekannya mengenai kemungkinan terjadinya demonstrasi besar dan kerusuhan pada Agustus.
“Pertanyaan ini sempat ditanyakan ke saya oleh teman teman. Jawabannya saya termasuk orang yang tidak melihat kemungkinan ini,” ujar Henri, Selasa (25/8/2026).
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan munculnya aksi demonstrasi yang bersifat organik.
“Kecuali ada kekuatan politik dengan dana besar yang diam diam melakukan operasi ingin memafaatkan kondisi banyaknya kekecewaan di masyarakat,” sebutnya.
“Itupun mungkin hanya bisa memunculkan demo demo organi,” sambung dia.
Menurut Henri, demonstrasi organik belum tentu berkembang menjadi gerakan massa dalam skala besar.
Dijelaskan Henri, pengalaman sejumlah aksi besar menunjukkan bahwa mobilisasi massa biasanya membutuhkan sebuah peristiwa pemicu.
“Untuk jadi gerakan massa seperti tahun lalu, membutuhkan titik api, triger, point of fire peristiwa yg membakar kemarahan, seperti tergilasnya driver ojol oleh mobil Rantis. Atau tertembaknya mahasiswa Trisakti tahun 1998, dan peristiwa tragis sejenis,” tukasnya.
Lanjut dia, respons aparat terhadap massa justru dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar eskalasi.
“Artinya munculnya kemarahan massa justru dari perilaku aparat keamanan sendiri saat menghadapi massa,” jelasnya.
Henri memandang bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih memilih kondisi yang aman dan terkendali.
“Tanpa adanya triger, aktivis dan masyarakat kita lebih suka kondisi yang terkendali. Tipe yang tidak mudah marah, tidak ngamukan, tidak pula mudah jadi nekad menjarah,” bebernya.
Ia menilai karakter masyarakat Indonesia yang relatif sabar juga menjadi salah satu alasan mengapa keresahan belum tentu berubah menjadi kerusuhan.
“Sebagian besar masyarakat kita itu penyabar, terbiasa hidup susah, dan suka perdamaian. Walau sering dilecehkan dan diremehkan oleh pemimpinnya sendiri,” imbuhnya.
Dari perspektif politik, Henri menyebut kerusuhan merupakan hasil interaksi sejumlah faktor.
“Berdasar analisis politik, kurusuhan itu muncul bukan karena satu faktor, melainkan interaksi antara ketidakadilan yang dirasakan, peluang politik yang buruk, mobilisasi massal dan eskalasi represi atau provokasi, lalu munculnya triger,” terangnya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah memiliki peran penting untuk mencegah keresahan berkembang menjadi konflik terbuka.
“Pencegahan terbaik agar tidak ribut adalah sikap pemerintah yang responsif, penguatan institusi politik sebagai kanal partisipasi politik yang terbuka, sehingga grievance bisa disalurkan secara damai,” ucap dia.
Henri juga menyoroti fenomena kemarahan masyarakat di media sosial.
Menurutnya, ekspresi kemarahan secara digital tidak otomatis menunjukkan adanya ancaman gerakan massa di dunia nyata.
“Kemarahan digital secara individual (digital rage) yg diekspresikan di medsos tidak harus dihadapi dengan represif,” Henri menuturkan.
“Ekspresi kejengkelan bahkan kemarahan di dunia digital itu biasa dan tidak selalu menjadi tanda berbahaya, itu justru bisa jadi katarsis yg mereduksi gerakan sosial politik yg aktual,” tambahnya.
Henri berujar, media sosial bahkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kekecewaan tanpa harus turun ke jalan.
Lebih jauh, Henri mengingatkan adanya fenomena rage bait, yakni konten yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahan dan respons emosional pengguna media sosial.
“Sekarang ini banyak pihak sengaja membuat konten Rage bait di medsos. Yaitu konten yang sengaja dibuat untuk mancing kemarahan, kejengkelan, atau reaksi emosional agar orang-orang berkomentar, berbagi, atau berdebat,” terangnya.
Kata dia, konten semacam itu tidak selalu dibuat untuk kepentingan propaganda politik. Ada pula motif ekonomi di baliknya.
“Tujuannya bukan memberi propaganda atau provokasi politik. Melainkan upaya meningkatkan engagement, bagian dari economy of attention. Cari follower atau untuk menetisasi,” timpalnya.
Henri melihat tingginya aktivitas masyarakat di media sosial membuat sebagian orang merasa telah menyalurkan aspirasi politiknya.
“Dengan konten konten digital demikian itu, banyak orang merasa uneg-uneg dan aspirasinya terwakili di medsos. Sebagian yang lain, energi dan perhatiannya tersalur dengan engagement tinggi di media sosial,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi tersebut dapat membuat media sosial berfungsi sebagai semacam katarsis sebelum masyarakat kembali pada persoalan kehidupan sehari-hari.
“Dengan aktivitas yg cukup banyak di dunia digital mereka merasa sdh cukup dalam berpartisipasi politik. Disitulah media sosial justru jadi katarsis,” kata Henri.
“Setelah itupun kembali tenggelam dalam kesibukan survival mode. Urusan hidup sendiri sendiri yg dianggap lebih penting dari pada urusan politik negara yang tiada habisnya,” tandasnya.
Berdasarkan analisis tersebut, Henri untuk sementara belum melihat adanya tanda kuat menuju demonstrasi besar maupun kerusuhan pada Agustus.
“Jadi sementara ini gak akan ada rusuh, gak ajan ada demo besar kecuali ada dalang politik yang punya agenda melakukan perubahan politik yg memang sudah disiapkan lama,” kuncinya.