Petinggi Parpol Bongkar Realita Pahit: Hampir Dua Tahun Berkuasa, Prabowo Gagal Taklukkan Oligarki!

DEMOCRAZY.ID — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya belum mampu menunjukkan ketegasan setelah hampir dua tahun berjalan.

Menurutnya, pemerintahan saat ini justru gagal menghadapi cengkeraman kekuatan oligarki yang masih sangat kuat.

Dalam pandangannya, Amien menilai telah terjadi pergeseran posisi kontrol kekuasaan di mana pemerintah seharusnya mampu mengendalikan kepentingan kelompok ekonomi dan politik tersebut.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana kekuatan oligarki dinilai berhasil menaklukkan posisi presiden.

“Setelah hampir dua tahun berkuasa, Prabowo gagal menaklukkan oligarki… Sebaliknya oligarki yang justru menaklukkan Prabowo,” ujar Amien, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga

Geger Isu Panas! Di Tengah Ramainya Sayembara Gibran, Muncul Kabar Ijazah Jokowi Dimusnahkan?

Ia menilai bahwa persoalan ini sangat krusial karena besarnya pengaruh oligarki berpotensi mendikte arah kebijakan strategis negara.

Oleh sebab itu, Indonesia dinilainya membutuhkan figur pemimpin yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tegas, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan pelik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas.

Di samping itu, Amien menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya masih menunjukkan keragu-raguan serta kurang memiliki ketegasan dalam menghadapi situasi sulit.

“Perlu penanganan yang tegas dan cepat dengan kepimpinan presiden yang maju-mundur, gojak-gajak. Bisa-bisa Indonesia justru makin terburuk,” tegasnya.

Baca Juga

Sorotan Tajam Publik! Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Bongkar Nama-Nama Tokoh Yang Masuk Daftar “Top 7 Oligarki”

“Saya terpaksa menyimpulkan, ternyata Prabowo seorang pemimpin yang peragu, hesitating, tidak tegas, indecisif,” imbuhnya.

Di akhir pandangannya, Amien menekankan bahwa keberanian bersikap untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kepentingan kelompok tertentu merupakan syarat mutlak agar kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.