Usai Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, Bisakah Gibran Kembali Maju di Pilpres 2029?

DEMOCRAZY.ID – Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).

Gibran mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Dia meminta maaf jika ada harapan yang belum bisa terwujud, atau ada masalah yang belum terselesaikan.

Secara khusus, ia juga memohon maaf kepada anak-anak muda Indonesia.

“Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia,” kata dia, Kamis (12/11/2026).

Berhentinya Gibran dari jabatannya tersebut terjadi di tengah pusaran polemik ijazah pendidikannya.

Akan tetapi, Gibran membantah dia mundur dari jabatannya karena masalah ijazah.

Dia juga tidak menjelaskan soal alasan sebenarnya dibalik pengunduran dirinya dari kursi wapres, jabatan yang diraihnya lewat Pilpres 2024.

Meski belum menyebutkan langkah politiknya ke depan setelah mundur dari jabatan wakil presiden, bisakah Gibran kembali berkontestasi di 2029?

Penjelasan pakar

Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus mengatakan, Gibran masih bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) atau calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

“Pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak menghilangkan hak konstitusional Gibran Rakabuming Raka untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden pada Pemilu 2029, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku,” kata Sunny, Sabtu (14/11/2026).

Oleh karena itu, dia menilai, pengunduran diri secara sukarela bukan merupakan penghalang otomatis bagi pencalonan kembali.

Namun demikian, kelayakan Gibran sebagai calon tetap harus ditentukan berdasarkan persyaratan konstitusional, ketentuan perundang-undangan, serta proses verifikasi yang berlaku pada Pemilu 2029.

“Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” ucap Sunny.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) UU mengatur tentang persyaratan mendasar untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres.

“Pasal 6 ayat (1) menentukan syarat dasar kewarganegaraan, kesetiaan kepada negara, serta kemampuan jasmani dan rohani calon presiden dan wakil presiden,” ujar Sunny.

Persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Berdasarkan Pasal 169 huruf n UU tersebut, salah satu syarat pencalonan tersebut adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

“Penjelasan Pasal 169 huruf n bahwa penghitungan dua kali masa jabatan tetap berlaku sekalipun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun,” papar Sunny.

Persyaratan lain yang juga tentunya perlu dipenuhi oleh Gibran jika ingin mencalonkan diri kembali sebagai wapres atau presiden adalah syarat pendidikan.

Berdasarkan Pasal 169 huruf r, cawapres atau capres berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Oleh karena itu, Gibran setidaknya perlu memperoleh ijazah Paket C yang setara dengan SMA.

“Iya, jika aturan belum berubah. Kan sedang revisi UU Pemilu,” beber Sunny.

Adapun 20 persyaratan capres dan cawapres, dapat disimak dalam Pasal 169 UU Pemilu melalui tautan ini.

Syarat pendidikan digugat

Sebagai informasi, UU Pemilu saat ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permintaan menghapus persyaratan pendidikan format atau ijazah paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi capres dan cawapres.

Pemohon menganggap, persyaratan itu tak otomatis menentukan kepemimpinan, integritas, maupun kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan negara.

“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis permohonan yang teregistrasi di MK, Sabtu (14/11/2026).

Menurut pemohon, penerapan syarat ijazah dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dipandang membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Selain itu, pemohon menilai norma pasal tersebut rentan memicu perdebatan politik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” bunyi permohonan itu.

Artikel terkait lainnya