Mahfud MD Sebut Masyarakat Bisa Ajukan Gugatan ‘Class Action’ Soal Biaya Jabatan Wapres Gibran, Apa Itu?

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki ruang hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action terhadap negara.

Gugatan tersebut berkaitan dengan pengembalian anggaran negara yang telah digunakan selama Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Menurut Mahfud, peluang gugatan perdata tersebut terbuka menyusul dicabutnya surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Gibran yang kini secara administratif dianggap tidak pernah ada.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berbincang dalam siniar (podcast) Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary pada Selasa (17/11/2026).

Diskusi bermula ketika Rizal menanyakan konsekuensi hukum terhadap berbagai keputusan maupun aktivitas kenegaraan yang dijalankan Gibran selama kurang lebih dua tahun menduduki kursi RI 2 setelah surat penyetaraan pendidikannya dicabut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa hilangnya status administratif surat penyetaraan itu berdampak langsung pada keabsahan status jabatan wakil presiden yang pernah disandang Gibran.

“Selama periode 2 tahun Gibran sebagai wapres, dengan sekarang surat itu dianggap tidak ada, sehingga Gibran dianggap tidak jadi wapres,” kata Mahfud.

Dari konstruksi hukum tersebut, pakar hukum tata negara itu menilai masyarakat dapat menempuh jalur gugatan class action untuk menuntut pengembalian fasilitas maupun biaya negara yang telah terpakai.

“Kalau ada yang iseng, bisa mengajukan class action. Gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara,” ujarnya.

Saat Rizal kembali memastikan apakah mekanisme gugatan semacam itu benar-benar memungkinkan untuk ditempuh secara hukum, Mahfud memberikan jawaban singkat.

“Bisa.”

Rizal kemudian mempertegas pertanyaannya mengenai status seluruh konsekuensi hukum terhitung sejak Gibran dilantik pada Oktober 2024 hingga mengundurkan diri pada November 2026.

Mahfud kembali menekankan adanya implikasi hukum yang dapat digugat.

“Ada konsekuensi hukumnya, bisa class action.”

Lebih lanjut, Mahfud memaparkan kriteria pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melayangkan gugatan class action.

Ia menyebut gugatan tersebut harus diajukan oleh perwakilan kelompok masyarakat yang memiliki fokus di bidang tertentu.

“Class action itu artinya orang mengatasnamakan masyarakat di bidang tertentu. Misalnya perhimpunan politik, perhimpunan ketatanegaraan, kelompoklah,” katanya.

Ia menganalogikan mekanisme ini dengan gugatan kelompok pemerhati lingkungan terhadap pemerintah yang kerap dikabulkan oleh pengadilan.

“Kayak kelompok lingkungan kan bisa menggugat negara, dan banyak yang berhasil juga,” ujar Mahfud.

“Oleh sebab itu, kalau mau dicoba ke situ, bisa.”

Mahfud mengaitkan celah gugatan tersebut dengan langkah pemerintah yang telah resmi mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran pada 11 November 2026 lalu, satu hari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

“Per tanggal 11 November itu pemerintah melaksanakan putusan dengan mencabut itu, sehingga tidak ada lagi suket itu,” kata Mahfud.

Artikel terkait lainnya