DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-7 RI, Jokowi, disebut tengah terdesak oleh tiga persoalan besar dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof. Anthony Budiawan, menyebut bahwa Jokowi berhasil melewati ketiga persoalan tersebut dengan manuver politik yang cermat, layaknya mencetak hat-trick di masa injury time.
Ia membeberkan analisisnya terkait dinamika politik terkini yang berujung pada mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Dikatakan Anthony, persoalan pertama berkaitan dengan terbongkarnya masalah ijazah Gibran.
Surat keterangan kesetaraan yang digunakan dinilai bermasalah secara administratif hingga berpotensi pidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) pada intinya menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden.
“Dua lembaga hukum yang selama ini sangat kuat pengaruh Jokowi di dalamnya memberi pukulan telak, dan Gibran berpotensi dimakzulkan,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (17/11/2026).
Ia menekankan bahwa rencana Jokowi sejak pandemi untuk mencengkeram Indonesia perlahan mulai kandas.
Upaya perpanjangan masa jabatan tiga tahun dan wacana presiden tiga periode telah ditolak.
Gibran disebutnya sebagai kartu terakhir yang dipaksakan dengan membongkar konstitusi dan UU Pemilu.
Namun, putusan MK dan MA menghancurkan semua upaya tersebut.
Persoalan kedua, lanjut Anthony, penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa jenderal polisi pada awal November dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Ia menyebut bahwa Listyo merupakan orang kepercayaan sekaligus bawahan Jokowi, sehingga hampir mustahil ia bekerja untuk kepentingannya sendiri.
“Publik menduga ada pihak lain yang berkepentingan di balik penyadapan itu, dan arah dugaan tertuju kepada Jokowi. Kapolri Suyudi Ario Seto berjanji mengusut tuntas dalangnya. Posisi Jokowi tidak menguntungkan,” jelasnya.
Persoalan ketiga, Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa.
Anthony menilai Jokowi gagal meyakinkan publik bahwa ijazah yang diperlihatkannya asli.
Ia menyoroti sejumlah kejanggalan, mulai dari foto ijazah yang tampak berbeda, tidak adanya transkrip nilai, hingga pertanyaan mengapa barang bukti yang disita Bareskrim bisa berada di tangan Jokowi.
“Kapolri Suyudi menyatakan akan memerintahkan forensik ulang atas ijazah tersebut. Jokowi semakin terjepit,” tegasnya.
Anthony juga menaruh perhatiannya pada manuver politik menjelang sidang paripurna pemakzulan Gibran pada 12 November 2026.
Sehari sebelum eksekusi, Gibran menghadap Prabowo dan menyatakan bahwa Presiden memintanya menempuh jalur PTUN.
Anthony berujar, pernyataan itu tidak masuk akal secara hukum karena MK dan MA sudah memberi keputusan final yang tidak bisa digugat melalui PTUN.
“Itulah komunikasi ala Solo yang penting membentuk opini publik, bukan menyampaikan kebenaran substantif,” sindirnya.
Sehari sebelum sidang paripurna, Gibran resmi mengundurkan diri.
Setelah itu, Kapolri menyatakan ijazah Jokowi tidak perlu diforensik ulang, dan Listyo Sigit disebut bekerja untuk dirinya sendiri.
“Tiga hal itu menjadi kemenangan hat-trick Jokowi di masa injury time. Gibran lolos dari pemakzulan. Ijazah Jokowi lolos dari forensik. Jalur penyadapan terhenti di Listyo Sigit,” imbuhnya.
Lebih jauh, Anthony menyinggung soal klaim Kapolri yang meminta uji forensik ulang ijazah Jokowi.
Ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar.
Permintaan uji lab ulang justru datang dari pihak terdakwa dan kuasa hukum dalam persidangan, bukan atas inisiatif Kepolisian.
“Jokowi kini mungkin tertawa melihat hukum di Indonesia dapat ia permainkan, sambil menyusun kekuatan baru dan mencari pion berikutnya. Apakah Indonesia akan selamat? Waktu yang akan membuktikan,” kuncinya.
Belakangan, Klaim bahwa Kapolri meminta uji laboratorium atau forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah tidak benar.
Permintaan uji lab ulang justru datang dari pihak terdakwa dan kuasa hukum dalam persidangan (seperti kubu Roy Suryo serta tim kuasa hukumnya bersama Dokter Tifa), bukan atas inisiatif atau perintah dari pihak Kepolisian.
Melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Mabes Polri secara resmi menolak permohonan tersebut.
Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi telah diuji secara prosedural oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri sebelumnya, sehingga tidak diperlukan pengujian forensik baru.