DEMOCRAZY.ID – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri mengatakan, ada nama publik figur hingga jurnalis yang menjadi sasaran penyadapan ilegal yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi (Pati) Polri.
Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto mengatakan, selain Presiden Prabowo Subianto, dan kalangan pejabat negara.
Ada sejumlah nama seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina sampai pegiat media sosial Deni Siregar yang menjadi korban penyadapan.
Selain itu ada juga, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deanova yang turut menjadi korban hal serupa.
“Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, sempat diungkap pihak yang disadap mulai dari lingkar Istana, pejabat kementerian dan lembaga, hingga anggota DPR RI dan tokoh politik.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat di Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026) lalu.
Suyudi juga mengungkap adanya data penyadapan juga menyasar pimpinan daerah, aparat penegak hukum, hingga kelompok masyarakat sipil.
“Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi kemasyarakatan, ativis serta mahasiswa,” jelasnya.
Diketahui, eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kemudian, ada tiga perwira tinggi (Pati) yang dijadikan tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyadapan ilegal ini dilakukan pada 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum, kemudian para tersangka kedapatan menghapus jejak log pada Oktober 2026.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan sesuai Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.
Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.
Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.